ADVERSARIAL POLITICS

Oleh: Haryadi (Lab45, 20 Juli 2026)

Optika.id – Adversarial politics adalah pola persaingan politik yang menempatkan lawan politik bukan sekadar pesaing yang sah dalam tatanan demokrasi. Tapi sebagai pihak yang harus dikalahkan, dilemahkan, dan bahkan harus didelegitimasi.

Dalam banyak peristiwa, adversarial politics merupakan manifestasi dari politik berbasis identitas dan polarisasi biner.

Adversarial politics tak selalu identik dengan kepolitikan otoriter. Tapi, dapat saja muncul dalam kepolitikan demokrasi atau kepolitikan hibrida. Persoalan dasarnya bukan pada keberadaan konflik politik itu sendiri. Namun, ketika konflik berubah menjadi polarisasi eksistensial. Sehingga, kompromi akan dianggap sebagai penghianatan, dan lawan dianggap ancaman bagi penguasa negara.

Adalah menarik mencermati fenomena belakangan ini, di mana adversarial politics muncul dan menguat kembali pada cukup banyak negara-bangsa.

Sebagian orang meyakini, bahwa muncul dan menguatnya kembali adversarial politics adalah terutama karena platform digital dipakai dengan prioritas untuk menciptakan ketakutan dan kemarahan, demi meningkatkan engagement. Hal ini menyebabkan warga terkurung dalam narasi tunggal, dan mengakibatkan radikalisasi pandangan politik.

Reasoning lain adalah karena kelas pekerja di banyak negara merasa ditinggalkan oleh elit kosmopolit. Rasa ditinggalkan ini dan ekonomi yang menghimpit, akan potensial dimobilisasi pemimpin yang mengusung retorita populis menjadi kemarahan berbasis identitas.

Penyebab beda lagi adalah karena pudarnya kredibilitas partai politik yang berkarakter konvensional, lemahnya pengaruh media massa mainstream, dan terpuruknya lembaga peradilan, niscaya akan membuat masyarakat mencari narasi alternatif yang anti kemapanan.

Penting untuk menempatkan adversarial politics tidak tunggal hitam atau putih. Selalu ada sisi baik dan ada sisi buruk.

Sisi baik adversarial politics bagi negara-bangsa adalah menepis konsensus semu. Karena, konflik yang sehat dapat mengungkap masalah yang selama ini ditutupi oleh penguasa.

Sisi baik lainnya adalah ketika isu-isu tersorot tajam dan emosional, maka akan memancing mobilisasi massa yang sebelumnya apatis menjadi terdorong berperan serta.

Sisi baik berikutnya adalah memperkuat akuntabilitas. Di mana oposisi menjadi sangat jeli dalam membongkar kebobrokan, korupsi, dan kegagalan penguasa. So, penguasa pemerintahan terawasi secara lebih efektif.

Sedangkan sisi negatif dari adversarial politics adalah masyarakat terpecah ke dalam kubu-kubu yang saling bermusuhan dan saling menegasikan satu dengan yang lain.

Juga, adversarial menyebabkan kelumpuhan kebijakan. Di mana pemerintah dan oposisi gagal bekerja sama untuk isu yang secara substansial adalah strategis.

Selanjutnya, adversarial politics dapat menurunkan kepercayaan publk. Sebab, institusi negara kerap dianggap sebagai alat kelompok tertentu. Akibatnya, perlahan hal tersebut akan meruntuhkan sendi-sendi hukum negara-bangsa.

Adapun ciri-ciri negara yang terjangkiti oleh adversarial politics banyaj ragamnya. Tapi, ada tiga ciri yang paling menonjol.

Ciri pertama adalah warga-negara tak hanya berbeda pilihan politik. Tapi, secara aktif saling membenci. Saling mendeskreditkan. Pula, enggan berinteraksi sosial dengan kubu lawan.

Ciri kedua adalah parlemen yang penuh dengan saling serang asal-asalan daripada berdebat secara substantif. Program prioritas kebijakan yang substantif, umumnya mandeg.

Ciri ketiga adalah terbelahnya lanskap media secara radikal. Tak ada lagi rujukan fakta tunggal yang dipercaya bersama. Tiap kubu menganggap diri yang paling mutlak benar dengan eksposur media andalannya masing-masing.

Berhal itu semua, maka jika ingin menangkal dan sekaligus mengatasi sisi negatif dari adversarial politics, caranya adalah dengan langkah struktural dan simultan sekaligus.

Cara pertama, “memperkuat pelembagaan institusi demokrasi yang substantif”. Fokus pada penguatan kembali ke khitah bagi parpol, parlemen, kepresidenan, lembaga hukum, pasar, dan civil society.

Cara kedua, “membangun demokrasi agonistik”. Di mana warga-negara tak boleh menutupi perbedaan. Tak boleh pula memaksakan kesepakatan semu. Sebaliknya, perbedaan ideologi dan kepentingan harus difasilitasi untuk penyaluran politik yang sah. Karena, lawan politik pada dasarnya adalah pesaing yang sah. Khusus bagi penguasa, haram hukumnya membungkam dan atau menyingkirkan lawan politik.

Cara ketiga, “mereformasi ekosistem informasi digital”. Langkah taktisnya adalah mencakup literasi media (mainstream, sosial, online). Keharusan transparansi algoritma. Kecepatan mengatasi disinformasi. Hal-hal itu semua wajib jadi fokus perhatian, karena polarisasi politik era sekarqng lebih banyak terjadi atau dipercepat oleh media digital.

Berdasar keseluruhan uraian di atas, setidaknya benang merah yang dapat dipetik sebagai pelajaran tentang adversarial politics sekarang bukanlah kecelakaan sejarah yang terjadi karena warga-negara tiba-tiba menjadi pemarah.

Fenomena adversarial politics tampaknya lebih merupakan akibat logis dari benturan struktur ekonomi digital baru dan bergesernya nilai budaya yang gagal diwadahi oleh kelembagaan politik lama.

Berhal demikian, maka penyembuhannya memprasyaratkan restrukturisasi wadah politik digital dan pelembagaannya. Bukan sekadar imbauan moral untuk bersatu demi negara. Nah !🇮🇩