DIRTY POLITICS

Oleh: Haryadi (Lab45, 8 Sep 2026)

Optika.id – Dirty politics (politik kotor) di era sekarang bukan lagi sekadar pelanggaran etika individu, tapi merupakan pelembagaan manipulasi kekuasaan.

Pada tingkat negara, praktik dirty politics itu berwujud penyalahgunaan perangkat hukum, korupsi politik, abuse of power, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempertahankan elit kekuasaan sembari melemahkan mekanisme pengawasan publik.

Dirty politics ini muncul dan menggejala dengan menyangat pada kebanyakan negara. Sejauh yang dapat diidentifikasi, setidaknya ada lima faktor struktural yang menjadi penyebabnya.

Penyebab pertama adalah biaya politik yang makin mahal dan kompetisi politik yang makin ketat. Akibatnya, dorongan untuk mencari pembiayaan illegal, pencarian topangan patronase, dan transaksi politik otomatis meningkat.

Penyebab kedua adalah kaburnya batas antara negara, partai, bisnis, dan korporasi. Dalam hal ini, kekuasaan politik dapat dikonversi menjadi keuntungan ekomomi. Sementara itu, kekayaan ekonomi dapat dikonversi menjadi pengaruh politik.

Penyebab ketiga adalah politik digital yang membuka ruang kesempatan percepatan manipulasi politik. Disinformasi, microtargeting, propaganda digital, manipulasi emosi, politik identitas, etc dapat lebih cepat dan mudah dikreasi oleh para aktor politik.

Penyebab keempat adalah melemahnya peran institusi demokrasi karena pragmatisme aktor didalamnya. Hal ini mengakibatkan biaya untuk melakukan dirty politics menjadi murah.

Penyebab kelima adalah masyarakat mengalami frustasi dan sinisme politik. Terutama ketika masyarakat merasa semua politisi sama saja kelakuannya. Kondisi ini menjadikan toleransi terhadap dirty politics menjadi bertumbuh.

Adapun karakteristik dirty politics era sekarang mencakup beberapa hal. Namun ada tiga karakteristik yang lebih mengedepan.

Karakteristik pertama adalah hukum tak lagi difungsikan untuk menegakkan keadilan. Hukum justru dipakai untuk dijadikan alat menekan oposisi. Hukum juga menjadi alat justifikasi kejahatan struktural. Serta, hukum jadi alat pemutih pelanggaran etika politik oleh penguasa.

Karakteristik kedua adalah mengandalkan produksi narasi, penyebaran disinformasi, dan manipulasi persepsi publik melalui operasi buzzer yang terorganisir. Semua ditujukan untuk mengaburkan substansi politik yang sebenarnya.

Karakteristik ketiga adalah pengabaian meritokrasi, demi mengamankan konsolidasi dinasti politik dan jaringan oligarki melalui pembagian spoils of power dalam wujud jabatan, proyek, ataupun proteksi hukum.

Tak dapat dipungkiri, bahwa dirty politics niscaya berdampak buruk terhadap kepolitikan negara. Keburukan itu mulai dari realitas electoral democracy without substantive democracy. Demokrasi dikesankan seolah hidup dengan sebatas prosedural. Tapi, sejatinya demokrasi telah kehilangan roh konstitusionalnya.

Dampak buruk lainnya adalah menyebabkan negara mengalami institutional decay. Dalam hal ini, jika dirty politics berlangsung terus, maka otomatis politisi akan menguasai institusi. Institusipun otomatis akan kehilangan independensinya. Aspek pengawasan pun pasti dibuat melemah. Dan, penyalahgunaan kekuasaan menjadi pasti terjadi. Pada ujungnya, lembaga2 kenegaraan akan membusuk.

Selanjutnya, dampak buruk yang juga serius akibat dari dirty politics adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi politik negara. Puncaknya adalah apatisme politik masyarakat.

Berhal semua deskripsi di atas, maka menjadi keharusan struktural bagi masyarakat yang peduli dengan negara untuk segera mengatasi dirty politics. Sebelum kerusakan lebih parah akibat dirty politics. Untuk itu, setidaknya ada tiga cara yang diyakini paling efektif mengatasi dirty politics.

Cara pertama adalah membangun hard institutional constraints. Ini merupakan langkah paling fundamental. Asumsi dasarnya tak hanya berharap mendapat politisi yang benevolent. Tapi, negara harus membangun institusi dan norma yang membuat crooked politician pun sulit menyalahgunakan kekuasaan.

Cara kedua adalah memutus rantai antara uang, politik, dan kekuasaan. Dalam hal ini, reformasi terpenting bukan hanya menghukum koruptor setelah kejahatan terjadi. Tapi, jauh lebih urgent adalah menghilangkan insentif struktural yang mendorong terjadinya transaksi politik. Dalam hal ini fokusnya pada political finance reform.

Cara ketiga adalah membangun democratic resilience berbasis masyarakat. Institusi penting, tapi tak mencukupi. Maka, harus dilengkapi dengan civic empowerment. Agar civil society memiliki kemampuan yang yang diperlukan untuk melakukan fungsi normatifnya.

Hingga di sini, dapat dikonstatasikan bahwa dirty politik adalah proses ketika kekuasaan politik tak lagi digunakan untuk mengelola kepentingan publik. Tapi, digunakan untuk menguasai institusi, mengendalikan kompetisi, dan mengkonversi kekuasaan menjadi keuntungan ekonomi-politik.

Berhal begitu, maka musuh utama kebaikan negara bukan sekadar korupsi, melainkan capture of the political system. Nah !🇮🇩