POLITIK HIPOKRIT

Oleh: Haryadi (Lab45, 23 Sep 2026)

Optika.id – Dalam konteks kekuasaan negara era sekarang, politik hipokrit dipahamkan sebagai praktik ketika penguasa menampilkan komitmen normatif semacam demokrasi, keadilan, supremasi hukum, kepentingan rakyat, etc. Namun demikian, tindakan dan desain institusinya justru bertentangan dengan norma yang diklaim itu.

Belakangan ini, politik hipokrit muncul dan mengedepan lagi. Penyebabnya adalah akibat personalisasi kekuasaan berbasis populisme pragmatis. Dalam hal ini, kekuasaan era sekarang tak lagi bertumpu pada ideologi yang kokoh. Tumpuannya lebih pada pencitraan publik dan angka survey. Penguasa dituntut untuk menampilkan wajah yang terkesan merakyat dan berorientasi pada kesejahteraan. Tapi, di balik layar harus mengakomodasi oligarki untuk membiayai mesin politik dan proyek-proyek raksasa. Secara cost-benefit analysis, politik hipokrit menguat ketika biaya politik untuk tipu-tipu lebih rendah daripada biaya politik untuk menyatakan kebenaran dengan terbuka.

Dalam situasi dan kondisi politik hipokrit yang makin menyangat, partai politik dan civil society yang secara normatif menjadi pilar utama kelembagaan politik negara-bangsa, justru banyak yang bungkam seribu bahasa.

Tampaknya sebagian besar parpol sudah terkooptasi secara material dan atau terperangkap ke dalam kartel politik. Di mana insentif material (jabatan, konsesi bisnis, bagi2 kewenangan, etc) melunturkan semangat aktif kewargaan, dan mengubur daya kritis. Sementara itu, sebagian elemen civil society dikebiri melalui kriminalisasi hukum, pembatasan ruang sipil, hingga kooptasi oknum-oknum civil society ke dalam lingkaran kekuasaan.

Adapun karakteristik yang paling mencolok dan bersifat global dari politik hipokrit penguasa era sekarang adalah penguasa tetap menggunakan untaian terminologi normatif. Seperti pro-rakyat, pro-demokrasi, pro-keadilan, pro-religiusitas, pro-supremasi hukum, anti-koruptor, etc. Tapi tindakan institusionalnya bertolak belakang dengan norma yang diklaim. Hal ini menyebabkan politik hipokrit menjadi jauh lebih sulit dikenali.

Karakteristik lainnya adalah hukum diterapkan secara asimetris. Hukum tidak dihapus. Hukum tetap dipertahankan keberadaannya. Tapi, pelaksanaan hukum amat pilih kasih. Keras terhadap lawan, dan lembek terhadap sekutu. Aturan dan kelembagaan dirancang sedemikian rupa yang menguntungkan penguasa dan kelompok oligarkinya.

Karakteristik berikutnya adalah perbedaan politik hanyalah kosmetik. Dalam hal ini, parpol-parpol masih tampak berkompetisi. Retorika oposisi kadang berkumandang. Begitu pula dengan civil society, kadang bertarung antar sesama elemen civil society. Cenderung mengedepankan klaim sebagai kelompk yang paling gigih dan paling demokratis. Dan, pada saat yang sama justru menegasikan elemen civil society yang lain. Antar civil society bukan including, tapi saling excluding. Akibatnya, kapasitas kontrol parpol maupun civil society terhadap kekuasaan jadi impoten.

Dari sudut pandang keadaban, maka politik hipokrit adalah nista dan najis. Oleh sebab itu harus ada tindakan konkrit untuk mengatasinya. Sejauh ini setidaknya ada dua cara struktural yang diyakini efektif untuk mengatasi politik hipokrit.

Cara pertama adalah revitalisasi independensi institusi pengawas. Di mana tak cukup bila sekadar meminta penguasa untuk lebih jujur. Tapi, harus melangkah lebih jauh dengan mengubah struktur insentif. Artinya, jangan bergantung kepada moralitas penguasa. Harus dibangun institusi yang membuat politik hipokrit penguasa menjadi mahal secara politik dan hukum.

Cara kedua adalah membentuk ekosistem akuntabilitas lintas segmen publik. Parpol dan civil society tak cukup jika bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi dan jejaring terbuka yang lebih luas. Agar dapat melakukan fact-checking, mengawasi anggaran, memonitor kebijakan, dan litigasi strategis.

Berdasar keseluruhan deskripsi di atas, dapat dikonstatasikan bahwa politik hipokrit memang terkait erat dengan karakter buruk individu penguasa. Tapi, menjadi makin menyangat ketika institusi pengendali kekuasaan melemah, partai politik kehilangan independensi kelembagaan, civil society menguap daya kritisnya, dan elit warga mendapat insentif untuk berkolusi.

Oleh sebab itu, mengganyang politik hipokrit tak cukup hanya dengan mengganti retorita dan menumbangkan figur kekuasaan politik.Tapi, yang harus diubah adalah struktur arsitektur insentif kekuasaan. Nah !🇮🇩