REVOLUSI SOSIALIS ?

Oleh: Haryadi (Lab45, 21 Okt 2026)

Optika.id – Secara fundamental, revolusi sosialis dalam konteks negara era sekarang dapat dipahami sebagai perubahan mendasar dalam struktur kepemilikan, distribusi sumber daya produktif, dan hubungan kekuasaan antara pemilik modal, pekerja, masyarakat, serta negara.

Lebih konkritnya, revolusi sosialisme berupaya mengubah struktur kekuasaan ekonomi yang dianggap terlalu terkonsentrasi.

Namun demikian, tak semua kebijakan yang mengurangi konsentrasi dan ketimpangan ekonomi dapat disebut revolusi sosialis. Karena, nasionalisme ekonomi juga dapat dilakukan oleh pemerintahan nasionalis dan atau kapitalis dengan tanpa menyerahkan kontrol kepolitikan kepada rakyat.

Revolusi sosialis pada era sekarang sesungguhnya adalah nyata sebagai kemungkinan politik dan proyek transformasi struktural. Tapi, bukanlah merupakan proses yang pasti terjadi atau sebagai model negara yang sudah terbukti berhasil secara universal.

Bahwa diskursus perihal revolusi sosialis itu belakangan muncul kembali, penyebab utamanya adalah persepsi tentang krisis sistemik akibat gagalnya neoliberalisme mengatasi ketimpangan ekstrim dan krisis ekosida. Pada titik ini, diskursus revolusi sosialis menemukan relevansinya kembali. Gagasan yang ditawarkan berupa perubahan radikal atas struktur ekonomi-politik memang mungkin saja terjadi.

Namun, anggapan bahwa ketimpangan yang membesar dan sistemik pasti meghasilkan revolusi sosialis, sungguh merupakan penyederhanaan berlebih terhadap sejarah ekonomi-politik. Coz, sejarah negara-bangsa di dunia memperlihatkan bahwa ketimpangan ekonomi-politik yang mendalam dapat memicu kemungkinan bangkitnya gerakan populisme, sosialisme, nasionalisme ekonomi, reformasi demokrasi atau otoriterisme baru. Arah akhirnya bergantung pada dinamik integritas civil society, kapasitas negara, koalisi kekuatan politik, dan kondisi ekonomi.

Kalau di simak dalam konteks negara moderen era sekarang, revolusi sosialis di dunia mengedepankan tiga prinsip utama.

Prinsip pertama adalah menghapus monopolisasi aset publik, modal finansial, serta infrastruktur data dan atau AI oleh segelintir korporasi tekonologi. Sumber daya kritis dialihkan menjadi milik bersama, yang dikelola secara partisipatif dan transparan.

Prinsip kedua adalah transformasi produksi tak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Tapi, lebih berorientasi pada keberlanjutan daya dukung bumi, yang menempatkan kesejahteraan manusia dan alam di atas akumulasi modal.

Prinsip ketiga adalah membangun jaringan solidaritas lintas negara untuk melawan ketergantungan utang luar negeri, imperialisme keuangan, dan ekstraktivisme di negara-negara global south.

Problematiknya, terdapat kelemahan struktural yang inheren dalam revolusi sosialis sekarang. Kelemahan inheren yang paling serius adalah konsentrasi kekuasaan dapat berpindah dari pemilik modal ke negara. Ini merupakan paradoks yang melekat pada model revolusi sosialis.

Revolusi sosialis mengandaikan dimulai dengan kritik terhadap konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok pemilik modal. Tapi, jika langkah pilihannya adalah memusatkan sebagian besar kepemilikan dan keputusan ekonomi pada negara dengan tanpa pengawasan demokratis yang kuat, maka konsentrasi kekuasaan justru dapat muncul kembali dalam bentuk baru, yaitu negara. So, kelemahan asumtifnya terletak pada keyakinan bahwa perubahan kepemilikan akan dengan sendirinya menghilangkan dominasi. Padahal, dominasi juga bisa muncul melalui birokrasi dan monopoli kekuasaan politik negara. Kelemahan inheren ini tidak membuktikan bahwa revolusi sosialisme mustahil berhasil. Namun, kelemahan inheren itu menunjukkan bahwa tujuan moral mewujudkan keadilan tidak otomatis menghasilkan mekanisme ekonomi yang mampu mewujudkannya.

Selanjutnya, penting untuk menggaris bawahi anganan revolusi sosialis yang inisiatifnya dari kepala pemerintahan negara. Sejauh pengalaman sejarah yang tercatat, tak pernah terjadi revolusi sosialis yang mendalam hanya melalui pemikiran dan keputusan kepala pemerintahan.

Karena, revolusi sosialis dari istana kekuasaan secara absolut memiliki keterbatasan struktural. Mulai dari keterbatasan di mana kepala pemerintahan berada dalam struktur kekuasaan yang hedak di ubah secara revolusioner. Pula, keputusan kebijakan kepala pemerintahan untuk mengarahkan revolusi sosialis, tidak otomatis menciptakan kekuasaan kolektif masyarakat. Selanjutnya lagi, perubahan dari istana dapat dibatalkan oleh kepala pemerintahan berikutnya.

Berhal demikian, pemimpin pemerintahan mungkin saja menjadi pemicu revolusi sosialis. Tapi, tak boleh bermimpi menjadi satu-satunya pengendali dan penentu keberhasilan revolusi sosialis.

Sejarah pun mengajarkan juga, bahwa yang paling ideal dan efektif untuk memulai revolusi sosialis adalah counter-hegemonic alliance.

Aliansi yang memadukan massa terorganisis dari bawah (serikat buruh, gerakan petani, komunitas adat, aktivis lingkungan, etc), dengan intelektual organik dan teknokrat kiri (pihak yang mampu menerjemahkan gagasan sosialis ke dalam kebijakan konkrit dan narasi populer), dan kepemimpinan politik partisipatif (dari parpol dan ormas yang mengakar di basis rakyat dan bertindak sebagai instrumen artikulasi tuntutan dari bawah ke arena negara.

Berdasar keseluruhan penjelasan singkat di atas kiranya dapat disimpulkan, bahwa yang sejatinya perlu dipertimbangkan adalah transformasi struktural yang memperluas kepemilikan sosial, memperkuat layanan publik, mengurangi ketimpangan kekuasaan ekonomi, dan memperkuat kendali demokratis atas keputusan yang mempengaruhi warga masyarakat.

Dalam hal ini, revolusi sosialis merupakan salah satu alternatif yang mungkin bagi transformasi struktural tersebut. Ya, salah satu alternatif saja. Itupun masih sebatas obsesi dan upaya. Karena, secara faktual belum pernah ada wujud nyata negara hasil revolusi sosialis yang konsisten menyinambungkan prinsip-prinsip dasarnya. Nah !🇮🇩