Dari Gonggongan Diogenes hingga Imunitas Rasa Malu: Mengapa Kita Tidak Boleh Pasrah pada Era Post-Truth

Oleh: Achmad Jazidie
​
I. PENDAHULUAN

Optika.id – Hari-hari ini, lini masa media sosial kita dipenuhi oleh parade drama politik yang melelahkan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah milik figur penting dan mantan figur penting di Republik ini. Di tengah riuhnya adu argumen, ada satu “pemandangan” yang menggelitik: ketika kejanggalan-demi kejanggalan disajikan secara telanjang ke publik, respon yang muncul dari menara para pengendali relasi kuasa seringkali bukan lagi klarifikasi yang akuntabel, melainkan pengabaian, atau narasi yang meremehkan, atau bahkan logika yang berantakan.
Kebenaran tampaknya telah kehilangan daya kejut, dan kemunafikan telah kehilangan rasa malunya. Di sisi lain, masyarakat mulai lelah. Kita perlahan-lahan tergelincir ke dalam sikap sinis yang pasif, sebuah jebakan psikologis yang membuat kita berbisik pasrah: “Ah, namanya juga politik, semuanya memang kotor”.
Namun, tahukan Anda bahwa sesungguhnya kata “sinis” memiliki sejarah yang sangat jauh dari sekadar kepasrahan yang lesu !!!

II. RIWAYAT “Si ANJING” YANG MENGGONGGONGI KEPALSUAN
Secara etimologis, kata “sinis” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “kynikos”, yang arti harfiahnya sangat mengejutkan : “seperti anjing”.
Pada abad ke-5 SM di Athena, lahir sebuah madzhab filsafat yang disebut Sinisme (Cynicism). Tokoh yang paling ikonik dari madzhab filsafat ini adalah Diogenes dari Sinope. Diogenes memilih hidup di dalam tong minyak besar di pinggir jalan, berpakaian compang-camping dan menolak segala bentuk kemewahan serta norma sosial Athena yang ia anggap palsu. Karena gaya hidupnya yang liar, orang-orang Athena mengejeknya sebagai “anjing”.
Namun, ada alasan filosofis mengapa Diogenes menerima julukan itu dengan bangga. Anjing, bagi kaum Sinis kuno, adalah simbol kejujuran alami. anjing tidak tahu cara berpura-pura baik, tidak tahu cara berpura-pura bijak, tidak butuh status sosial, dan akan menggonggong dengan keras setiap kali melihat orang asing atau ancaman.
Sinisme pada mulanya bukanlah sikap apatis. Ia adalah protes moral yang radikal. Ketika para penguasa dan kaum kaya Athena berpidato di podium tentang moralitas publik sementara hidup dalam korupsi, Diogenes akan berjalan di siang bolong membawa lampu petromaks yang menyala sambil mengarahkannya ke wajah orang-orang. Saat ditanya apa yang ia lakukan, Diogenes menjawab dengan satir yang tajam: “Aku sedang mencari manusia jujur”. Sinisme kuno adalah energi yang menolak kompromi dengan kemunafikan.

III. ANATOMI BULLSHIT: BAGAIMANA “KEWAJARAN BARU” TERBENTUK ?
Berabad-abad setelah Diogenes, lanskap kepalsuan ini berevolusi menjadi jauh lebih canggih. Mengapa hari ini kemunafikan para pengendali relasi kuasa tidak lagi memicu sanksi sosial ?
Untuk memahaminya, kita perlu meminjam pisau analisis dari seorang filsuf moral asal Amerika Serikat, Harry Frankfurt, melalui esai klasiknya yang terkenal berjudul On Bulshit (1986). Frankfurt melakukan pemisahan konseptual yang sangat jenius antara dua hal: Kebohongan (Lying) dan Omong Kosong (Bullshit).

• Seorang pembohong sebenarnya masih menghormati otoritas kebenaran. Mengapa ? Karena agar bisa berbohong dengan sukses, dia harus tahu dulu mana yang benar, lalu dengan sengaja menyembunyikannya agar publik mempercayai hal yang sebaliknya. Si pembohong masih memiliki “rasa takut” jika kebenaran obyektif itu terbongkar.
• Seorang pengomong kosong (bullshitter) berada di level yang berbeda secara mengerikan. Dia memiliki indeferensi (ketidak pedulian total) terhadap kebenaran. Dia tidak peduli, apakah fakta obyektifnya nyata atau palsu, apakah dokumen itu asli atau rekayasa. Fokus utamanya hanyalah membangun narasi atau kesan yang menguntungkan tujuannya saat itu.

Ketika para pengendali relasi kuasa atau oligarki menggunakan strategi bullshit secara masif dan terstruktur, terciptalah mekanisma makro yang melahirkan “kewajaran baru” di era post-truth:

1. Inflasi Kebenaran: Ruang publik dibanjiri informasi sampah secara konstan. Ketika kebenaran kehilangan nilainya karena bercampur dengan lautan bullshit, masyarakat mati rasa kognitif.
2. Kelelahan Kemarahan (Outrage Fatigue): Jika kebohongan konvensional terbongkar, publik akan marah. Namun, jika yang dihadapi adalah rentetan bullshit yang diproduksi setiap hari tanpa henti, kemarahan publik akan mengalami inflasi. Publik menjadi lelah secara mental untuk terus mendebat sesuatu yang sejak awal diproduksi tanpa mempedulikan kebenaran.
3. Imunitas Rasa Malu: Karena si bullshitter tidak pernah berpijak pada moralitas kebenaran, dia tidak memiliki beban moral ketika boroknya terbuka. Dia hanya perlu tersenyum, mengabaikannya, atau menggantinya dengan bullshit baru.
   Mekanisme inilah yang membuat kemunafikan yang dilakukan berulang-ulang tanpa rasa malu akhirnya bergeser dari sebuah “skandal” menjadi pemandangan sehari-hari yang dianggap wajar.

IV. BELAJAR DARI KOREA SELATAN: MERUNTUHKAN TEMBOK “HELL JOSEON”
Apakah lingkaran setan post-truth dan bullshit mustahil ditembus? Sejarah kontemporer membuktikan sebaliknya. Kita bisa melihat potret inspiratif dari Korea Selatan (Korsel) pada tahun 2016-2017, melalui gerakan yang dikenal sebagai Candlelight Revolution (Revolusi Lilin).
Kala itu, masyarakat Korsel, terutama generasi mudanya, berada di puncak sinisme tertinggi. Mereka bahkan menjuluki negaranya sendiri dengan sebutan “Hell Joseon” (Neraka Korea) karena muak melihat kolusi tingkat tinggi yang kronis antara presiden dan para oligarki konglomerat (Chaebol seperti Samsung). Publik merasa hukum hanya tajam ke bawah dan kemunafikan para pengendali relasi kuasa adalah takdir yang tak bisa diubah.
Titik baliknya terjadi ketika jurnalisme investigatif membongkar fakta manipulasi akademik: anak dari lingkaran terdekat presiden mendapatkan fasilitas mewah dan karpet merah untuk masuk ke universitas ternama tanpa melalui jalur resmi, sementara jutaan anak muda belajar setengah mati hingga depresi namun tetap menganggur.
Sinisme publik seketika meledak menjadi kemarahan yang terarah. Alih-alih terjebak dalam adu domba siber atau kepasrahan, masyarakat membangun solidaritas yang sangat solid dan konstruktif:

• Fokus pada Isu Universal: Mereka tidak membiarkan isu ini direduksi menjadi sekadar urusan “politik praktis antar kubu”. Mereka menguncinya pada isu keadilan kesempatan hidup yang lebih baik, yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
• Senjata Data Obyektif: Fakta dan rincian aliran dana dari para oligarki disajikan secara telanjang oleh aliansi jurnalis dan aktivis, membuat narasi propaganda bentukan humas istana runtuh tak bersisa.
• Aksi Damai yang Konsisten: Setiap akhir pekan, jutaan warga dari berbagai generasi turun ke jalan di pusat kota Seoul. Mereka menyalakan lilin dengan damai, tertib, bahkan membersihkan sampah mereka sendiri, namun dengan satu tuntutan hukum yang kongkret: Pemakzulan Presiden dan Seret Oligarki ke Penjara.
  Hasilnya luar biasa ! Karena gerakan ini berbasis data, bersifat masif, dan menolak lelah, sistem politik terpaksa tunduk. Parlemen memakzulkan presiden (yang kemudian dipenjara), dan pewaris tahta Samsung ikut diseret ke pengadilan. Korea Selatan membuktikan: kalau masyarakat mau bersolidariats dan fokus pada esensi, fenomena post-truth secanggih apapun pasti bisa dilawan.
  Revolusi Lilin Korsel bukan sekadar catatan tentang runtuhnya rezim kepresidenan Park Geun-hye. Tapi lebih dari itu, peristiwa yang memobilisasi lebih dari 2 juta manusia dalam protes damai tanpa kekerasan ini adalah sebuah laboratorium sosial modern. Ia memberikan cetak biru berharga mengenai bagaimana integritas akademik, kesadaran kritis warga masyarakat, dan penegakan hukum konstitusional saling bertautan untuk menyelamatkan sebuah negara dari ambang pembusukan institusional (institutional decay).

1. Ketika Menara Gading Menodai Kewarasan Umum
   Sumbu ledak awal dari kemarahan nasional Korea Selatan tidak dimulai dari gedung parlemen, melainkan dari koridor akademik Ewha Womans University. Kasus penerimaan dan perlakuan khusus terhadap Chung Yoo-ra, putri dari teman sekaligus penasihat tidak resmi presiden, adalah potret penodaan paling telanjang terhadap akal sehat dan prinsip meritokrasi.
   Dunia akademik yang seharusnya suci diubah menjadi panggung sandiwara kekuasaan melalui serangkaian manipulasi yang mencengangkan publik:

• Hukum yang Ditekuk demi Satu Individu: Pada tahun 2014, universitas elit ini mendadak mengubah aturan internal admisi mereka. Mereka memperluas daftar cabang olahraga prestasi khusus untuk memasukkan disiplin berkuda, cabang yang ditekuni oleh Chung, tepat saat ia akan mendaftar.
• Legalitas Siluman: Pihak kampus secara sadar menerima piagam medali emas Asian Games 2014 milik Chung sebagai poin kelulusan, padahal medali tersebut baru dimenangkan setelah batas waktu penutupan pendaftaran resmi universitas telah lewat.
• Profesor yang Mengemis dan Memalsukan Nilai: Selama kuliah, Chung hampir tidak pernah menginjakkan kaki di kelas dan tidak pernah mengumpulkan tugas. Bukannya di DO, para professor justru mengirimkan email memohon-mohon agar Chung sudi mengumpulkan tugas, hingga puncaknya, para dosen sendiri yang memalsukan dokumen tugas dan memanipulasi daftar hadir demi memberi Chung nilai lulus.
  Ironi ini membawa amarah kolektif ketika Chung menulis di media sosialnya secara arogan: “Jika kamu tidak punya bakat, salahkan orang tuamu. Uang juga merupakan bentuk bakat”. Bagi mahasiswa Korea Selatan yang biasa belajar hingga 16 jam sehari demi menempuh ujian nasional (Suneung) yang super kompetitif, pernyataan ini adalah penghinaan terhadap kerja keras mereka.
  Berawal dari aksi duduk damai memprotes kebijakan rektorat, gerakan ini berubah menjadi gelombang perlawanan nasional ketika rektor secara represif mengerahkan 1600 polisi ke dalam kampus untuk membubarkan mahasiswi. Tindakan represif ini memicu solidaritas para dosen dan alumni, mendorong investigasi jurnalisme warga secara radikal, hingga akhirnya berhasil mendepak sang rektor dari jabatannya, sebuah peristiwa bersejarah yang meruntuhkan kartu domino pertama dari kekuasaan Park Geun-hye.

1. Batas Suci Konstitusi dan Ilusi Politik Uang
   Tragedi presiden Park Geun-hye berakar pada privatisasi ruang publik. Penyerahan dokumen rahasia negara dan kebijakan strategis kepada warga sipil (Choi Soon-sil, teman sekaligus penasehat tidak resmi presiden) tanpa mandat, menegaskan terjadinya fenomena shadow government. Ketika skandal ini terbongkar, rezim penguasa tidak lagi memiliki celah untuk menggunakan instrumen ekonomi (seperti bantuan materi atau politik uang) guna meredam kemarahan massa.
   Pertanyaan menariknya adalah: Mengapa politik uang tidak bertaji di hadapan 2 juta demonstran Korsel ? Jawabannya terletak pada pergeseran nilai masyarakat ke arah Keadilan Pascamaterialistik (Post Materialist Values). Ketika kebutuhan dasar ekonomi rakyat telah terpenuhi dan didukung oleh tingkat pendidikan tinggi yang merata, komoditas utama warga negara bukan lagi “perut yang kenyag”, melainkan martabat hukum dan etika publik.
   Ketika batas suci konstitusi dilanggar dan prinsip check and balances dilumpuhkan oleh nepotisme, akumulasi kemarahan moral publik hanya tinggal menunggu momentum untuk meledak secara konstitusional.
2. Demokrasi Digital, Solidaritas Etis, dan Budaya Damai
   Puncak estetika dari gerakan ini adalah manajemen massanya. Dua juta orang berkumpul di Gwanghwamun Square pada musim dingin yang menggigit, namun tidak ada satu kaca jendela pun yang pecah, tidak ada penjarahan, dan tidak ada ceceran sampah pasca aksi. Mereka mengubah demonstrasi politik yang tegang menhaden sebuah “festival kebudayaan dan keluarga”.

Gerakan sipil yang matang menunjukkan bahwa people power paling efektif bukanlah yang menggunakan kekerasan fisik, melainkan yang menggunakan ketertiban konstitusional dan moral yang absolut. Kedamaian aksi justru mengunci ruang bagi aparat untuk bertindak represif dan memaksa institusi hukum dan lembaga lain untuk mendengarkan kehendak rakyat tanpa keraguan.

V. MENGUBAH SINISME PASIF MENJADI KRITIK KONSTRUKTIF
Jika kita terus memelihara sinisme yang pasif, yang hanya bisa mengeluh di media sosial lalu memilih abai, maka sebenarnya kita sedang memberikan hadiah terbesar bagi oligarki. Mengapa ? Karena ketika masyarakat menganggap semua politisi kotor dan semua hal tidak bisa diubah, masyarakat akan berhenti menuntut akuntabilitas. Apatisme publik adalah karpet merah bagi kelanggengan kemunafikan. Sebagai warga negara yang mewarisi nilai-nilai luhur, kita harus keluar dari jebakan ini dengan langkah taktis:
Pertama, beralih dari skeptisisme radikal ke skeptisisme metodis. Skeptisisme radikal membuat kita berkata, “Semua dokumen itu palsu, tidak ada gunanya percaya”. Ini menutup pintu perjuangan. Sebaliknya skeptisisme metodis berkata, “Saya melhat ada kejanggalan pada dokumen ini, oleh karena itu saya menuntut pembujtian berbasis data dan hukum”. Kita harus mengunci focus pada pokok perkara, bukan pada narasi pengalohan isu yang dilemparkan oleh mesin propaganda.
Kedua, terjemahkan isu makro menjadi dampak mikro. Kasus integritas akademis atau kejujuran dokumen pejabat bukanlah soal selembar kertas abstrak di menara gading. Ini adalah soal keadilan masa depan anak-anak kita. Kita harus menolak sistem di mana anak-anak dari masyarakat biasa yang belajar setengah mati dengan jujur akan selalu kalah oleh anak-anak elit yang bisa memanipulasi segalanya. Isu moral harus di tarik ke meja makan setiap keluarga agar solidaritas publik bangkit kembali.
Ketiga, rawat ingatan kolektif. Senjata utama oligarki adalah waktu. Mereka tahu Masyarakat mudah lupa. Menolak lupa adalah bentuk perlawanan terkecil namun paling konsisten yang bisa kita lakukan.

VI. PENUTUP
Kita tidak perlu menjadi Diogenes modern yang tinggal di dalam tong minyak untuk melawan kemunafikan. Namun, kita perlu merawat kembali esensi sinisme kuno: ketajaman berpikir dan keberanian untuk menolak kompromi dengan kepalsuan.
Jangan biarkan era post-truth membunuh imajinasi politik kita tentang sebuah negara yang dikelola dengan jujur. Seperti yang dibuktikan oleh jutaan lilin di Korea Selatan, perubahan selalu dimulai ketika masyarakat menolak menganggap kemunafikan sebagai sebuah kewajaran. Lawan narasi kepasrahan di sekitar kita, karena normalisasi terhadap kemunafikan adalah awal dari runtuhnya moral sebuah bangsa.
Revolusi Lilin di Korea Selatan adalah pengingat abadi bagi dunia bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ekosistem yang seimbang. Kampus harus menjaga kebenaran ilmiah dan keadilan akademik, pemerintah harus tunduk pada hukum dan etika, sementara masyarakat harus terus merawat daya kritis serta solidaritas sipilnya.
Di tengah berbagai tantangan sistemik dunia pendidikan tinggi saat ini, kemampuan untuk merasa gelisah dan mempertanyakan integritas di sekitar kita adalah benteng pertahanan terakhir yang menjaga marwah institusi pendidikan itu sendiri. Sejarah Revolusi Lilin membuktikan bahwa gerakan koreksi terbesar bangsa justru seringkali dimulai dari riak-riak kecil kegelisahan para akademisi di dalam ruang kelas. Ketika para dosen dan mahasiswa menolak untuk berkompromi dengan ketidak adilan moral, di situlah harapan bagi masa depan negara ini di rawat.
Ketika kegelapan politik melanda akibat keserakahan kekuasaan, secercah cahaya lilin dari warga yang terdidik dan bersatu dengan masyarakat akan selalu mampu menuntut kembali kedaulatan tertinggi negara.