SMART MOBS

Oleh: Haryadi (Lab45, 28 Okt 2026)

Optika.id – Smart mobs dalam konteks negara-bangsa era sekarang bisa dipahamkan sebagai bentuk aksi kolektif terdesentralisasi, yang digerakkan oleh jaringan teknologi digital dan komunikasi seluler. Di mana individu yang tak saling kenal, mampu berorganisasi, berkoordinasi, dan bertindak secara konvergen. Demi tujuan sosio politik bersama secara spontan, tapi sangat terstruktur.

Smart mobs sekarang ini bukan lagi sekadar physical mob ataupun gerakan sosial tradisional berstruktur hirarkis seperti parpol atau ormas. Tapi, merupakan ekosistem perlawanan berbasis jaringan (network-driven collective action) yang mampu merespons kebijakan negara atau krisis secara real-time. Kecerdasannya bersifat relasional. Lahir dari pola interaksi dalam jaringan. Bukan dari kualitas rata-rata individu pesertanya.

Lebih dari itu, smart mobs bukan sekadar protes yang lebih cepat. Tapi, merupakan gejala pergeseran distribusi kapasitas politik antara negara, lembaga perwakilan, dan warga yang terjejaring.

Berhal begitu, negara-bangsa sekarang menghadapi aktor yang tidak dapat dinegosiasikan seperti organisasi. Tapi, tidak dapat pula diabaikan seperti kerumunan lama.

Penyebab utama munculnya smart mobs adalah ketersediaan infrastruktur komunikasi digital yang murah dan masif, telah mampu menghancurkan monopoli informasi oleh negara. Warga masyarakat tak lagi bergantung pada media massa mainstream untuk memvalidasi realitas faktual yang ada. Kekecewaan warga terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan sistemik, kini dapat teramplifikasi dan terartikulasi secara kolektif dalam hitungan menit, tanpa memerlukan instruksi pimpinan terpusat.

Adapun karakteristik struktural smart mobs era sekarang yang menonjol ada tiga.

Karakteristik pertama adalah smart mobs dapat terbentuk tanpa satu pusat komando yang mengendalikan seluruh proses mobilisasi. Informasi, inisiatif, dan pengambilan tindakan tersebar di antara banyak peserta. Smart mobs tak memiliki figur kepemimpinan tunggal yang bersifat top-down. Kepemimpinan sifatnya simpul (nodes) yang terdistribusi secara horisontal. Jika satu nodes diblokir atau ditangkap oleh penguasa negara, simpul lain tetap dapat berfungsi (self-healing network). Namun, hal ini tentu juga menyulitkan perumusan tuntutan terpadu, dan kerepotan menunjuk pihak yang mewakili peserta untuk bernegosiasi dengan penguasa negara.

Karakteristik kedua adalah ketergantungan smart mobs pada infrastruktur platform milik korporasi. Dalam hal ini, ruang koordinasi smart mobs dimiliki dan diatur pihak swasta melalui algoritma, kebijakan moderasi, dan model bisnis berbasis atensi. Berhal demikian, maka kebebasan berjejaring pada dasarnya bersifat pinjaman. Platform dapat memperkuat sebuah isu, membatasinya, atau membelokkannya ke sensasi. Negara pun dapat mempengaruhi lanskap ini lewat regulasi, screening, pengawasan, dan operasi informasi berupa buzzer.

Karakteristik ketiga adalah kecepatan mobilisasi yang tinggi dengan kapasitas kelembagaan yang rendah. Dalam hal ini, smart mobs mampu memobilisasi massa dalam hitungan jam. Tapi, umumnya tak memiliki mekanisme deliberasi internal, pengelolaan sumber daya, atau strategi jangka panjang. Akibatnya, gerakan sering kuat dalam memulai. Tapi, rapuh dalam mengawal.

Penting untuk dicamkan, bahwa smart mobs tak selalu selaras dengan prinsip demokrasi substantif. Karena, smart mobs merupakan bentuk koordinasi. Bentuk koordinasi ini netral secara normatif.

Adapun demokrasi substantif menuntut inklusi, deliberasi yang rasional, perlindungan minoritas, dan akuntabilitas kekuasaan. Terkait ini, struktur jaringan smart mobs tak menjamin satu pun dari itu. Sebab, teknokogi yang sama dapat dipakai warga menuntut transparansi, tetapi juga dipakai untuk menyebarkan disinformasi dan populisme eksklusif. Kecepatan dan viralitas cenderung memompa emosi dan polarisasi daripada pertimbangan matang.

Berhal semacam itu, kesan bahwa smart mobs selalu pro-demokrasi merupakan kekeliruan kategori yang mengacaukan kapasitas dengan arah.

Smart mobs tentu dapat menjadi instrumen demokrasi substantif bila tuntutannya inklusif dan mekanismenya kompatibel bagi akuntabilitas publik. Tapi sebaliknya, smart mobs dapat menjadi ancaman bagi demokrasi substantif bila dibajak untuk kepentingan sempit yang eksklusif. Penentunya adalah tatanan struktural di sekelilingnya. Bukan oleh sifat bawaan smart mobs itu sendiri. Nah !🇮🇩