Gedung Mahkamah Konstitusi Diserbu

Sumber foto: Al Jazeera

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Jangan terkejut dulu membaca judul tulisan saya ini karena kejadian gedung Mahkamah Konstitusi diserbu demosntran itu tidak terjadi di Indonesia melainkan di negara yang berada di Eropa Timur dan warna benderanya sama dengan bendera Indonesia, hanya terbalik posisinya – bukan Merah Putih, tapi Putih Merah. Negara ini adalah Polandia yang dulunya pernah bergabung dengan blok komunis Uni Sovyet pasca perang dunia ke II.

Berita tentang Polandia saat ini menghiasi berbagai media internasional karena negara ini menghadapi krisis konstitusional dan politik besar yang berpusat pada pengadilan tertinggi negara itu, yaitu Tribunal Konstitusi atau Pengadilan Konstitusi atau kalau di Indonesia Mahkamah Konstitusi.

Diberitakan bahwa penyebab huru-hara politik dalam negeri Polandia itu adalah
Penangguhan Pemimpin Pengadilan dimana hakim Anna Korwin-Piotrowska mengeluarkan perintah yang menangguhkan Presiden Pengadilan, Bogdan Święczkowski, dan Wakil Presiden, Bartłomiej Sochański, menuduh mereka memblokir hakim dan melanggar prosedur peradilan.

Lalu muncul langkah dakwaan pidana: Menteri Kehakiman Waldemar Żurek berusaha mencabut kekebalan hukum Święczkowski dan Sochański untuk menghadapi tuntutan pidana.
Situasi politik dalam negeri yang memanas itu menyebabkan pemerintah berlawanan oposisi: Pemerintahan sentris Perdana Menteri Donald Tusk menyatakan langkah ini diperlukan untuk membatalkan bertahun-tahun campur tangan politik oleh partai sayap kanan sebelumnya Hukum dan Keadilan (PiS) dan mengembalikan supremasi hukum.

Reaksi Balik Oposisi: Kepemimpinan Tribunal dan oposisi nasionalis—didukung oleh Presiden Karol Nawrocki—menolak penangguhan tersebut, menyebut tindakan tersebut sebagai “kudeta” ilegal.

Akibat konflik itu menyebabkan Presiden Nawrocki Polandia mempersingkat perjalanan luar negeri ke Senegal, memutar pesawatnya kembali di udara menuju Warsawa, dan memasuki gedung Mahkamah Konstitusi bersama pimpinan Mahkamah Agung.

Protes Jalanan & Polisi Anti Huru-hara: Polisi anti huru-hara dikerahkan di sekitar markas Tribunal saat ribuan pendukung PiS dan anggota parlemen oposisi berkumpul untuk melakukan protes. Beberapa demonstran memanjat pagar dan melemparkan benda-benda ke polisi, yang mengakibatkan penahanan kecil dan keamanan yang diperketat.

Polisi anti huru-hara dikerahkan di luar Tribunal Konstitusi Polandia saat perselisihan mengenai siapa yang seharusnya menjabat di pengadilan tersebut meningkat menjadi konfrontasi antara pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk dan oposisi nasionalis.

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Warsawa pada Jumat malam (tanggal 30 Oktober 2026) setelah hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini mengumumkan penangguhan presiden tribunal, Bogdan Swieczkowski, dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski.
Langkah ini mendapat kecaman dari partai oposisi sayap kanan ekstrem Law and Justice, yang dikenal sebagai PiS, dan mendorong Presiden Karol Nawrocki, sekutu PiS, untuk membatalkan perjalanan ke Senegal, lalu membalikkan pesawatnya untuk kembali ke Polandia pada hari Jumat.

Polisi mengatakan tiga orang ditangkap setelah mencoba masuk ke kompleks pengadilan.
Tusk mengatakan tindakan tegas diperlukan untuk mengembalikan supremasi hukum setelah bertahun-tahun campur tangan politik di Pengadilan Konstitusi di bawah PiS. Inilah yang kita ketahui.

Kenapa para pemimpin Polandia berseteru memperebutkan Pengadilan Konsititusi? Seperti diketahui

Pengadilan Konstitusi memutuskan apakah undang-undang sesuai dengan konstitusi Polandia. Keputusannya dapat mencegah undang-undang berlaku, sehingga kemerdekaannya dan siapa yang duduk di bangku pengadilan menjadi signifikan secara politik.
Apa yang bisa terjadi selanjutnya?

Konfrontasi ini menimbulkan dua pertanyaan yang saling tumpang tindih: siapa yang berhak duduk di tribunal, dan apakah langkah-langkah yang digunakan untuk mengubah kepemimpinannya sah.

Marcin Matczak, seorang pengacara Polandia terkemuka, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa oposisi sayap kanan ekstrem sedang mempertahankan “benteng institusional yang tersisa”, sementara pemerintah sentris ingin “mengembalikan keseimbangan di Pengadilan Konstitusi”.

Meskipun warna bendera kita sama dengan negara Polandia, namun untung kejadian penyerbuan Pengadilan Konstitusi di Polandia itu tidak terjadi pada Mahkamah Konstitusi Indonesia.