Optika.id – Dinamika politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).
Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan tertutup antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
Menurut Prasetyo, keinginan Gibran untuk mundur disampaikan di tengah meningkatnya polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prabowo Tidak Menolak Pengunduran Diri Gibran
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk meninggalkan jabatan wakil presiden.
Menurutnya, Prabowo tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran terkait persoalan yang tengah dihadapi Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik Ijazah dan Tekanan Politik DPR
Rencana pengunduran diri tersebut muncul setelah persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Tekanan politik juga menguat di DPR RI. Sejumlah anggota parlemen mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik kelayakan Gibran sebagai wakil presiden.
Situasi ini berpotensi menjadi salah satu perkembangan politik paling menentukan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.
Nasib Jabatan Gibran Belum Diputuskan
Meski telah menyampaikan niat mundur, belum ada kepastian resmi bahwa Gibran telah berhenti dari jabatannya.
Pemerintah juga belum mengumumkan keputusan akhir ataupun tahapan formal pengunduran diri tersebut.
Perkembangan ini menempatkan hubungan politik di lingkaran kekuasaan nasional dalam sorotan, terutama mengenai kelanjutan kepemimpinan pemerintahan dan kemungkinan perubahan komposisi kepemimpinan nasional.

Diskusi (0)
Komentar hanya untuk member
Login untuk BerkomentarBelum punya akun? Daftar gratis
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!