Optika.id – Rakyat awam menjadi korban pemblokiran rekening bank “tidak aktif” oleh Pusat Pelaporan Analisis Tranksasi Keuangan (PPATK). Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu kejahatan perbankan dan tidak mengerti seluk belum criminal perbankan. Tapi beberapa dari mereka rekeningnya terblokir juga. Mereka sempat frustrasi menghadapi pemblokiran itu.
Ini artinya alasan PPATK melskukan pemblokiran untuk mdlindungi nasabah dan mdncegah kriminal perbankan merupakan alasan khusus. Bukan alas an untuk rakyat, untuk melindungi rakyat tapi intuk kepentingan negara.
Ternyata pemblokiran itu telah dirasakan sejak beberapa bulan lalu. Beberapa kasus terjadi mulai Maret 2025. Dibulan Maret 2025 Asmara Wreksono, 46 tahun, dilanda keresahan karena rekeningnya diblokir.
Pada Sabtu (17/05/2025) pagi, pekerja seni itu berniat membayar tagihan kartu kredit yang sudah jatuh tempo, tetapi berulang kali transaksinya ditolak. Asmara heran karena dana di rekening masih utuh. Transaksi terakhir yang dilakukan Jumat (16/05/2025) malam.
Dia pun menghubungi layanan konsumen bank melalui telepon. Jawaban dari petugas bank membuatnya makin terperangah, seperti dilansir BBC NEWS INDONESIA, 20/05/2025.
“‘Oh, Ibu, rekening Ibu diblokir dengan status khusus. Ini bisa diselesaikan dengan datang ke kantor cabang pembukaan rekening’,” tutur Asmara menirukan suara petugas bank.
Panik karena tak pegang uang tunai dan akhir pekan kantor cabang tutup, Asmara memutuskan pergi ke satu mal di Jakarta Selatan yang menyediakan layanan bank akhir minggu. Baru saja memarkir mobil, Asmara mendapat telepon dari petugas bank yang sama.
“‘Rekening Ibu itu diblokir atas permintaan PPATK’,” ujar Asmara dilansir BBC News Indonesia, Senin (19/05/2025).
Pendiri platform Kaskus, Andrew, mengaku menerima surat elektronik pemberitahuan mengenai penghentian sementara rekening miliknya pada Ahad siang (18/05/2025).
“Saya kaget juga, kenapa diblokir?” katanya. Pihak perbankan mengarahkan Andrew menanyakan langsung pihak PPATK. Akan tetapi, ia menyebut PPATK baru menerima layanan pada hari kerja.
“Saya kirim email, tetapi pesan balasannya adalah pemberitahuan bahwa inbox [kotak masuk] mereka full [penuh],” ujar Andrew.
Ketika Andrew mengunggah pengalamannya di media sosial X (sebelumnya Twitter), banyak warganet membagikan pengalaman serupa.
Kasus terbaru menimpa mahasiswi yang akan membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal). Alya (21), seorang mahasiswi mengeluhkan rekening Bank Mandiri miliknya yang tiba-tiba diblokir, dilansir REPUBLIKA.CO.ID, 03/08/2025.
Rekening tersebut ia buat sejak 2023 bersamaan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan selama ini memang hanya dipakai untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap enam bulan sekali. Alya mengetahui rekeningnya bermasalah ketika hendak membayar UKT bulan Juli 2025 melalui aplikasi Livin Mandiri. Saat ingin mentransfer uang dari bank lain ke rekening Mandiri miliknya, transaksi tidak dapat dilakukan.
PPATK Menolak Disebut serampangan
Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah, menyebut pembukaan rekening yang sempat mereka blokir didasarkan pada keluhan nasabah yang berbasis formulir keberatan.
PPATK, kata Natsir, kemudian memverifikasi ulang pemblokiran rekening satu per satu. Dia bilang, jika mereka tak menemukan keterkaitan rekening itu dengan tindak pidana seperti judi online, PPATK menginstruksikan bank untuk membuka rekening yang diblokir.
“Kami ketahui dia pemilik sah dan transaksinya tidak terindikasi tindak pidana, ya, PPATK minta bank untuk membuka rekeningnya,” kata Natsir dilansir BBC News Indonesia.
Setelah kontroversial tindakan PPATK itu maka ribuan rekening dibuka blokirnya. Pembukaan kembali puluhan juta rekening itu memang dipublikasikan pejabat PPATK, Kamis (31/07/2025).
Pemblokiran dibatalkan, klaim PPATK, setelah mereka meninjau ulang transaksi rekening dan memastikan rekening tersebut tak berkaitan dengan tindak pidana.
“Per hari ini 28 juta lebih rekening kami buka,” kata Juru Bicara PPATK, Natsir Kongah. PPATK membuat klaim, pembekuan rekening tanpa aktivitas apapun mereka lakukan “untuk melindungi rekening dari potensi penyelewenangan dan kejahatan, seperti penipuan dan pencucian uang”.
Namun, kebijakan PPATK itu dikeluhkan warga. Sebagian kalangan menyebutnya sebagai “sabotase pemerintah” lantaran mereka sengaja mengendapkan dana di rekening sebagai tabungan dan dana darurat.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P. meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera duduk bersama dan memberikan penjelasan kepada publik terkait kebijakan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif.
Menurut Dolfie, kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat karena minimnya sosialisasi, terutama terkait syarat dan kriteria rekening yang akan diblokir.
“OJK dan PPATK harus segera ketemu untuk membahas dan mendudukan masalah blokir rekening bank yang tidak aktif,” kata Dolfie dalam keterangannya, dilansir Kompas, Kamis (31/7/2025).
Ia menekankan agar jangan sampai kewenangan PPATK digunakan tanpa kejelasan syarat dan kriteria yang jelas. Menurutnya, OJK dan PPATK memiliki mandat berbeda yang harus dijalankan secara proporsional.
Tulisan: Aribowo