Optika.id, Jakarta – Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) Kamis besok, (07/08/2025), bakal diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Pemeriksaan itu ditunggu tunggu masyarakat karena Gus Yaqut diduga bagian dari Geng Solo (kelompok mantan Presiden Joko Widodo).
Apakah Gus Yaqut besok, Kamis besok, bakal hadir di Gedung Merah Putih KPK? Pasalnya di tahun 2024 Gus Yaqut tidak mau hadir tatkala dipanggil oleh Pansus DPR (Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat) dalam kasus kuota haji 2024 itu. Dengan berbagai alasan, dia tetap tidak mau hadir sehingga Pansus Kuota Haji tidak bisa bekerja maksimal.
Perlu diketahui pimpinan KPK kali ini dipilih oleh rezim Jokowi sehingga keseriusan pemeriksaan besok menjadi momen penting bagi dugaan kasus korupsi kuota haji yang ramai ditahun 2024. Atau apakah pemeriksaan Gus Yaqut besok Kamis hanyalah formalitas untuk melengkapi data sehingga penyelidikan dan penyidikan tidak menyasar Gus Yaqut.
Masyarakat masih percaya kepada keseriusan KPK. KPK memang menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (07/08/2025). Hal tersebut sudah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
“Betul (Yaqut diperiksa besok),” ujar Fitroh kepada wartawan, Rabu (06/08/2025).
Saat ini, KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji khusus 2024. Sejumlah pihak telah diperiksa dan diminta keterangan penyidik KPK, termasuk pendakwah dan pemilik travel umrah dan haji Ustaz Khalid Basalamah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, tempo.co, 06/08/2025.
Senin, 23 Juni 2025 KPK telah memeriksa Khalid Basalamah di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan Fadlul Imansyah diperiksa KPK pada Selasa, 8 Juli 2025. KPK juga dikabarkan sudah meminta keterangan dari pegawai di Kementerian Agama serta para pemilik agen travel umrah dan haji.
Pemanggilan Gus Yaqut itu juga dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
“Tentu kehadiran yang bersangkutan nantinya sangat dibutuhkan,” kata Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Informasi dari Tempo.co, Gus Yaqut sempat dilaporkan ke KPK oleh lima kelompok masyarakat serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (Amalan Rakyat). Pelaporan ini karena adanya dugaan penyimpangan di penyelengaraan haji 2024.
Dugaan penyimpangan penetapan kuota ibadah haji 2024 berawal dari temuan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji. Pansus ini dibentuk setelah Tim Pengawas Haji DPR menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
Pembentukan pansus ini disahkan melalui rapat paripurna DPR pada Kamis, 4 Juli 2024. Pansus tersebut menilai Kementerian Agama melakukan pelanggaran dalam distribusi kuota ibadah haji 2024. Anggota Pansus Angket Haji, Wisnu Wijaya, menjelaskan bahwa pelanggaran terjadi saat Kementerian Agama menetapkan kuota sebanyak 221 ribu untuk haji reguler dan menambahkan 20 ribu kuota tambahan.
Kementerian Agama kemudian membagi rata tambahan kuota itu. Masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan haji khusus. Padahal, berdasarkan hasil rapat Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), kuota haji 2024 telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 sebanyak 241 ribu orang.
“Pembagian tersebut seharusnya adalah 221.720 untuk haji reguler dan 19.280 untuk haji khusus,” kata Wisnu pada 14 September 2024.
Menurut dia, Kementerian Agama tidak semestinya membagi kuota tambahan ke dalam dua jenis karena pembagian kuota sudah tercantum dalam keputusan presiden tersebut. “Kuota tambahan sebanyak 20 ribu sudah termasuk dalam total 241 ribu serta telah disepakati bersama Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama pada 27 November 2023,” ujarnya.
Menurut Wisnu langkah Kementerian Agama membagi kuota tambahan menjadi dua kategori bisa melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya Pasal 64, karena melebihi batas 8 persen dari total kuota yang ditetapkan.
“Dengan demikian, pembagian kuota tambahan menjadi masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan khusus melalui Keputusan Menteri Agama tidak sah secara hukum karena tak memiliki dasar regulasi,” kata dia.
Selain itu, Pansus Angket Haji menemukan 3.500 kuota haji diberikan tanpa melalui antrean atau masa tunggu. Mereka juga menemukan dugaan manipulasi data dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), yang menyebabkan ketidakteraturan jadwal keberangkatan anggota jemaah.
“Ada anggota jemaah yang jadwalnya dipercepat atau justru ditunda sehingga menimbulkan dugaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujarnya. Kekacauan itu di zaman gus Yaqut.
Tulisan: Aribowo