Di Tengah Banjir Sumatera, Wacana Pilkada Tak Langsung Menguat: “Kedaulatan Rakyat Terancam”

Optika.id – Di saat musibah banjir di Sumatera disebut belum tertangani dengan baik, wacana pemilihan kepala daerah tak langsung kembali mengemuka. Bagi sebagian kalangan masyarakat sipil, momentum ini terasa janggal: ketika publik menunggu kerja negara yang cepat dan rapi dalam penanganan bencana, elite partai politik justru ramai membicarakan perubahan desain politik lokal.

Nada kritik itu menguat lewat sebuah “Seruan Nasional” bertanggal 30 Desember 2025, bertajuk Menolak Pilkada Tak Langsung: Menolak Kembali ke Sistem Orba. Seruan ini menyatakan penolakan tegas atas gagasan mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, model yang disebut mengingatkan pada praktik Orde Baru.

Dalam naskah seruan, penggagas menyebut setidaknya empat partai politik telah menyatakan keinginan kembali ke model pemilihan kepala daerah lewat DPRD: Golkar (disebut sebagai motor utama), Gerindra, PAN, dan PKB. Keempatnya, menurut seruan tersebut, menguasai 310 kursi DPR dari total 580 kursi, atau 53,44 persen. Penggagas seruan menilai, bila paripurna digelar, perubahan aturan berpeluang terjadi cepat dan Pilkada langsung dapat “berakhir riwayatnya”.

“Kami menyatakan sikap menolak pilkada tak langsung,” tulis seruan itu.

Apa yang dipersoalkan: bukan sekadar teknis pemilu

Seruan tersebut memosisikan polemik ini bukan sebagai urusan efisiensi belaka. Bagi para penandatangan, taruhannya menyentuh hal paling dasar dalam demokrasi lokal: siapa yang memegang mandat memilih pemimpin daerah, warga atau elite perwakilan di DPRD.

Pilkada tak langsung, dalam pengertian yang mereka tolak, adalah skema di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini berarti pusat keputusan berpindah dari bilik suara warga ke ruang sidang politik yang diisi fraksi-fraksi partai. Dalam membaca langkah ini, penggagas seruan menilai rakyat berpotensi menjadi penonton bagi proses yang menentukan hidup sehari-hari: pelayanan publik, tata ruang, izin usaha, akses bantuan sosial, hingga kebijakan pendidikan dan kesehatan di tingkat daerah.

Argumen Reformasi 1998: “Jangan tarik mundur sejarah”

Poin pertama seruan menegaskan Pilkada langsung sebagai bagian dari tuntutan Reformasi 1998. Pilkada langsung dibaca sebagai penanda perubahan: dari sistem politik Orde Baru yang sentralistik, koruptif, nepotistik, dan otoritarian menuju sistem yang lebih demokratis.

Dalam kerangka ini, mengakhiri Pilkada langsung bukan hanya mengubah metode pemilihan. Penggagas seruan menyebut langkah itu sebagai pencabutan simbol Reformasi sekaligus pemangkasan ruang rakyat untuk menentukan pemimpin daerah. Naskah seruan juga mengaitkan Pilkada langsung dengan amanat kedaulatan rakyat sebagaimana dipahami dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kesimpulannya keras: mencabut Pilkada langsung dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Rujukan putusan MK: Pilkada diposisikan setara dengan rezim pemilu

Seruan tersebut juga menautkan penolakan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang, menurut mereka, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah berada dalam rezim pemilu yang sama dengan pemilihan legislatif dan eksekutif. Dalam naskah, penggagas menyebut Putusan MK No 85/PUU-XX/2022, Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024, dan Putusan MK No 110/PUU-XXIII/2025 sebagai rangkaian yang memperkuat gagasan bahwa Pilkada langsung merupakan bagian penting dari penguatan kedaulatan rakyat.

Dengan menyodorkan rujukan tersebut, seruan ingin memindahkan perdebatan dari “selera politik” ke “batas konstitusional”. Intinya, demokrasi lokal tidak boleh diganti hanya karena elite merasa desain yang ada merepotkan atau mahal.

“Biaya mahal” dinilai dalih yang tidak tepat

Pada poin ketiga, seruan menolak argumen bahwa Pilkada langsung harus diakhiri karena dianggap berbiaya mahal. Penggagas seruan menekankan tidak ada ukuran pasti yang bisa secara sederhana membenarkan pencabutan satu hak politik warga dengan dalih efisiensi.

Lebih jauh, naskah seruan memakai bahasa yang sengaja moralistik: pelaksanaan kedaulatan rakyat dinilai sebagai “pembangunan jiwa bangsa”. Seruan bahkan mengutip spirit lagu kebangsaan Indonesia Raya, “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” untuk menekankan bahwa demokrasi tidak semestinya diukur seperti proyek belanja biasa. Dalam bahasa seruan, menolak Pilkada langsung karena biaya dianggap sama dengan mengingkari tujuan besar Indonesia merdeka.

Politik uang: “Kenapa rakyat yang dihukum?”

Poin keempat seruan menantang alasan yang paling sering dipakai untuk menyerang Pilkada langsung: politik uang. Menurut penggagas, politik uang terjadi karena partai politik melakukan pembiaran, sementara kandidat memaksakan kemenangan dengan membeli suara. Dengan kata lain, akar masalah tidak boleh dipindahkan menjadi kesalahan rakyat yang memilih.

Seruan menggunakan logika yang tajam dan mudah ditangkap: jika partai tidak disiplin, mengapa rakyat yang dihukum. Jika kandidat dan partai yang berulah, mengapa hak rakyat yang dicabut. Mereka mengusulkan koreksi seharusnya diarahkan pada tata kelola partai dan sanksi keras pada pelaku politik uang, bukan mengganti mekanisme pemilihan menjadi tertutup dan elitis.

Di titik ini, seruan juga menyiratkan kecurigaan klasik: bila pemilihan dipindah ke DPRD, transaksi politik tidak hilang, hanya bergeser tempat. Politik uang bisa berubah bentuk menjadi lobi, barter kepentingan, atau negosiasi tertutup yang lebih sulit dilihat warga.

Memori perlawanan publik: “Sejak 2014 rakyat sudah menolak”

Poin kelima seruan menegaskan bahwa penolakan terhadap Pilkada tak langsung bukan peristiwa baru. Penggagas mengingatkan bahwa sejak 2014, rakyat sudah berulang kali menolak gagasan serupa. Mereka menyebut beberapa penanda mobilisasi publik, mulai dari gerakan “shame on you SBY” pada 2014, gerakan “Peringatan Darurat” Kawal Putusan MK pada 2024, hingga gerakan Agustus 2025.

Rangkaian itu dipakai untuk menyampaikan pesan sederhana: masyarakat tidak lupa, tidak apatis, dan punya memori politik. Seruan juga menambahkan satu tuduhan yang lebih besar: kedaulatan rakyat, hari demi hari, dianggap semakin dirampas partai politik. Karena itu, gerakan penolakan diyakini akan berulang bila wacana ini diteruskan.

Mengapa isu ini meledak sekarang

Ada dua lapis konteks yang membuat seruan ini cepat memantik perhatian.

Pertama, konteks bencana. Ketika banjir di Sumatra menjadi latar, perdebatan politik tentang mekanisme pemilihan terlihat seperti perebutan desain kekuasaan di tengah krisis yang seharusnya menuntut fokus negara pada penyelamatan dan pemulihan. Narasi seruan sengaja menempelkan dua situasi itu: musibah yang belum selesai dan elite yang sibuk merumuskan perubahan aturan.

Kedua, konteks aritmetika politik. Seruan menonjolkan data kursi DPR untuk menggambarkan ancaman konkret, bukan ancaman imajiner. Dengan menyebut mayoritas yang sudah terbentuk, seruan ingin menegaskan bahwa ini bukan sekadar wacana wacana. Ini bisa menjadi proses legislasi yang nyata, cepat, dan menentukan.

Diketahui, seruan Nasional bertanggal Jakarta, 30 Desember 2025, dicantumkan atas nama:
1. Ray Rangkuti (Lima Indonesia)
2. Saiful Mujani (Akademisi UIN)
3. Ubedilah Badrun (Akademisi UNJ)
4. Seno Gumira Ajidarma (Dosen IKJ)
5. Halim HD (Organizer Kebudayaan)
6. Nugroho Dewanto (Producer)

Kontak person:
1. Ray Rangkuti: 08161440763
2. Ubedilah Badrun: 081213128972

Pilkada sebagai medan perebutan kedaulatan

Seruan ini menutup perdebatan dengan satu garis tegas: Pilkada langsung diposisikan sebagai wujud kedaulatan rakyat yang tidak boleh dipersempit oleh kalkulasi elite. Bagi para penggagas, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD bukan modernisasi demokrasi, melainkan “jalan pulang” ke logika Orde Baru.

Di tengah situasi sosial yang sedang rapuh akibat bencana, seruan itu berfungsi seperti alarm: keputusan politik yang tampak prosedural bisa berdampak panjang pada relasi rakyat dan kekuasaan di tingkat lokal. Dan ketika rakyat merasa hak memilihnya dipangkas, sejarah menunjukkan satu hal, protes tidak akan tinggal di ruang diskusi.