Akhirnya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Setelah lama – berlarut-larut melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi penentuan kuota Haji, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Menteri Agama itu Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Bahwa confirmed KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku eks menteri agama dan yang kedua saudara IAA (Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex) selaku stafsus menteri agama,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Masyarakat tentu bertanya-tanya kenapa KPK lama sekali menentukan status tersangka kepada mantan Menag itu padahal sudah banyak pihak, saksi yang diperiksa. Dalam proses berjalan, KPK sudah banyak memeriksa saksi baik dari Kementerian Agama maupun biro perjalanan haji dan asosiasi. Di antaranya mantan Menteri Agama era Presiden ke-7 RI Joko Widodo yakni Yaqut Cholil Qoumas; Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief; Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Staf Yaqut yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Syarif Hamzah Asyathry.

Kemudian pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur; Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah; Pemilik travel haji dan umrah PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru Ibnu Mas’ud; Sekretaris Kesthuri Muhammad Al Fatih; Divisi Visa Kesthuri Juahir; Ketua Sapuhi Syam Resfiadi; hingga Komisaris Independen PT Sucofindo Zainal Abidi.
Sementara itu, pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, dan Fuad Hasan Masyhur. KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Ditjen PHU Kemenag.

Ya tapi kenapa KPK lama menetapkan mantan Menag sebagai tersangka padahal sudah “ombyokan” saksi-saksi yang diperiksa dan mantan Menag dicekal bepergian keluar negeri.

Sebelumnya, tepatnya saat sesi tanya jawab capaian Kinerja Akhir Tahun KPK 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12/2026), Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan berjalan lambat, tetapi pasti.

Namun masyarakat tidak diberi informasi kenapa penanganan dugaan korupsi Haji dilingkungan Kemenag itu lambat; apa yang menyebabkan kelambatan itu. Apakah karena KPK takut meneruskan perkara ini karena mungkin bersinggungan dengan kekuatan tertentu atau organisasi masyarakat keagaman seperti NU yang merupakan organisasi Muslim terbesar di Indonesia bahkan di dunia dan kakak kandung mantan Menag itu adalah Ketua Umum PBNU yakni KH. Yahya Staqub.

Saya sendiri sebagai rakyat awam menduga-duga ketika muncul konflik internal di tubuh PBNU ketika ada keinginan melengserkan ketua PBNU KH. Yahya Staqub menguat di permukaan dan memang akhirnya posisi di PBNU melemah – saya bertanya dalam hati “bisa jadi kasus korupsi haji di kemenag diangkat lagi”, “bisa jadi akhirnya mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka”

Mungkin saja dugaan saya tadi sangat subjektif dan salah, karena kasus korupsi haji itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ketua organisasi Muslim terbesar itu atau tidak ada kaitannya dengan PBNU.

Wallahualam.