MBG Sayang, Dadan Hindayana Melayang: Kebijakan dalam Pusaran Praktik Korupsi

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

PROGRAM POPULER DAN BEBAN POLITIK YANG BESAR

Optika.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan yang paling ambisius dalam sejarah pemerintahan Indonesia pasca-Reformasi. Program ini tidak hanya menyasar jutaan pelajar dan kelompok rentan di berbagai daerah, tetapi juga menyedot perhatian publik karena menjadi salah satu janji politik yang paling banyak dibicarakan. Dalam narasi resmi pemerintah, MBG diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas gizi nasional, mengurangi stunting, memperkuat kualitas sumber daya manusia, sekaligus menciptakan efek berganda terhadap perekonomian lokal.

Di atas kertas, gagasan tersebut tampak sangat menjanjikan. Negara hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara langsung. Namun pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa program sosial berskala besar tidak hanya membutuhkan niat baik, melainkan juga kapasitas birokrasi, tata kelola yang kuat, serta sistem pengawasan yang mampu bekerja secara efektif. Program yang besar selalu membawa konsekuensi besar, termasuk risiko politik dan risiko penyimpangan yang tidak kecil.

Semakin besar anggaran yang berputar dalam sebuah kebijakan, semakin banyak pula kepentingan yang berpotensi masuk ke dalamnya. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi persoalan korupsi struktural, program dengan anggaran raksasa selalu menghadapi tantangan serius. Bukan karena programnya salah, tetapi karena lingkungan birokrasi dan politik sering kali menciptakan peluang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

MBG pada akhirnya tidak hanya menjadi program gizi. Ia telah berubah menjadi simbol politik, simbol keberhasilan pemerintahan, sekaligus simbol yang akan menjadi sasaran kritik ketika persoalan mulai bermunculan. Dalam situasi seperti itu, figur yang berada di garis depan kebijakan secara otomatis akan ikut menjadi pusat perhatian publik.

ANGGARAN BESAR DAN GODAAN BESAR

Dalam berbagai literatur administrasi publik, terdapat satu prinsip yang sangat sederhana: uang dalam jumlah besar selalu menghadirkan godaan besar. Ketika anggaran negara yang dikelola mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah, maka berbagai aktor politik, birokrasi, maupun kelompok ekonomi akan melihat peluang yang dapat dimanfaatkan.

Persoalan tidak selalu muncul dalam bentuk korupsi yang vulgar. Dalam banyak kasus, penyimpangan justru terjadi melalui mekanisme yang tampak legal. Mulai dari pengaturan rekanan, penunjukan vendor tertentu, permainan harga, pengurangan kualitas barang, manipulasi data penerima manfaat, hingga pembentukan jaringan rente yang bekerja secara sistematis di balik layar. Praktik seperti ini sering kali sulit dideteksi karena dibungkus dalam prosedur administratif yang terlihat formal.

MBG memiliki rantai kebijakan yang sangat panjang. Dari pengadaan bahan pangan, distribusi logistik, penyimpanan, pengolahan makanan, pengawasan kualitas, hingga pelaporan penggunaan anggaran. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi risiko yang tidak bisa dianggap remeh. Semakin panjang rantai distribusi, semakin banyak pula titik rawan yang membutuhkan pengawasan.

Dalam konteks inilah pengelolaan MBG menjadi ujian penting bagi kapasitas negara. Publik tidak hanya ingin melihat makanan sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara tepat, efisien, dan bebas dari kepentingan-kepentingan tersembunyi.

DADAN HINDAYANA DAN BEBAN SIMBOLIK KEPEMIMPINAN

Nama Dadan Hindayana menjadi sangat melekat dengan program MBG karena posisinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam perspektif komunikasi politik, figur pemimpin sering kali menjadi representasi dari kebijakan yang dipimpinnya. Ketika program berhasil, nama pemimpin ikut terangkat. Namun ketika muncul persoalan, nama yang sama akan menjadi sasaran kritik publik.

Inilah yang disebut sebagai beban simbolik kepemimpinan. Seorang pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan politik. Masyarakat tidak selalu melihat detail struktur organisasi atau pembagian kewenangan birokrasi. Yang mereka lihat adalah siapa yang berada di depan panggung ketika kebijakan diperkenalkan kepada publik.

Karena itu, menjaga kredibilitas MBG sama artinya dengan menjaga kredibilitas lembaga dan figur yang berada di baliknya. Ketika muncul berbagai dugaan penyimpangan, keterlambatan distribusi, persoalan kualitas makanan, atau kontroversi pengelolaan anggaran, maka tekanan publik akan secara otomatis mengarah kepada pimpinan lembaga.

Tentu saja prinsip negara hukum harus tetap dijunjung tinggi. Tidak boleh ada penghakiman tanpa bukti dan proses hukum yang jelas. Namun dalam dunia politik, persepsi publik sering kali bergerak lebih cepat daripada proses hukum itu sendiri. Di sinilah pentingnya transparansi dan komunikasi yang terbuka kepada masyarakat.

POLITIK PENCITRAAN DAN ILUSI KEBERHASILAN

Salah satu penyakit yang sering muncul dalam birokrasi modern adalah kecenderungan membangun citra keberhasilan secara berlebihan. Program-program besar sering kali dipromosikan melalui angka-angka fantastis, seremoni, dan kampanye publik yang masif. Namun di balik narasi keberhasilan tersebut, belum tentu seluruh persoalan di lapangan benar-benar terselesaikan.

Fenomena ini berbahaya karena menciptakan apa yang disebut sebagai ilusi keberhasilan. Pemerintah merasa program berjalan baik karena laporan yang masuk menunjukkan angka capaian tinggi. Sementara itu, berbagai persoalan di lapangan justru tidak terlaporkan secara utuh karena adanya budaya birokrasi yang enggan menyampaikan kabar buruk kepada atasan.

Dalam kondisi seperti ini, kritik publik sering kali menjadi satu-satunya instrumen koreksi yang masih bekerja. Sayangnya, kritik tidak jarang dianggap sebagai serangan politik atau upaya menjatuhkan pemerintah. Padahal dalam sistem demokrasi, kritik adalah bagian dari mekanisme pengawasan yang sehat.

MBG membutuhkan evaluasi yang jujur dan terbuka. Program sebesar ini tidak boleh diperlakukan sebagai proyek pencitraan semata. Ia harus menjadi ruang pembelajaran kebijakan yang memungkinkan koreksi dilakukan secara cepat sebelum persoalan berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

KORUPSI DAN PENGHIANATAN TERHADAP ANAK BANGSA

Korupsi dalam program pembangunan pada dasarnya selalu merugikan masyarakat. Namun korupsi dalam program gizi memiliki dimensi moral yang jauh lebih berat. Ketika anggaran yang diperuntukkan bagi anak-anak diselewengkan, maka yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi juga hak generasi muda untuk tumbuh sehat dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Setiap pengurangan kualitas makanan, setiap manipulasi anggaran, dan setiap permainan proyek dalam program seperti MBG pada hakikatnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan utama kebijakan tersebut. Anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru berpotensi menjadi korban dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, pengawasan terhadap MBG tidak boleh hanya menjadi urusan aparat penegak hukum atau auditor negara. Masyarakat sipil, media massa, akademisi, dan organisasi sosial juga memiliki peran penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai tujuan awalnya.

Ketika ruang pengawasan diperluas, peluang terjadinya penyimpangan akan semakin kecil. Sebaliknya, ketika program ditutup dari kritik dan pengawasan publik, risiko penyimpangan akan semakin besar.

MENYELAMATKAN PROGRAM DAN MENJAGA KEPERCAYAAN PUBLIK

Pada akhirnya, tantangan terbesar MBG bukanlah persoalan teknis distribusi makanan atau besarnya anggaran yang harus disiapkan negara. Tantangan terbesarnya adalah menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat mahal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sekali masyarakat kehilangan kepercayaan, maka keberhasilan program akan sulit diterima sebagai keberhasilan yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika masyarakat percaya bahwa program dikelola secara bersih dan transparan, berbagai kekurangan yang muncul masih dapat diperbaiki melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

MBG masih memiliki peluang besar menjadi salah satu kebijakan sosial paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Namun peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila seluruh pihak yang terlibat mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik maupun ekonomi kelompok tertentu.

Jika integritas mampu dijaga, maka MBG akan dikenang sebagai program yang membantu memperbaiki kualitas generasi bangsa. Namun jika program ini terseret dalam pusaran korupsi dan praktik rente, maka sejarah akan mencatatnya sebagai contoh bagaimana kebijakan yang lahir dengan niat baik akhirnya tersandung oleh persoalan lama yang terus menghantui tata kelola pemerintahan Indonesia: korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya akuntabilitas publik.