Politik Gross Split

Oleh: Haryadi – (Lab45, 10 Juni 2026)

Optika.id – Gross split adalah skema pembagian hasil antara negara dan kontraktor. Biasanya dalam sektor sumber daya alam, terutama migas, yang dilakukan langsung dari produksi bruto (gross production) tanpa mekanisme penggantian biaya operasi (cost recovery).

Secara politik, gross split adalah instrumen desentralisasi tanggung-jawab finansial. Di mana negara tak lagi bertindak sebagai penjamin biaya lewat skema cost recovery. Tapi, negara sebagai regulator murni yang langsung mengambil bagiannya di muka (revenue sharing) dari produksi kotor.

Untuk diketahui, prinsip utama skema gross split setidaknya ada empat.

Prinsip pertama, “upfront revenue sharing”. Pembagian hasil langsung ditentukan di awal berdasarkan persentase produksi kotor, sebelum dikurangi biaya operasional.

Prinsip kedua, “no cost recovery”. Negara tidak mengganti satu sen pun biaya eksplorasi dan eksploitasi yang dikeluarkan kontraktor. Bahkan jika biaya proyek membengkak (overbudget), itu akan menjadi beban kontraktor.

Prinsip ketiga, “market-based efficiency”. Kontraktor diberi kebebasan penuh dalam pengadaan barang dan jasa, tanpa perlu persetujuan birokrasi negara.

Prinsip keempat, “new gross split”. Pembagian hasil tidak kaku. Disederhanakan untuk mudah merespons keekonomian berdasar dinamik lapangan secara riil.

Sebagai sebuah skema, pastilah ada kelebihan dan kekurangan gross split bagi negara.

Kelebihan skema gross split adalah mengurangi beban anggaran negara, mengurangi moral hazard, mendorong inovasi, transparansi penerimaan negara, dan mempercepat pengambilan keputusan.

Kekurangan skema gross split adalah berisiko menurunkan minat investor, potensi underinvestment, tak bisa diterapkan untuk lapangan berisiko tinggi, potensi penurunan eksplorasi baru, ketimpangan informasi teknis antara kontraktor dan negara.

Mengacu pada best-practices banyak negara, tampaknya skema gross split tak selalu cocok diterapkan untuk semua komoditas.

Skema gross split paling cocok diterapkan apabila produksi mudah diukur. Atau, jika harga pasar relatif transparan. Juga, bila risiko eksplorasi dapat dihitung. Hal lain, kalau struktur biaya ralatif stabil.

Sebaliknya, skema gross split tidak cocok untuk komoditas dengan biaya produksi fluktuatif. Pula, tak cocok untuk proyek teknologi tinggi yang penuh ketidakpastian. Serta, tak cocok untuk komoditas yang membutuhkan investasi awal sangat besar. Sudah pasti pula tak cocok untuk sektor yang memiliki risiko geologi ekstrim.

Oleh sebab itu, banyak negara yang belakangan ini menerapkan skema hibrida, bukan gross split murni.

Adalah benar, bahwa dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan prinsip gross split. Penyebabnya bisa beragam.

Penyebab pertama, adalah “intervensi terselubung dari birokrasi”. Meskipun dalam aturan ada penegasan bahwa kontrak sifatnya mandiri. Tapi, dalam praktiknya negara sering melakukan intervensi mendalam atas nama pengendalian produksi. Akibatnya, pasti akan menggangu fleksibilitas investor.

Penyebab kedua, adalah “asimetri informasi pertambangan”. Negara sering tak tahu persis berapa biaya riil di lapangan. Kontraktor bisa memanipulasi pelaporan volume atau kualitas komoditas, demi memperkecil porsi gross yang harus dibagikan kepada negara.

Penyebab ketiga, adalah “tuntutan insentif di tengah jalan”. Ketika harga komoditas jatuh atau lapangan proyek terbukti sulit dikembangkan, maka kontraktor kerap menyandera negara dengan ancaman akan menghentikan proyek. Kecuali jika pemerintah memberikan tambahan bagi hasil melalui beragam diskresi. Hal semacam ini merusak prinsip kepastian di muka dari gross split.

Penyebab keempat, adalah “regulatory capture”. Di mana regulator dapat dipengaruhi oleh kelompok pelaku industri yang diawasinya.

Salah satu perspektif strukturalis yang dapat dipakai untuk menjelaskan dinamik gross split dalam konteks negara era sekarang, adalah perspektif “state capitalism”. Ditegaskan, bahwa negara bukan lagi bertindak sekadar sebagai wasit. Tetapi, negara adalah aktor kapitalis itu sendiri.

Melalui skema gross split, negara memposisikan diri seolah seperti pemilik saham mayoritas korporasi, yang menuntut dividen bersih di muka tanpa mau ikut menanggung risiko kerugian modal. Ini sejatinya mencerminkan watak pasar yang diadopsi oleh struktur penguasa. So, negara bertindak pragmatis layaknya pebisnis yang anti-risiko. Nah !🇮🇩