POST-POSITIVISM

Oleh: Haryadi (Lab45, 10 Juli 2026)

Optika.id – Post-positivisme yang dimaksud disini adalah pendekatan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik yang mengakui, bahwa tak ada pengatahuan yang benar-benar obyektif, bebas nilai, dan final.

Berbeda dengan positivism yang meyakini, bahwa realitas dapat diukur secara pasti melalui observasi secara empiris, maka post-positivism memandang bahwa pemahaman terhadap realitas selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, sejarah, dan perspektif peneliti maupun pembuat kebijakan.

Lebih spesifik lagi, dalam konteks negara era sekarang, post-positivism mengandaikan, bahwa penyusunan kebijakan tak hanya didasarkan pada data statistik. Tapi, juga terutama mempertimbangan nilai demokrasi, pengalaman warga, budaya lokal, dialog para pihak, dan ketidakpastian masa depan.

Berhal demikian, negara tak pagi dipahami sebagai mesin administrasi yang hanya mengolah data. Tapi, sebagai institusi yang mengelola kompleksitas kehidupan warga.

Ada beberapa reasoning yang menjelaskan perihal muncul dan menguatnya kembali post-positivism di era sekarang.

Mulai dari banyaknya kebijakan berbasis data murni yang gagal di lapangan. Karena, mengabaikan realitas psikologis dan budaya warga.

Selanjutnya, di era media sosial yang namanya kebenaran obyektif bergeser menjadi kebenaran emosional. Negara sadar, bahwa mengelola persepsi dan narasi jauh lebih krusial daripada sekadar menyodorkan infografis data.

Pula, isu semacam perubahan iklim, AI, dan ketimpangan ekonomi global tidak memiliki jawaban tunggal yang pasti. Maka, pendekatan post-positivisme yang inklusif dan adaptif menjadi satu-satunya jalan kekuar.

Dalam praktik negara-bangsa sekarang, post-positivism mengandung substansi yang memuat kelebihan dan sekaligus kekurangannya.

Kelebihan post-positivism adalah lebih inklusif dan humanis. Di mana kebijakan lebih memanusiakan manusia. Karena, ada keharusan mendengar narasi dari kelompok marginal. Bukan cuma agregat data.

Kelebihan lain adalah amat adaptif. Negara sangat fleksibel dalam merespons krisis yang dinamis. Karena, tidak kaku pada aturan birokrasi lama.

Di samping itu, ada pula kelebihan berupa legitimasi yang lebih kuat. Kebijakan yang terlahir dari partisipasi komunikatif akan meminimalkan resistensi dari warga dan meningkatkan derajat penerimaan warga.

Adapun kekurangan dari post-positivism adalah risiko subyektivitas berlebih. Kebijakan potensial bias, emosional, dan terjebak dalam populisme semu demi menyenangkan semua pihak.

Kekurangan berikutnya berupa proses pengambilan keputusan yang lambat. Karena, post-posivitism mengutamakan dialog, partisipasi warga, dan konsensus.

Kekurangan lain adalah sulit diukur. Karena, tiada indikator kuantitatif yang terukur ketat. Pasti akan kesulitan mengevaluasi keberhasilan program prioritas secara obyektif dari kacamata kuantitatif.

Tentu menarik untuk menyimak ciri-ciri utama praktik post-positivism pada negara era sekarang. Setidaknya ada empat ciri yang mengedepan.

Ciri pertama, pembuatan konstitusi ataupun regulasi tak lagi sepihak oleh parlemen. Tetapi, lewat forum public hearing digital, citizen assembly, dan konsultasi publik berbasis aplikasi.

Ciri kedua, negara menggunakan tehnik storytelling dan pendekatan behavioral untuk menggerakkan warga. Bukan lagi berupa ancaman sanksi hukum.

Ciri ketiga, keberhasilan pembangunan tak lagi hanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto, defisit anggaran, dan inflasi. Tapi, juga mencakup indeks kebahagiaan, modal sosial, dan inklusifitas.

Ciri keempat, pembuatan keputusan bersifat reflektif dan pendekatan lintas disiplin. Kebijakan terus dievaluasi dan segera direvisi jika ada bukti baru. Dan data selalu dianalisis lintas disiplin untuk keluasan pemahaman.

Sampai di sini, dapat dikonstatasikan bahwa dalam dinamik negara era sekarang, maka post-positivism bukanlah penolakan terhadap prinsip ilmu pengetahuan. Tapi, merupakan pengembangan cara menggunakan ilmu pengetahun dalam pengambilan kebijakan.

Pendekatan post-positivism dianggap makin relevan era sekarang. Karena, negara menghadapi tantangan yang kompleks, saling terhubung, dan penuh ketidakpastian. Sehingga, keberhasilan tata kelola bergantung pada kemampuan menggabungkan bukti ilmiah, nilai demokrasi, dan pembelajaran adaptif secara berkelanjutan.

Catatan utamanya menegaskan bahwa angka, data, dan teks hukum formal tak pernah berbicara sendiri. Oleh sebab itu, kebijakan publik yang efektif di era sekarang adalah kebijakan yang mampu memahami, menginterpretasi, dan menyeleraskan antara fakta empirik di lapangan dengan makna, emosi, dan narasi yang hidup di tengah warga. Nah !🇮🇩