Jampidsus, Penggeledahan Polri, dan Barisan TNI: Ketika Penegakan Hukum Berubah Menjadi Pertarungan Institusi

Optika.id – Mundurnya Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus pada Sabtu, 11 Juli 2026, menjadi babak terbaru dari ketegangan yang menyeret tiga institusi negara sekaligus: Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Peristiwa ini tidak lagi sekadar berbicara tentang penggeledahan dalam perkara dugaan korupsi. Penjagaan rumah pejabat kejaksaan oleh pasukan TNI bersenjata, kabar kedatangan tentara ke Polda Metro Jaya, serta penyidikan kepolisian yang diduga menyentuh lingkaran Jampidsus telah mengubah perkara hukum menjadi isu hubungan antarlembaga negara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, pada Sabtu, 11 Juli 2026, menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febrie.

“Pada hari ini, Sabtu, 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” kata Anang.

Menurut Anang, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum ketika penyidikan sedang dilakukan oleh Polri. Kejaksaan Agung juga memastikan pekerjaan dan penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan.

Bermula dari Penggeledahan Polisi

Ketegangan terbuka mencuat pada Rabu, 8 Juli 2026. Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap.

Informasi mengenai jumlah lokasi sempat berbeda. Sejumlah pemberitaan menyebut delapan lokasi, sedangkan perkembangan berikutnya menyatakan terdapat 12 lokasi yang diperiksa. Salah satu tempat yang digeledah adalah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang kemudian diakui Febrie sebagai rumah pribadinya.

“Saya membenarkan bahwa rumah yang di Sentul adalah rumah pribadi saya,” kata Febrie dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung pada Jumat, 10 Juli 2026.

Namun, Febrie tidak serta-merta mengakui bahwa seluruh barang yang ditemukan dalam rangkaian penggeledahan merupakan miliknya. Ia menyatakan menghormati penyidikan kepolisian dan meminta agar kepemilikan barang bukti serta keterkaitannya dengan pihak tertentu dibuktikan melalui proses hukum.

Dalam rangkaian operasi tersebut, polisi dilaporkan menyita sejumlah uang asing dari tempat penukaran uang dengan nilai sekitar Rp7,2 miliar. Muncul pula informasi mengenai temuan emas dalam jumlah besar serta barang berharga lainnya. Akan tetapi, asal-usul, kepemilikan, dan hubungan barang-barang itu dengan Febrie belum dapat disimpulkan sebelum penyidik menyampaikan konstruksi perkara secara resmi dan membuktikannya di pengadilan.

Rumah Jampidsus Dijaga Tentara

Pada saat polisi melakukan penggeledahan, perhatian publik beralih ke rumah Febrie di Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lebih dari satu regu personel TNI terlihat berjaga di sekitar kediaman tersebut pada Rabu malam, 8 Juli 2026.

Kehadiran tentara berseragam dan bersenjata menimbulkan pertanyaan: apakah pengerahan tersebut merupakan perlindungan rutin kepada jaksa atau respons terhadap penyidikan yang dijalankan Polri?

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, pada Kamis, 9 Juli 2026, membenarkan adanya pengamanan. Namun, ia menegaskan pengerahan tersebut dilakukan atas permintaan institusi Kejaksaan Agung.

“Terkait pengamanan Jampidsus, benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata Muhammad Nas.

Ia menyebut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan sebagai dasar pengerahan personel tersebut. TNI juga membantah bahwa penjagaan itu ditujukan untuk menghalangi penyidikan perkara korupsi dan pencucian uang.

Nas turut membantah pemberitaan yang menyebut tentara “menyerbu” atau “menggeruduk” Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari, 9 Juli 2026.

“Terlalu provokatif menggunakan bahasa menyerbu dan itu tidak benar adanya,” ujar Muhammad Nas pada Kamis, 9 Juli 2026.

Meski demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah menjelaskan tujuan dan dasar operasional keberadaan personel TNI di rumah Febrie maupun kabar kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya. Kritik terutama diarahkan pada kemungkinan terciptanya kesan bahwa militer sedang ditempatkan berhadapan dengan aparat kepolisian yang menjalankan penyidikan.

Bagi publik, persoalannya bukan semata-mata apakah pengamanan memiliki dasar administratif. Pertanyaan yang lebih serius adalah apakah kehadiran kekuatan bersenjata dapat menciptakan tekanan, hambatan psikologis, atau persepsi intervensi terhadap proses penegakan hukum.

Bayang-Bayang Penguntitan Densus 88

Konflik ini tidak lahir dari ruang kosong. Pada Mei 2024, Febrie pernah dikuntit anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri ketika berada di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung saat itu, Ketut Sumedana, pada Rabu, 29 Mei 2024, menegaskan bahwa penguntitan tersebut bukan sekadar rumor.

“Kejadian itu merupakan fakta dan benar adanya melalui penemuan fakta di lapangan dan pemeriksaan yang telah dilakukan,” kata Ketut.

Menurut Kejaksaan Agung, seorang anggota Densus 88 yang diamankan Polisi Militer menyimpan hasil pemetaan atau profiling terhadap Febrie di telepon genggamnya. Anggota tersebut kemudian diserahkan kepada pengamanan internal Polri.

Febrie pada hari yang sama menyatakan persoalan tersebut telah diambil alih Jaksa Agung karena menyangkut hubungan kelembagaan.

“Jadi mengenai kuntit-menguntit ini sudah diambil alih Jaksa Agung, karena ini menjadi urusan kelembagaan,” ujar Febrie pada Rabu, 29 Mei 2024.

Peristiwa 2024 itulah yang membuat penjagaan TNI dan penggeledahan Polri pada Juli 2026 dibaca sebagai kelanjutan dari ketegangan lama, bukan insiden yang sepenuhnya berdiri sendiri.

Hukum Tidak Boleh Menjadi Perang Seragam

Mundurnya Febrie dapat meredakan potensi konflik kepentingan, tetapi tidak otomatis menjawab seluruh persoalan. Polri tetap berkewajiban menjelaskan perkara yang disidik, status hukum orang-orang yang dikaitkan, hubungan antara lokasi penggeledahan, serta asal-usul barang yang disita.

Kejaksaan Agung juga perlu menjelaskan alasan pengamanan terhadap Febrie, termasuk tingkat ancaman yang mendasari permintaan bantuan TNI. Sementara itu, TNI harus memastikan bahwa personelnya tidak digunakan sebagai tameng terhadap tindakan penyidik yang sah.

Keterlibatan tiga institusi dengan kewenangan koersif membuat transparansi menjadi kebutuhan mutlak. Tanpa penjelasan terbuka, ruang publik akan dipenuhi spekulasi mengenai perang kepentingan, balas-membalas perkara, dan perebutan pengaruh antarpenegak hukum.

Di negara hukum, penyidikan tidak boleh berubah menjadi demonstrasi kekuatan. Kejaksaan tidak boleh melindungi pejabatnya dari pemeriksaan yang sah. Kepolisian tidak boleh menggunakan kewenangan penyidikan untuk kepentingan institusional. TNI pun tidak boleh ditempatkan dalam posisi yang menimbulkan kesan menghalangi proses hukum sipil.

Kasus Febrie menjadi ujian apakah hukum bekerja melalui alat bukti dan pengadilan, atau justru ditentukan oleh institusi yang memiliki pasukan paling kuat. Ketika polisi datang membawa surat penggeledahan dan tentara berdiri membawa senjata, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang Jampidsus, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum itu sendiri.