ETNOSIDA

Oleh: Haryadi (Lab45, 21 Juli 2026)

Optika.id – Secara ringkas, etnosida dapat dimengerti sebagai proses penghancuran ikatan identitas budaya suatu kelompok etnis, tanpa harus menghancurkan fisik anggotanya.

Jika genosida berfokus pada penghancuran manusia secara biologis, maka etnosida berfokus pada penghancuran bahasa, budaya, memori kolektif, sistem pengetahuan, tradisi, simbol, dan cara hidup suatu kelompok etnis.

Dalam konteks dinamik negara era sekarang, etnosida kerap muncul dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya, lewat strategi asimilasi budaya. Atau, lewat penghapusan bahasa lokal dari kurikulum sekolah nasional. Bisa juga lewat penguasaan wilayah adat tanpa pengakuan hak budaya. Serta, lewat homogenisasi identitas nasional secara berlebihan.

Oleh sebab itu, etnosida sekarang lebih sering termanifestasi melalui mekanisme administratif, pendidikan, ekonomi, teknologi, dan politik. Bukan melalui kekerasan terbuka.

Fenomena etnosida belakangan muncul dan menguat kembali. Ada beberapa faktor struktural yang bisa menjelaskan kebangkitan kembali etnosida itu.

Pertama, banyak negara mengalami kebangkitan politik identitas mayoritas, yang menuntut keseragaman budaya nasional. Akibatnya, kemajemukan ikatan identitas budaya dianggap ancaman. Kelompok identitas minoritas dipaksa menyesuaikan diri dengan kelompok dominan.

Kedua, globalisasi menstandarkan beragam dimensi kehidupan manusia secara global. Sekaligus globalisasi juga menciptakan tekanan besar terhadap budaya lokal. Bahasa dan budaya global dominan dalam teknologi dan ekonomi global. Otomatis menggeser bahasa dan tradisi lokal.

Ketiga, banyak komunitas adat yang bermukim di kawasan kaya sumber alam. Ketika ada perluasan proyek tambang, infrastruktur, perkebunan, pertanian masuk ke kawasan itu, tak hanya tanah yang hilang. Tapi juga identitas budaya lokal yang melekat pada ruang hidup masyarakat adat.

Penting diketahui, bahwa etnosida secara absolut sangat sulit ditiadakan dalam konteks negara-bangsa. Tapi bukan tidak mungkin. Selama negara-bangsa masih mengagungkan homogenitas demi stabilitas semu, maka potensi etnosida akan selalu ada.

Namun, etnosida dapat diminimalkan sampai ke titik nadir. Terutama jika negara bersedia bertransformasi dari keseragaman kaku menuju ke tata kelola inklusif, menghormati HAM dan tanggungjawab sosial manusia, dan mengakui kedaulatan multikulturalisme.

Kalau dicermati mendalam, negara-bangsa yang terjangkiti etnosida ditandai dengan beberapa ciri yang khas.

Ciri pertama, adanya pelarangan atau peminggiran bahasa daerah dalam ruang publik atau dalam kurikulum pendidikan resmi. Pula, kurikulum sejarah hanya memuat sejarah dalam versi kelompok dominan.

Ciri kedua, regulasi hukum yang dengan mudah melabeli ritual, gaya hidup, atau kepemilikan tanah adat komunitas minoritas sebagai cermin keterbelakangan, illegal, dan tindakan subversif.

Ciri ketiga, penghapusan jejak digital, pembatasan akses internet di kawasan minoritas. Atau, penggunaan teknologi pengawasan untuk memantau dan mengubah perilaku sosial budaya mereka.

Jika dikehendaki untuk menangkal dan mengatasi etnosida pada suatu negara-bangsa, dengan mengacu best-practice banyak negara, maka setidaknya ada tiga cara utama yang perlu dilakukan.

Cara pertama, mengukuhi multikulturalisme. Dalam hal ini adalah mengunci hak kebudayaan, bahasa, dan tanah ulayat milik minoritas ke dalam konstitusi negara. Agar, tak mudah di ubah oleh rejim yang berkuasa dan tak mudah dilanggar.

Cara kedua, mereformasi sistem pendidikan nasional agar berbasis pada pengakuan keberagaman yang setara secara substantif. Bukan sekadar toleransi sebatas kulit luarnya saja.

Cara ketiga, pemberdayaan komunitas lokal dengan teknologi digital dan AI untuk mendokumentasikan, menyebarkan, dan mempertahankan narasi budaya mereka sendiri di ruang digital internasional.

Tentu tak dapat ditampik, bahwa upaya menangkal dan mengatasi etnosida itu akan serta merta menghadapi banyak hambatan.

Hambatan yang paling mengedepan adalah ketakutan dari elit penguasa akan hilangnya kendali sosial dan sumber alam. Ketakutan ini membuat elit penguasa enggan memberi pengakuan tulus terhadap otonomi budaya minoritas. Budaya minoritas lokal dipersepsi sebagai sandungan bagi proyek strategis nasional.

Hingga di sini, mungkin dapat disimpulkan, bahwa etnosida era sekarang bukan sekadar masalah budaya. Tapi, merupakan masalah struktur kekuasaan.

Karena itu, solusi utama bukan hanya pelestarian budaya. Melainkan, memastikan adanya distribusi kekuasaan yang lebih adil. Juga, pengakuan identitas yang setara. Dan, perlindungan institusional terhadap keberagaman.

Dengan kata lain, semakin inklusif struktur negara, semakin kecil risiko etnosida.

Risiko yang harus dicemaskan jika negara gagal menangkal dan mengatasi etnosida adalah “kematian jiwa negara”. Kondisi di mana sebuah negara potensial runtuh dari dalam. Karena, kehilangan legitimasi moral dan lenyapnya keberagaman yang menjadi fondasi integrasi sosial. Nah !🇮🇩