Febrie Adriansyah: Ini Kriminalisasi!

Optika.id – Perjalanan hukum Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung itu kini harus menghadapi proses hukum dari institusi yang pernah menjadi tempatnya memimpin penanganan berbagai perkara besar.

Pada Jumat malam (24/7/2026), Febrie ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Ia kemudian ditempatkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, sebelum masuk mobil tahanan, Febrie melontarkan pernyataan yang membuat kasus ini memasuki arena perdebatan baru. Ia menyebut proses hukum terhadap dirinya sebagai bentuk kriminalisasi.

“Saya merasa memang ini kriminalisasi,” ujar Febrie kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jumat (24/7/2026).

Pernyataan tersebut bukan sekadar bantahan terhadap perkara yang sedang dihadapinya. Sebagai mantan pejabat yang pernah berada di lingkar teratas penindakan korupsi Kejaksaan Agung, tudingan kriminalisasi membuat institusi Adhyaksa menghadapi tuntutan untuk menunjukkan bahwa penanganan perkara terhadap bekas pejabatnya sendiri dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti dilansir antaranews.

Febrie Persoalkan Alat Bukti

Febrie menjalani pemeriksaan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung pada Jumat (24/7/2026). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WIB.

Setelah menjalani pemeriksaan berjam-jam, Febrie keluar dari Gedung Utama Kejaksaan Agung sekitar pukul 23.00 WIB dan dibawa menggunakan mobil tahanan.

Menariknya, mantan Jampidsus tersebut terlihat tidak mengenakan rompi tahanan maupun borgol ketika dibawa menuju tempat penahanan.

Di hadapan wartawan, Febrie tidak hanya menyatakan dirinya merasa dikriminalisasi. Ia juga mempersoalkan proses pembuktian yang menjadi dasar penanganan perkaranya.

Menurut Febrie, sejumlah alat bukti yang disampaikan pemeriksa masih perlu didalami dan dikonfirmasi.

Ia berpandangan penetapan tersangka dan penahanan semestinya dilakukan setelah bukti-bukti tersebut dikonfirmasi serta perkara diekspos secara memadai.

Posisi Febrie tersebut membuka dua narasi yang kini berhadapan. Di satu sisi, penyidik memiliki kewenangan melakukan proses hukum berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Di sisi lain, pihak Febrie mempertanyakan prosedur dan kekuatan bukti yang digunakan.

Pertarungan keduanya pada akhirnya tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan kepada media. Kualitas alat bukti dan legalitas proses penyidikan akan menjadi penentu.

Kuasa Hukum Pertimbangkan Langkah Hukum

Tim penasihat hukum Febrie juga belum menutup kemungkinan melakukan perlawanan melalui jalur hukum.

Febri Diansyah, kuasa hukum Febrie Adriansyah, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari substansi perkara dan menentukan strategi setelah proses pemeriksaan serta penahanan tersebut.

“Ini kan baru selesai proses pemeriksaan, nanti tentu di tim kami berdiskusi terlebih dahulu dan melihat secara substansi ataupun secara strategi ke depan,” kata Febri Diansyah di Kejaksaan Agung, Jumat (24/7/2026) dilansir IDN Times⁠.

Salah satu pilihan yang mengemuka adalah praperadilan. Mekanisme tersebut dapat digunakan untuk menguji aspek tertentu dalam proses hukum, termasuk keabsahan penetapan tersangka sesuai ketentuan hukum acara.

Tim kuasa hukum juga mengungkap adanya tiga surat perintah penyidikan yang sebelumnya dilimpahkan Polri kepada Kejaksaan Agung bersama satu surat penetapan tersangka.

Dari Penangan Perkara Besar Menjadi Orang yang Diperiksa

Kasus Febrie menjadi sensitif karena posisi yang pernah ditempatinya. Sebagai Jampidsus, Febrie sebelumnya berada di balik penanganan berbagai perkara korupsi besar. Jabatan itu menempatkannya sebagai salah satu pejabat paling strategis di Kejaksaan Agung, terutama karena Jampidsus mempunyai kewenangan penting dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Kini situasinya berbalik. Orang yang sebelumnya mengendalikan penanganan perkara justru harus berhadapan dengan mekanisme penyidikan.

Situasi itu membuat perkara Febrie memiliki dimensi lebih besar daripada perkara pidana terhadap seorang individu. Kredibilitas Kejaksaan Agung ikut dipertaruhkan karena institusi tersebut harus menangani perkara yang melibatkan mantan pejabat tingginya sendiri.

Terlebih, perkara yang menjerat Febrie sebelumnya ditangani kepolisian sebelum kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

Pada 11 Juli 2026, Kejaksaan menyatakan penerimaan tiga perkara tersebut dilakukan untuk mempercepat dan menyinergikan penanganan kasus, termasuk pengembangan alat serta barang bukti.

Klaim Kriminalisasi Harus Diuji dengan Bukti

Pernyataan Febrie bahwa dirinya mengalami kriminalisasi merupakan klaim dari pihak tersangka dan belum dengan sendirinya membuktikan adanya kriminalisasi.

Sebaliknya, status tersangka juga tidak berarti Febrie telah terbukti bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, ruang pengujian terhadap kasus ini semestinya berada pada alat bukti dan prosedur hukum. Jika penyidik mempunyai bukti yang kuat, bukti tersebut nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. Sebaliknya, apabila pihak Febrie menilai terdapat cacat prosedural dalam penetapan tersangka atau penahanan, mekanisme hukum tersedia untuk mengujinya.

Inilah yang membuat keterbukaan menjadi penting. Semakin tinggi jabatan seseorang yang diperiksa, semakin besar pula tuntutan publik agar proses hukum dapat dijelaskan secara transparan.

KPK Tegaskan Penanganan Harus Profesional

Klaim kriminalisasi Febrie juga mendapat respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menegaskan proses penyidikan terhadap mantan Jampidsus tersebut harus berjalan profesional. KPK saat ini juga menjadi tempat penitipan Febrie setelah Kejaksaan Agung melakukan penahanan dilansir tirto.id.

Posisi KPK dalam penahanan tersebut sebatas menerima penitipan tahanan, sementara kewenangan penanganan perkara tetap berada pada Kejaksaan Agung.

Kondisi ini semakin menempatkan kasus Febrie dalam sorotan karena melibatkan institusi-institusi utama penegakan hukum Indonesia.

Ujian Integritas Korps Adhyaksa

Kasus Febrie pada akhirnya menjadi ujian bagi Kejaksaan Agung sendiri. Institusi tersebut harus menunjukkan bahwa prinsip persamaan di depan hukum berlaku bukan hanya kepada pihak di luar kejaksaan, tetapi juga terhadap orang yang pernah berada dalam struktur tertingginya.

Pada saat bersamaan, tudingan kriminalisasi tidak dapat begitu saja diabaikan. Cara paling efektif menjawab tudingan tersebut bukan melalui perang pernyataan, melainkan memastikan prosedur hukum berjalan transparan dan bukti yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Apalagi Febrie bukan figur asing dalam dunia pemberantasan korupsi. Sebagai mantan Jampidsus, ia memahami mekanisme penyidikan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan hingga penuntutan.

Kini seluruh mekanisme yang sebelumnya menjadi bagian dari kewenangannya justru bekerja terhadap dirinya. Ironi tersebut membuat kasus Febrie berbeda dari perkara pidana biasa.

Pengadilan Akan Menjadi Arena Pembuktian

Pernyataan “saya merasa memang ini kriminalisasi” mungkin akan menjadi salah satu kalimat yang terus mengikuti perjalanan kasus Febrie Adriansyah.

Namun, klaim itu masih harus diuji. Apabila pihak Febrie menempuh praperadilan, sebagian aspek prosedural dari proses hukum tersebut dapat diperiksa hakim. Jika perkara berlanjut hingga persidangan pokok perkara, jaksa harus membuktikan tuduhannya berdasarkan alat bukti yang sah.

Di situlah perkara ini semestinya menemukan jawabannya. Bukan melalui posisi Febrie sebagai mantan Jampidsus, bukan pula melalui besarnya perhatian publik, melainkan melalui pembuktian hukum.

Bagi Kejaksaan Agung, perkara ini sekaligus menghadirkan tantangan yang tidak ringan: membuktikan bahwa institusi penegak hukum mampu memeriksa orang yang pernah menjadi bagian dari elite internalnya tanpa intervensi, konflik kepentingan ataupun perlakuan istimewa.

Sedangkan bagi Febrie, jalan untuk membantah tuduhan kini juga terbuka melalui mekanisme hukum. Maka kasus ini bukan hanya mengenai jatuhnya seorang mantan pejabat tinggi Kejaksaan dari kursi Jampidsus menuju ruang tahanan. Lebih jauh, kasus Febrie Adriansyah akan menjadi salah satu ujian penting tentang bagaimana hukum bekerja ketika orang yang diperiksa adalah sosok yang sebelumnya justru berada di balik mesin penegakan hukum itu sendiri.