Demo 27 Agustus Kepung DPR, RUU Perampasan Aset hingga Harga Sembako Menggema di Senayan

Optika.id, Gelombang demonstrasi kembali menyambangi pusat kekuasaan politik di Jakarta. Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, hingga pengemudi ojek online mulai berkumpul di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Sejak pagi, massa mulai berdatangan ke depan gerbang kompleks parlemen. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang terlihat lebih awal berada di lokasi. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan pemberantasan korupsi, terutama desakan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Pantauan pemberitaan pada Kamis pagi menyebut massa AMPB telah berkumpul di depan DPR sekitar pukul 08.40 WIB. Sejumlah pengemudi ojek online juga terlihat bergabung di sekitar lokasi aksi.

Demonstrasi 27 Agustus tidak berasal dari satu kelompok dan tidak membawa satu agenda tunggal. Setidaknya sejumlah kelompok yang disebut turun antara lain AMPB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Isu yang dibawa pun beragam, mulai pemberantasan korupsi, pengesahan RUU Perampasan Aset, harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan, evaluasi kebijakan pemerintah, hingga dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Warga Pati Tagih RUU Perampasan Aset

AMPB menjadi salah satu kelompok yang paling menonjol dalam aksi tersebut. Mereka datang membawa dua tuntutan utama, yakni percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan desakan pemberian hukuman berat bagi pelaku korupsi.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, sebelumnya menegaskan bahwa keberangkatan warga Pati ke Jakarta dilakukan secara swadaya dengan dukungan masyarakat.

“Swadaya dari teman-teman dan donasi dari masyarakat,” kata Botok di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Botok juga menegaskan massa yang datang ke Jakarta tidak mempunyai tujuan menciptakan kekacauan.

“Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus,” ujarnya, Rabu (26/8/2026).

Bagi AMPB, desakan terhadap RUU Perampasan Aset menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi. Mereka tidak ingin pemberantasan korupsi berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menyasar kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Sebelum aksi berlangsung, Botok bahkan berharap dapat bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

“Harapan kami sih mau ketemu Ketua DPR RI Puan Maharani,” kata Botok, Jumat (21/8/2026).

Puan Buka Pintu DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons rencana demonstrasi sehari sebelum massa turun ke jalan. Puan memastikan parlemen terbuka menerima tuntutan dan aspirasi yang dibawa masyarakat.

“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” ujar Puan seusai menghadiri peluncuran buku Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Puan juga membuka kemungkinan pimpinan DPR menemui perwakilan massa.

“Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” katanya.

Namun, politikus PDI Perjuangan itu meminta aksi berlangsung tertib dan tidak berubah menjadi kericuhan.

“Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” tutur Puan.

Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan DPR sebagai salah satu pihak yang paling disorot dalam aksi. Terlebih, salah satu tuntutan utama massa berkaitan langsung dengan proses legislasi RUU Perampasan Aset.

Percakapan Demo Meledak di Media Sosial

Aksi 27 Agustus tidak hanya berlangsung di jalan. Percakapan mengenai demonstrasi juga berkembang luas di ruang digital.

Sejumlah laporan mencatat topik “27 Agustus”, “Gedung DPR RI”, dan “RUU Perampasan Aset” menjadi perhatian warganet di platform X pada Kamis (27/8/2026).

Seruan dukungan bercampur dengan imbauan agar peserta berhati-hati terhadap provokasi. Sebagian warganet juga mempertanyakan aktor dan kelompok yang ikut mendorong mobilisasi massa.

Di Instagram, akun @pati_melawan menjadi salah satu sumber informasi mengenai pergerakan masyarakat Pati. Sementara akun resmi @kammi.pusat sempat memberikan klarifikasi terhadap pernyataan seseorang yang mengatasnamakan KAMMI untuk menolak aksi 27 Agustus. KAMMI Pusat menyatakan sosok tersebut sudah bukan bagian dari organisasi.

Di X, akun Ketua DPR Puan Maharani, @puanmaharani_ri, juga menjadi salah satu kanal publik politikus yang mendapat perhatian di tengah meningkatnya percakapan mengenai DPR dan demonstrasi.

Namun derasnya informasi di media sosial juga melahirkan disinformasi.

Salah satunya berupa video iring-iringan bus yang diklaim sedang membawa massa menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi 27 Agustus. Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan video tersebut tidak berkaitan dengan aksi di DPR. Sebagian rekaman merupakan dokumentasi kegiatan lama yang kemudian diedarkan kembali dengan narasi baru.

Karena itu, informasi mengenai pergerakan massa di media sosial perlu diverifikasi sebelum dianggap sebagai kondisi faktual di lapangan.

Ribuan Aparat Disiagakan

Besarnya perhatian terhadap demonstrasi membuat aparat menyiapkan pengamanan dalam jumlah besar.

Polda Metro Jaya menyebut sebanyak 4.274 personel disiapkan khusus untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di kawasan Gedung DPR/MPR RI.

Sementara untuk berbagai aksi yang berlangsung di sejumlah titik Jakarta Pusat, aparat menyebut jumlah personel yang dikerahkan mencapai 18.504 personel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang harus mendapatkan ruang.

“Menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Polri hadir untuk menjaga ruang demokrasi serta memastikan aspirasi dapat disampaikan secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab,” kata Budi, Kamis (27/8/2026).

Selain DPR/MPR, polisi memetakan konsentrasi penyampaian pendapat di Silang Selatan Monas atau seberang Gedung Danareksa serta Taman Pandang Silang Monas.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung memastikan aparat yang bertugas diarahkan menggunakan pendekatan persuasif dan humanis.

“Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam,” ujarnya, Kamis (27/8/2026).

Jalan Gatot Subroto Ditutup, Transjakarta Terdampak

Konsentrasi massa di sekitar kompleks parlemen turut memengaruhi lalu lintas Jakarta.

Akses Jalan Gatot Subroto menuju Slipi di depan Gedung DPR/MPR ditutup sejak pagi. Kendaraan dari arah Semanggi dialihkan dan pengendara diminta mencari jalur alternatif.

Sejumlah ruas seperti Jalan Gerbang Pemuda, Palmerah Timur, Gelora, Asia Afrika, Tentara Pelajar, Pejompongan Raya, dan kawasan Semanggi ikut mendapat perhatian aparat.

Penutupan jalan juga berdampak terhadap layanan transportasi publik. Transjakarta melakukan penyesuaian sejumlah rute, termasuk menghentikan sementara layanan tertentu yang melintasi kawasan Palmerah dan Senayan.

Aksi 27 Agustus dengan demikian bukan sekadar konsentrasi massa di depan gedung parlemen. Ia mempertemukan beragam tuntutan masyarakat dalam satu ruang politik: pemberantasan korupsi, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah hingga tuntutan terhadap kinerja lembaga legislatif.

Di tengah derasnya percakapan digital dan beredarnya informasi yang belum tentu benar, pertarungan sesungguhnya tidak hanya berlangsung di Jalan Gatot Subroto.

Sorotan juga mengarah ke dalam Gedung DPR.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar seberapa besar massa yang datang ke Senayan, melainkan sejauh mana tuntutan yang diteriakkan di depan pagar parlemen benar-benar diterjemahkan menjadi keputusan politik.