APATISME POLITIK

Oleh: Haryadi (Lab45, 1 Sep 2026)

Optika.id – Apatisme politik yang dimaksud di sini adalah kondisi warga-negara yang merasa mengalami keterasingan politik dan kekecewaan politik yang sistemik.

Warga-negara secara sadar atau tidak sadar menarik diri dari partisipasi politik. Karena, merasa suaranya dan tindakannya serta keinginanannya tak lagi memiliki dampak nyata terhadap pengambilan kebijakan publik. Politik dipersepsi oleh warga-negara sebagai arena elit yang terisolasi dari realitas hidup warga-negara.

Belakangan ini fenomena apatisme politik muncul dan menguat kembali di banyak negara. Penyebab utamanya adalah realitas politik moderen yang bergeser dari artikulasi gagasan menjadi sekadar pertunjukan media, pencitraan, dan politik uang. Keadaan seperti ini memicu sinisme warga-negara.

Penyebab lain adalah pudarnya integritas institusi publik, maraknya korupsi politik, dan tak dipenuhinya janji-janji kampanye telah mengikis legitimasi kekuasaan pemerintah.

Penyebab yang berbeda, yaitu kebijakan ekonomi penting seringkali ditentukan oleh teknokrat atau pasar global. Tanpa ruang negosiasi bagi warga-negara kelas menengah-bawah.

Selanjutnya, karakteristik apatisme politik era sekarang memanglah spesifik. Setidaknya ada tiga karakteristik yang mengedepan.

Karakteristik pertama adalah anggapan publik bahwa semua aktor dan partai politik sama oligarkisnya. Sehingga, partisipasi dianggap sebagai tindakan sia-sia.

Karakteristik kedua adalah merosotnya partisisipasi organisasional. Warga-negara cenderung melampiaskan kekecewaan lewat kritik di media sosial, tanpa komitmen aksi politik dunia nyata.

Karakteristik ketiga adalah pergeseran fokus dari pencapaian kesejahteraan kolektif menuju survival individual dan gaya hidup pribadi.

Dampak paling serius dari apatisme politik terhadap dinamik negara adalah erosi legitimasi kekuasaan dan menyuburnya oligarki. Karena, apatisme politik tidak berlangsung dalam ruang netral.

Ketika warga-negara apatis dan meninggalkan ruang politik, maka politik tidak berhenti. Ruang politik justru semakin mudah dikuasai oleh penguasa dan oligarkinya yang tetap aktif. Memang dilematis. Sikap tak peduli dan atau tidak mengambil posisi terhadap praktik ekonomi-politik yang anti-demokrasi, justru merupakan ancaman bagi keberadaan demokrasi substantif yang hendak dibangun.

Berhal begitu, maka perlu upaya cepat untuk mengatasi apatisme politik. Dan, sejauh ini diketahui ada 3 cara paling efektif untuk mengatasi apatisme politik itu.

Cara pertama adalah mengubah demokrasi elektoral semata menjadi demokrasi substantif yang partisipatoris. Jangan sekadar meminta warga hadir setiap lima tahun sekali dalam Pemilu. Tapi, bangun kelembagaan citizens’ assemblies, participatory budgeting, public consultation, deliberative forums, citizen monitoring, policy feedback, etc. Dengan cara ini, warga harus dapat melihat hubungan langsung antara partisipasi publik dengan perubahan kebijakan. Model citizens’ assemblies dan deliberative democracy ini belakangan banyak digunakan sebagai instrumen revitalisasi demokrasi pada banyak negara untuk mengatasi kejenuhan politik warga.

Cara kedua adalah menbangun kembali political efficacy, bukan semata membangun political literacy. Umumnya kesalahan berulang yang dilakukan negara adalah ketika warga-negara apatis, yang didelivery sebatas memberi pendidikan politik. Padahal yang diperlukan secara konkrit adalah efficacy warga untuk bicara menyampaikan preferensi dan kepentingannya, pemerintah pun harus mendengarkan, selanjutnya diformulasikan dalam format kebijakan.

Cara ketiga adalah melakukan reformasi institusi yang memiliki daya tanggap cepat. Ini merupakan langkah struktural penting. Jika warga menyampaikan aspirasinya, maka negara wajib memberikan jawaban, alasan menerima atau menolak, dan indikasi tindak lanjut. Dengan begitu akan terbentuk feedback loop yang demokratis. Formulanya adalah jika partisipasi tanpa ditanggapi, maka apatisme niscaya. Jika daya tanggap tanpa partisipasi, maka paternalisme niscaya. Jika partisipasi diikuti dengan daya tanggap, maka itulah demokrasi substantif.

Hingga di sini, dapat dikonstatasikan bahwa masalah terbesar dari apatisme politik bukanlah ketidakpedulian warga. Tapi, ketidakmampuan institusi negara membuktikan bahwa partisipasi warga-negara punya konsekuensi nyata. Karena itu, solusi klinisnya bukan memaksa warga untuk lebih peduli politik. Namun, make politics matter to citizens. Nah !🇮🇩