POPULAR DICTATORSHIP

Oleh: Haryadi (Lab45, 3 Sep 2026)

Optika.id – Popular dictatorship adalah kediktatoran yang lahir melalui rahim prosedur demokrasi. Di mana penguasa diktator memperoleh kekuasaan secara sah lewat pemilu dan memiliki populist mandate. Tapi, justru menggunakan popularitas sebagai penguasa itu untuk menggerus mekanisme checks and balances, melemahkan oposisi, mengomando aparatur kekerasan negara, mengorganisir kelompok preman, dan memusatkan kekuasaan dalam kepalan tangannya secara bertahap.

So, popular dictatorship tidak menghapus rakyat dari dinamik politik negara. Namun, justru menggunakan nama, suara, dan simbol rakyat untuk mengosongkan substansi demokrasi.

Tampaknya ada kondisi struktural tertentu yang membuat popular dictatorship muncul dan menggejala di beberapa negara. Mulai dari kondisi struktural berupa krisis kepercayaan terhadap partai politik, parlemen, birokrasi, media mainstream, dan elit. Dianggap semua institusi tersebut gagal mewakili dan melayani rakyat. Sehingga, muncul harapan ketika ada pemimpin yang mengklaim berbicara atas nama rakyat sejati.

Kondisi struktural lainnya adalah ketimpangan ekonomi, perubahan teknologi, krisis geopolitik, dan ketidakpastian pekerjaan telah menciptakan kebutuhan psikologi-politik untuk hadirnya kepastian, ketertiban, dan figur penyelamat yang membawa simbol rakyat sejati.

Di samping itu, juga ada kondisi struktural media sosial yang memungkinkan penguasa diktator melewati gatekeeper institusional. Serta, membangun hubungan langsung dengan rakyat. Apalagi algoritma yang tersedia juga cenderung memberi insentif pada konten yang emosional, konfliktual, dan benturan identitas.

Jadi, munculnya popular dictatorship bukan sekadar karena sifat pemimpin jahat. Tapi, tumbuh dari persilangan antara krisis keterwakilan, keresahan sosial, teknologi mobilisasi, dan kelemahan pelembaan institusi demokrasi.

Dalam konteks negara moderen era sekarang, karakteristik utama yang paling tampak dari popular dictatorship ada tiga.

Karakteristik pertama adalah konsentrasi kekuasaan via hukum. Dalam hal ini, kekuasaan dijalankan bukan dengan melanggar hukum secara terang-terangan. Tapi, dengan cara yang lebih halus, yaitu merevisi hukum dan melemahkan lembaga pengawas atas nama hukum.

Karakteristik kedua adalah tetap mengadakan pemilu secara rutin. Namun, lapangan permainan pemilu sudah dimanipulasi. Meliputi penggunaan sumber daya negara untuk pemenangan, penyempitan ruang oposisi, pembatasan media independen, dan instrumen judisialisasi politik.

Karakterisasi ketiga adalah kepemimpinan yang dikultus-individukan. Dikombinasikan dengan program bantuan sosial atau insentif material negara langsung untuk mengikat loyalitas pemilih kelas bawah.

Potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh popular dictatorship terhadap demokrasi substantif sungguh sangat signifikan. Antara lain berupa erosi kebebasan sipil dan pengebirian oposisi dari dalam. Berhal demikian, demokrasi substantif akan mati perlahan dari dalam. Karena, tumbuh sensor mandiri dan Ketakutan civil society untuk mengkritik kekuasaan yang menyimpang sekalipun.

Pada saat yang sama, berakibat pula pada pembusukan kelembagaan dan binasanya akuntabilitas. Di mana lembaga penegak hukum, judicial, dan birokrasi mengalami pemandulan akibat patronase loyalitas buta. Kebijakan publik tidak dibuat berbasis data faktual. Tapi, sepenuhnya berdasar intuisi dan atau kepentingan melanggengkan kekuasaan diktator.

Kerusakan demokrasi substantif akibat ulah popular dictatorship itu kalau dikehendaki sesungguhnyalah dapat diatasi, bahkan sekaligus memulihkan demokrasi substantif. Cara paling efektif untuk itu ada tiga.

Cara pertama adalah memberdayakan kembali pelembagaan demokrasi substantif. Untuk ini, harus ada pembatasan konstitusional bagi pemenang pemilu. Terutama dengan mempertegas pelembagaan independensi peradilan, efektifitas parlemen, pengawasan yang independen, perlindungan hak minoritas, kebebasan pers dan akademik, transparansi pendanaan politik, serta batas kekuasaan eksekutif-legislatif-yudikatif. Prinsipnya, menang pemilu memberi hak untuk memerintah. Bukan memberi hak untuk menguasai negara.

Cara kedua adalah membangun kembali counter power masyarakat. Demokrasi substantif tak dapat diselamatkan hanya oleh pemerintah. Harus ada ekosistem kekuasaan yang saling mengimbangi. Tujuannya bukan menciptakan konflik. Tapi, memastikan bahwa tidak ada satu aktor atau lembaga yang mampu memonopoli defisinisi tentang kehendak rakyat. Oleh sebab itu, kedaulatan rakyat harus dikebalikan kepada rakyat sebagai masyarakat plural. Bukan kepada pemimpin diktator yang mengklaim berbicara atas nama rakyat.

Cara ketiga adalah pemulihan demokrasi substantif dari sisi sosial-ekonomi. Dalam hal ini, jika akar frustasi rakyat adalah ketimpangan, layanan publik buruk, korupsi, ketidakadilan, penyingkiran politik, etc. Maka, demokrasi substantif harus pula menghasilkan manfaat nyata, keuntungan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

Akhirnya, harus dikatakan bahwa popular dictatorship adalah manipulasi struktural. Di mana legitimasi populer yang lahir dari krisis telah dimanfaatkan oleh pemenang pemilu untuk merekayasa hukum dan aturan main secara bertahap. Sehingga, demokrasi formal tetap tampak hidup. Padahal, substansi checks and balances-nya sudah mati. Nah !🇮🇩