ANTI-INTELEKTUALISME

Oleh: Haryadi (Lab45, 21 Sep 2026)

Optika.id – Anti-intelektualisme dalam konteks penguasa negara-bangsa era sekarang bukanlah sekadar sikap tidak suka orang pintar. Tapi, lebih tepat jika dipahamkan sebagai kecenderungan politik untuk merendahkan, mendelegitimasi, atau menundukkan otoritas pengetahuan — ilmuan, akademisi, profesional, institusi epistemik, data — ketika pengetahuan tersebut dianggap menghambat kepentingan atau narasi kekuasaan.

Dalam ungkapan yang lebih lugas, penguasa negara-bangsa secara berencana meminggirkan intelektualitas, meniadakan analisis berbasis data, dan menafikkan pemikiran kritis demi menggantikannya dengan narasi tunggal yang didikte oleh kalkulasi kekuasaan jangka pendek.

Dalam struktur negara-bangsa yang demokratis, sesungguhnyalah intelektualisme dan pemikiran kritis berfungsi sebagai rem dan penyeimbang informal. Ketika penguasa melumpuhkan kredibilitas kaum intelektual, maka otoritas kebenaran bergeser dari prinsip rasionalitas empiris ke absolutisme kekuasaan.

Penyebab utama anti-intelektualiame penguasa adalah kebutuhan mempertahankan dan atau memperluas kekuasaan dengan mengendalikan sumber legitimasi pengetahuan. Mematikan nalar kritis akan mempermudah penguasa negara-bangsa manapun untuk meloloskan kebijakan berisiko tinggi tanpa hambatan penolakan rasional, tanpa kritik etik, dan tanpa tuntutan transparansi.

Perlu diketahui, penguasa negara-bangsa yang anti-intelektualisme biasanya memiliki karakteristik yang spesifik.

Karakteristik yang mencolok adalah kesukaan mengganti evidence dengan common sense politik. Dalam hal ini, penguasa negara-bangsa lebih sering mengkonstruksi kebenaran melalui intuisi, emosi, dan klaim akal sehat daripada melalui bukti dan proses verifikasi faktual.

Karakteristik mencolok lainnya adalah merasa riang jika bisa mendelegitimasi otoritas epistemik independen. Dalam hal ini, kaum intelektual diposisikan sebagai bagian dari elit yang tidak dipercaya oleh penguasa. Ini bukan sekadar kritik terhadap satu pendapat intelektual. Tapi dapat berkembang menjadi penolakan terhadap otoritas keahlian sebagai kategori.

Selanjutnya, karakteristik yang juga mencolok adalah membangun ekosistem pengetahuan alternatif yang loyal kepada kekuasaan. Biasanya senyampang otoritas pengetahuan dilemahkan, maka muncul kecenderungan menggantinya dengan sumber informasi, institusi, atau intelektual yang lebih sesuai dengan narasi penguasa.

Jika anti-intelektualisme penguasa itu terus berlanjut, maka risiko terburuk bagi negara-bangsa adalah hilangnya kapasitas adaptif untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Karena kebijakan lebih banyak dirancang atas dasar intuisi, kepentingan elektoral, dan kepentingan oligarki. Keseluruhan rancangan itu niscaya akan berujung pada kegagalan sistemik negara-bangsa.

Sedangkan risiko politik terburuk bagi penguasa itu sendiri akibat mengabaikan pengetahuan dan analisis terpercaya dari para intelektual, maka niscaya penguasa tak lagi memiliki buffer intelektual teknis untuk berlindung. Bahkan, dapat terjebak ke dalam isolasi epistemik. Di mana, penguasa akan makin sulit mengetahui kenyataan politik yang sebenarnya. Pula, mengurangi informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah pemerintahannya sudah berhasil. Pada gilirannya, anti-intelektualisme pasti akan mengikis legitimasi penguasa itu sendiri secara eksponensial. Jika hal ini dibiarkan, maka niscaya potensial memicu political collapse saat narasi pencitraan pecah oleh benturan realitas faktual.

Sampai di sini, kiranya patut diduga, bahwa anti-intelektualisme penguasa negara-bangsa mungkin memang berpangkal pada kepribadian personal penguasa, yang merasa paling pintar sedunia. Dan, terobsesi mengendalikan secara absolut arah pengetahuan kaum intelektual. Serta, membenci kaum intelektual yang tak sepandangan dengannya.

Namun, mungkin juga anti-intelektualisme penguasa itu berpangkal pada perebutan otoritas epistemik negara. Pada tataran ini, masalah besarnya bukan sekadar kepribadian penguasa. Tapi, masalah struktural negara-bangsa. Dalam hal ini, close-mindedness dapat menjadi masalah yang tertanam dalam struktur kelembagaan negara. Bukan semata sifat individual.

Berhal ilustrasi di atas, maka anti-intelektualisme dari penguasa adalah kondisi di mana kekuasaan tak lagi sekadar mengatur negara. Tapi, juga mulai berusaha mengatur siapa yang boleh memproduksi, memvalidasi, dan mendefinisikan pengetahuan terkait negara-bangsa. Nah !🇮🇩