KETIKA HUKUM KEHILANGAN ARAHAntara Konstruksi Hukum, Kepentingan Kekuasaan, dan Pencarian Keadilan

Sritomo W. Soebroto, 10 November 2026

🌿Prolog: Dari Reformasi Menuju Rekonstruksi

Optika.id – Dalam beberapa tulisan sebelumnya, telah dikemukakan bahwa reformasi kelembagaan tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat, mutasi, atau rotasi jabatan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana membenahi sistem, struktur, tata kelola, mekanisme pengawasan, serta budaya organisasi.

Hal tersebut diangkat dalam pembahasan mengenai Reformasi Polri, harus bergerak dari reformasi tambal sulam menuju rekonstruksi fundamental.

Dalam tulisan lain, “Dari Kuda Troya Menuju Rekonstruksi Negara”, kita juga menyoroti bahwa keberhasilan memenangkan pertarungan politik tidak otomatis menjamin keberhasilan membangun negara.

Ujian sesungguhnya seorang pemimpin adalah kemampuannya mengubah kekuasaan menjadi instrumen pembenahan institusi dan tata kelola kenegaraan.

Kini, perhatian kita kembali tertuju pada persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan politik nasional, khususnya polemik ijazah dan kasus dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah mantan petinggi Polri.

Kedua kasus tersebut memiliki substansi dan proses hukum yang berbeda. Namun, keduanya memperlihatkan satu persoalan yang patut kita renungkan: ketika para pihak sama-sama membangun argumentasi dan konstruksi hukum untuk mempertahankan posisinya, bagaimana kita memastikan bahwa kebenaran faktual dan keadilan tidak justru tersisih?

🌿Ketika Argumentasi Hukum Berhadapan dengan Kebenaran

Sebagian dari kita bukan praktisi hukum. Karena itu, tulisan ini bukan dimaksudkan sebagai analisis terhadap pasal-pasal pidana ataupun penilaian mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah.

Kita lebih tertarik melihat persoalan ini dari perspektif tata kelola dan integritas sistem.

Dalam suatu sengketa, setiap pihak tentu memiliki hak untuk menyampaikan argumentasi, menafsirkan ketentuan hukum, dan membangun pembelaan. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses hukum yang wajar.

Namun, persoalan muncul ketika argumentasi hukum tidak lagi diarahkan untuk menguji kebenaran, melainkan sekadar untuk membenarkan kesimpulan yang sejak awal telah ditentukan.

Di sinilah kita perlu membedakan antara fakta, interpretasi, dan konstruksi hukum.

Argumentasi yang canggih tidak otomatis membuktikan kebenaran. Banyaknya pasal yang dikutip tidak otomatis menjamin keadilan. Demikian pula, keyakinan seseorang terhadap pendapatnya tidak dapat menggantikan pembuktian yang objektif.

Hukum seharusnya menjadi jalan untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan sekadar arena pertarungan argumentasi.

🌿Dua Kasus, Satu Pertanyaan Mendasar

Polemik ijazah dan kasus dugaan penyadapan merupakan dua perkara yang berbeda. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan atau dipaksakan memiliki kesimpulan yang sama.

Dalam polemik ijazah, persoalan yang perlu dijernihkan mencakup autentisitas dokumen, validitas pemeriksaan, serta batas antara kebebasan menyampaikan pendapat dan tanggung jawab atas tuduhan yang disampaikan.

Sementara dalam kasus dugaan penyadapan, persoalannya menyangkut penggunaan kewenangan, kepatuhan terhadap prosedur, perlindungan privasi, serta akuntabilitas penggunaan instrumen teknologi yang dimiliki negara.

Khusus kasus penyadapan, persoalannya menjadi semakin serius karena kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diduga disalahgunakan oleh pihak yang memiliki akses dan otoritas terhadap sistem tersebut.

Apabila dugaan itu terbukti, persoalannya bukan hanya menyangkut pertanggungjawaban individu, melainkan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam desain pengawasan dan pengendalian institusi.

Namun, kita juga harus menjaga asas praduga tak bersalah. Status tersangka bukan putusan bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses hukum yang transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar siapa yang akan menang dalam pertarungan hukum tersebut, melainkan apakah sistem hukum mampu memperlakukan semua pihak secara setara, tanpa dipengaruhi jabatan, kekuasaan, ataupun kepentingan politik.

🌿Refleksi Dr. Joss: Hukum dan Kesia-Siaan

Sebuah tulisan dari kawan saya, Dr. Joss Riono, berjudul “Dan Akhirnya Hanyalah Kesia-Siaan Belaka: Tinjauan Filosofi Hukum atas Kasus Penyadapan LSP”, memberikan perspektif filosofis yang menarik.

Dengan menggunakan konsep Hebel dari Kitab Pengkhotbah dan pemikiran Albert Camus mengenai absurditas, ia mengajak kita merenungkan rapuhnya hubungan antara aturan, kekuasaan, dan kenyataan.

Kita menangkap pesan penting dari tulisan tersebut: hukum dapat kehilangan maknanya ketika instrumen yang dirancang untuk menjaga ketertiban justru digunakan untuk menyimpang dari tujuan keberadaannya.

Kesia-siaan dalam konteks ini bukan berarti hukum tidak lagi diperlukan. Justru sebaliknya, ia menjadi peringatan bahwa hukum tidak dapat dibiarkan bekerja hanya berdasarkan aturan formal dan prosedur administratif tanpa integritas orang-orang yang menjalankannya.

Sistem hukum yang memiliki banyak aturan belum tentu menghasilkan keadilan apabila pelaksanaannya dapat dipengaruhi kepentingan, konflik kewenangan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, kita juga ingin menambahkan satu hal: jangan sampai kritik terhadap absurditas hukum justru membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap pentingnya proses hukum itu sendiri.

Kita tidak boleh mengganti ketidakpercayaan kepada hukum dengan penghakiman berdasarkan opini, prasangka, atau kepentingan politik.

🌿Rekonstruksi: Bukan Hanya Institusi, tetapi Juga Budaya Penegakan Hukum

Dalam perspektif Industrial & Systems Engineering, suatu sistem tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan prosedur atau kelengkapan komponennya. Kita harus melihat bagaimana setiap komponen bekerja, bagaimana kewenangan dikendalikan, bagaimana informasi dikelola, dan bagaimana penyimpangan dapat dideteksi serta dicegah.

Pendekatan yang sama relevan diterapkan dalam melihat sistem penegakan hukum.

Kita membutuhkan sistem yang menjamin:

1. Fakta dan alat bukti menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan opini atau tekanan politik.
2. Setiap orang memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.
3. Penyidik, penuntut, dan hakim dapat menjalankan kewenangannya secara independen dan akuntabel.
4. Bukti, termasuk bukti digital, dikelola secara transparan dan dapat diuji.
5. Setiap keputusan hukum disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pembenahan hukum tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat atau penambahan peraturan. Yang diperlukan adalah penguatan desain kelembagaan, pengawasan, integritas, serta budaya hukum yang menghormati keadilan.

Inilah bagian dari agenda besar Rekonstruksi Sistem Politik Nasional yang selama ini saya kemukakan. Sebab, rekonstruksi negara tidak akan lengkap tanpa rekonstruksi tata kelola hukum dan peradilan.

🌿Epilog: Jangan Sampai Keadilan Menjadi Kesia-siaan

Pada akhirnya, kita tidak bermaksud mengambil posisi sebagai pembela salah satu pihak dalam kedua perkara tersebut. Kita juga tidak ingin ikut terjebak dalam pertarungan argumentasi yang masing-masing mengklaim dirinya paling benar.

Biarlah fakta diuji, bukti diperiksa, argumentasi dipertimbangkan, dan putusan diambil melalui proses hukum yang independen.

Namun, masyarakat berhak berharap bahwa hukum tidak menjadi alat untuk melayani kepentingan kekuasaan, kelompok, ataupun individu tertentu.

Sebab, apabila hukum hanya digunakan untuk membenarkan konstruksi yang telah ditentukan sebelumnya, maka yang hilang bukan sekadar kepercayaan terhadap suatu perkara, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan itu sendiri.

Bagi saya, pelajaran terpenting dari kedua kasus ini bukanlah siapa yang berhasil memenangkan pertarungan hukum. Yang jauh lebih penting adalah apakah sistem hukum kita mampu membuktikan bahwa setiap orang, siapa pun dia dan apa pun kedudukannya, tunduk pada aturan yang sama.

“Hukum tidak boleh menjadi alat untuk membenarkan kekuasaan. Kekuasaanlah yang harus tunduk kepada hukum.”

Dan satu hal yang perlu kita ingat:

“Hukum kehilangan marwahnya bukan karena adanya perbedaan penafsiran, melainkan ketika kebenaran dikalahkan oleh kepentingan dan keadilan dikorbankan demi pembenaran.”

Jangan sampai pada akhirnya, bukan hanya kekuasaan yang menjadi Hebel — rapuh dan sementara — tetapi juga harapan masyarakat terhadap keadilan.

“REKONSTRUKSI BUKAN SEKADAR MEMBENAHI INSTITUSI, MELAINKAN MENGEMBALIKAN MARWAH HUKUM DAN KEADILAN.”

Sritomo W. Soebroto & His AI Assistant – Eagle Flies Alone, 10.11,2026.

#RekonstruksiSistemPolitikNasional
#RekonstruksiJalanMenujuIndonesiaEmas2045
#RekonstruksiBukanRetorika
#EagleFliesAlone