Optika.id – Hasil survei The Republic Institute mengungkap bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur hanya berada di angka 61,2%, dengan 28,5% responden menyatakan tidak percaya atau kurang puas.
“Angka ini lebih rendah dibandingkan kepercayaan publik terhadap DPR RI yang mencapai 70,5%. Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari skandal korupsi dana hibah pada periode sebelumnya, yang hingga kini masih membekas dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas serta profesionalitas lembaga tersebut,” kata Dr Sufyanto Peneliti Utama The Republic Institute pada Optika.id, Sabtu (26/7/2025).
The Republic Institute, lanjutnya, menekankan pentingnya langkah pembenahan melalui transparansi kebijakan, penguatan akuntabilitas, serta legislasi yang berorientasi pada kepentingan publik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tanpa komitmen nyata terhadap reformasi internal, DPRD Provinsi dikhawatirkan akan terus menghadapi krisis legitimasi yang dapat menggerus dukungan publik terhadap kinerjanya.
“Hasil survei The Republic Institute mengungkap bahwa 72,7% publik menilai kinerja DPR RI sangat puas/cukup puas, sedangkan 69,5% publik memberikan penilaian positif kepada DPRD Provinsi Jawa Timur,” jelas alumnus doktoral Universitas Airlangga ini.
Temuan ini, kata Sufi sapaan akrabnya, mencerminkan persepsi masyarakat bahwa para legislator relatif berhasil menunjukkan kinerja yang dirasakan langsung, terutama melalui aktivitas reses ke desa atau kelurahan (21,1%), penyaluran program bantuan serta aspirasi (20,4%), dan peran nyata dalam proses legislasi (12,6%).
Meski demikian, survei juga menemukan 22,4% publik masih tidak puas terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur, dengan alasan utama bahwa DPR dinilai belum menghasilkan undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat (20,1%), kinerja sebagian anggota tidak terlihat (20%), sertakasus korupsi yang mencoreng citra lembaga (11,1%).
“Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi keberhasilan program dengan ekspektasi publik terhadap kualitas legislasi dan integritas,” tandas Sufi.
The Republic Institute menilai bahwa transparansi, akuntabilitas, serta kehadiran nyata di tengah masyarakat menjadi isu strategis untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Dalam konteks Jawa Timur, langkah pembenahan citra DPRD Provinsi pasca kasus dana hibah menjadi tantangan krusial yang harus direspon dengan agenda legislasi pro-rakyat dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.
Diketahui, Survei The Republic Institute dilakukan pada 14-20 Juli 2025. Jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah survei kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara tatap muka kepada responden yang dipilih secara acak dan proporsional.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Stratified Random Sampling, di mana pembagian sampel memperhatikan struktur populasi berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap wilayah dapil DPR RI di Jawa Timur dijadikan strata yang kemudian diturunkan ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga ke level RT/RW untuk memastikan distribusi yang representatif.
Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 2.200 orang/responden yang tersebar di seluruh 11 daerah pemilihan (dapil) DPR RI di Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah tersebut, survei ini memiliki margin of error sebesar ± 2,1% pada tingkat kepercayaan 95 persen