Aneh! Kapolri Membangkang Putusan MK, Dibiarkan Presiden Prabowo

Optika.id – Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, membangkang dan melawan Putusan Mahkamah Konstitusi No 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi menduduki jabatan di luar kepolisian jika tidak mundur dan atau pensiun dari kepolisian.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Peraturan Polri No 10 Tahun 2025 dan ngotot memberlakukannya. Banyak yang menilai Perpol No 10/2025 itu sebagai wujud perlawanan dan pembangkangan terhadap Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Pembangkangan itu riil dan nyata.

Aneh dan menarik, hal itu dibiarkan saja oleh Presiden Prabowo Subianto. Sigit tidak dipanggil, tidak ditegur, apalagi membatalkan Perpol tersebut.

Di sisi lain Prabowo telah membentuk Komisi Reformasi Polri yang tujuannya merumuskan peranan polisi professional dan menjalankan PutusanMK. Aneh lagi, saat Komisi Reformasi pentukan Presiden Prabowo lahir, Kapolri membentuk terlebih dahulu Tim Reformasi Polri juga. Dan dibiarkan oleh Prabowo

Tidak heran kalua Said Didu secara vulgar menulis dalam X-nya: apakah Presiden Prabowo masih berkuasa?

“Bapak Presiden @prabowo yth, mohon bertanya, apakah Bapak secara de Jure dan de facto masih mengendalikan kekuasaan di Indonesia dan apakah Indonesia masih Negara hukum? Ataukan memang “kudeta syunyi” sedang berjalan cepat?” kata Said Didu melalui akun X-nya @msaid_didu, Jumat (12/12/2025).

Respon Tim Reformasi Polri

Tidak hanya Said Didu yang mengecam Perpol No 10/2025, Mahfud MD secara gamblang menyatakan Perpol No 10/2025 bertentangan dengan Putusan MK No 114/PUU-XXIII/2025.

“Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, red.) yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, anggota Polri jika akan masuk ke institusi sipil, maka harus minta pensiun atau berhenti dari Polri. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri,” urai Mahfud dilansir NERACA, Jakarta, Senin, (15/12/2025).

Selain itu, Mahfud mengatakan Perpol tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur jabatan ASN dapat diisi oleh anggota TNI maupun Polri sesuai dengan UU TNI ataupun UU Polri.

“UU TNI memang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota TNI, sedangkan UU Polri sama sekali tak menyebut adanya jabatan sipil yang bisa ditempati oleh anggota Polri, kecuali mengundurkan diri atau minta pensiun dari dinas Polri. Jadi, Perpol itu tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya,” kata mantan Ketua MK tersebut menegaskan.

Sementara itu Jimly Asshidiqie mengatakan Presiden Prabowo bisa batalkan Perpol Sigit. Pernyataan Jimly itu dikatakan saat berada di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Rabu 17/12/2025

Secara rinci Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Perpol itu bisa dibatalkan jika ada yang menggugat di Mahkamah Agung.

Jimly menyebut Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 dapat diuji materi ke Mahkamah Agung manakala ada permohonan dari masyarakat yang menilai peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Lebih lanjut Jimly menjelaskan permohonan ke Mahkamah Agung merupakan satu dari tiga cara untuk membatalkan Perpol No. 10 Tahun 2025.

“Peraturan KPK, PP, permen itu harus dihormati sampai ada pejabat berwenang menyatakan tidak sah,” kata Jimly saat diminta pendapatnya mengenai Perpol 10/2025 di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menurut Jimly ada ada tiga pihak.
Secara rinci menurut Jimly ada 3 pihat yang bisa membatalkan Perpol No 10/2025.

Pertama, Polri sendiri yang bisa melihat dan mengevaluasi, bahkan mencabut peraturan yang dibuat sendiri. Hal tersebut hamper mustahil dilakukan Sigit.

“Misal itu. Tetapi ini kan, tidak bisa dipaksa, orang dia yang meneken,” lanjutnya.

Nah, pihak kedua, ada Mahkamah Agung (MA) yang punya kewenangan judicial review, menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Perpol tersebut, menurut Jimly, seharusnya mencantumkan undang-undang kepolisian yang telah diubah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur soal 17 Kementerian/Lembaga yang bisa diisi oleh Anggota Polisi Aktif.

Yusril mengatakan, pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat terkait aturan tersebut menjadi perhatian komisi.

“Jadi saya belum bisa menjawab hari ini, tapi ya pendapat-pendapat sudah berkembang di masyarakat dan juga menjadi perhatian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mendiskusikan masalah ini,” kata Yusril saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Yusril secara hati-hati mengaku belum bisa memberikan pendapat terkait aturan itu karena dibutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait seperti Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan lainnya.

“Saya sendiri belum membuka satu pendapat soal itu karena memang kami berada di dalam pemerintah. Dan berada dalam pemerintah ini memerlukan satu koordinasi untuk membahas masalah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Yusril.

Secara gamblang Kapolri Jendeal Listyo Sigit Prabowo menyebut, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 akan ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

“Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP,” ujar Sigit di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Setelah itu, Sigit mengungkap bahwa ada kemungkinan aturan tersebut akan dimasukkan ke revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Tulisan: Aribowo