Tahun 2026 Prabowo akan Goalkan Pilkada oleh DPRD: Seperti Membalikkan Tangan?

Optika.id – Tahun 2026 Presiden Prabowo Subianto tampaknya bakal goalkan pilkada (pemilihan umum kepala daerah) oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Secara teoritis hal itu seperti membalikkan tangan (gampang sekali) sebab koalisi parpol (partai politik) pendukung Prabowo suaranya mayoritas di DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

Koalisi parpol pendukung Prabowo di DPR mayoritas dan sangat gampang mendukung keinginan Prabowo. Koalisi parpol itu adalah Partai Golkar, Gerindra, PAN (Partai Amanat Nasional), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PD (Partai Demokrat), dan Partai NasDem. Sementara PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di luar koalisi besar itu.
Berikut ini adalah komposisi partai politik yang memiliki kursi di DPR RI periode 2024-2029:

Sampai sejauh ini yang setuju pilkada tidak langsung (melalui DPRD) adalah Partai Golkar (17,59%), PKB (11,72%), Gerindra (14,83%), dan PAN (8,28%). Dari 4 parpol itu saja suara yang sepakat pilkada oleh DPRD sebesar 52,42 persen. Artinya tanpa upaya susah payah Prabowo sudah mengantongi 52,42%. Sudah cukup untuk mengegoalkan Undang Undang tentang Pilkada tidak langsung.

Sementara itu PKS secara prinsip setuju pilkada tidak langsung, tetapi hanya untuk pilkada kabupaten. Hal itu diungkapkan oleh Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS. PKS menurut dia mempertimbangkan pilkada lewat DPRD hanya untuk tingkat kabupaten.

Pilkada wali kota, tetap dipilih secara langsung. Menurut dia, pilkada lewat DPRD untuk kabupaten bisa dilakukan untuk menyeimbangkan antara popularitas dan kapasitas.

“Lebih pada menyeimbangkan popularitas dengan kapasitas,” kata Mardani.

PD jika konsisten dengan policy SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang menentang pilkada oleh DPRD ditahun 2014 maka PD harus menolak pilkada oleh DPRD. Ditahun 2014 itu SBY menggagalkan suara DPR yang menyetujui pilkada oleh DPRD dengan cara membuat Perppu (Peratuaran Pengganti Undang Undang) tentang pilkada langsung.

Selain PD, parpol yang jelas menolak pilkada oleh DPRD adalah PDIP. Politikus PDI-P Guntur Romli mengatakan, PDIP menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih DDPRD. Guntur menyebut PDI-P tetap ingin pilkada langsung, di mana rakyat yang memilih kepala daerah pilihannya.

“Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD,” kata Guntur kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025). Guntur menjelaskan, efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Menurutnya, kalaupun pemerintah ingin melakukan efisiensi, seharusnya memotong fasilitas elite-elite pemerintah.

“Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi. Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elite-elite pemerintahan, bukan dengan mengkebiri hak politik rakyat,” jelasnya.

Menurut Guntur, pilkada tidak langsung merupakan tanda kemunduran demokrasi, sekaligus putar balik demokrasi ke arah Orde Baru sebelum Reformasi.

“Apalagi saat ini masih suasana prihatin, banyak bencana. Pilkada kalau lihat putusan MK masih 2031, buat apa dilempar saat ini, semakin menyakiti perasaan rakyat saja,” sanggah Guntur.

Partai NasDem belum menentukan sikap perihal usulan pilkada tidak langsung. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, mengatakan, pembahasan isu tersebut masih berlangsung di internal partai.

“Semua usulan menjadi pembahasan,” kata Lestari ditemui di kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Senin, 22 Desember 2025.

Menurut Lestari, NasDem memiliki mekanisme tersendiri dalam mengkaji usulan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui DPRD. Ia belum dapat memastikan kapan proses pembahasan bakal rampung.

Keputusan atau sikap resmi partai ihwal isu mengembalikan pilkada tak langsung nantinya disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

“Hasil pembahasan kami nanti menjadi suatu kebijakan politik,” ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Konstelasi parpol di DPR di atas menjadi dasar Presiden Prabowo untuk ngotot memilih pilkada tidak langsung atau memilih alternatif lain. Jika menilik semua pidato Prabowo selama 2025 maka keinginan pilkada tidak langsung lebih kuat daripada pilkada langsung. Lalu siapa yang berani melawannya?

Tulisan: Aribowo