MBG dalam State Capture Corruption: Parade Praktik Korupsi

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

PROGRAM BESAR DAN RISIKO BESAR

Optika.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program sosial terbesar yang pernah dirancang pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan sasaran jutaan penerima manfaat, anggaran yang sangat besar, serta jaringan distribusi yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, program ini diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Namun dalam perspektif ekonomi politik, semakin besar sebuah program, semakin besar pula potensi risiko tata kelola yang menyertainya. Anggaran dalam jumlah besar selalu menarik berbagai kepentingan yang berupaya memperoleh keuntungan dari proses pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan program. Karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh niat baik kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga integritas tata kelolanya.

Di berbagai negara, program sosial berskala besar sering kali menjadi arena pertarungan berbagai kelompok kepentingan. Ketika pengawasan lemah dan transparansi tidak berjalan optimal, program yang dirancang untuk kepentingan rakyat dapat berubah menjadi ruang perebutan rente ekonomi oleh aktor-aktor tertentu.

Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai potensi korupsi dalam program publik harus dipahami sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, bukan sebagai tuduhan terhadap individu atau lembaga tertentu. Fokus utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.

MEMAHAMI KONSEP STATE CAPTURE CORRUPTION

Dalam literatur ekonomi politik, state capture corruption merujuk pada kondisi ketika kelompok-kelompok tertentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses pengambilan kebijakan negara sehingga regulasi, keputusan, maupun distribusi sumber daya publik cenderung menguntungkan kepentingan mereka.

Berbeda dengan korupsi administratif biasa yang terjadi pada level pelaksanaan, state capture bekerja pada level yang lebih strategis. Yang diperebutkan bukan hanya proyek atau anggaran, tetapi kemampuan memengaruhi desain kebijakan, aturan main, dan mekanisme distribusi sumber daya negara.

Dalam kondisi seperti itu, suatu program publik dapat secara formal berjalan sesuai aturan, tetapi dalam praktiknya menghasilkan keuntungan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Akibatnya, manfaat yang seharusnya dinikmati masyarakat luas menjadi berkurang karena sebagian nilai ekonomi terserap oleh berbagai kepentingan yang berada di sekitar program tersebut.

Karena itu, setiap program besar yang melibatkan anggaran triliunan rupiah perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi ruang bagi terbentuknya jaringan patronase ekonomi-politik yang sulit dikontrol.

PENGADAAN DAN POTENSI PERBURUAN RENTE

Salah satu titik paling krusial dalam program MBG adalah proses pengadaan bahan pangan dan distribusi makanan. Skala program yang sangat besar menciptakan pasar ekonomi yang luar biasa menggiurkan bagi berbagai pelaku usaha.

Dalam situasi seperti ini, muncul risiko terjadinya praktik rent seeking, yaitu upaya memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan pusat kekuasaan atau akses terhadap kebijakan publik, bukan melalui kompetisi usaha yang sehat. Jika mekanisme pengadaan tidak dilakukan secara transparan dan kompetitif, maka peluang munculnya monopoli maupun kartel akan semakin besar.

Persoalan lain yang sering muncul dalam program berskala nasional adalah perbedaan antara nilai anggaran dan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dalam berbagai kasus di banyak negara, harga pengadaan dapat mengalami pembengkakan sementara kualitas barang atau jasa yang diterima justru tidak sesuai dengan nilai anggaran yang dikeluarkan.

Karena itu, transparansi harga, keterbukaan kontrak, serta keterlibatan lembaga pengawas independen menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas program.

PARADE ELITE DAN POLITIK PENCITRAAN

Program sosial berskala besar tidak pernah terlepas dari dimensi politik. Selain memiliki tujuan kebijakan, program semacam ini juga sering menjadi simbol keberhasilan pemerintahan. Akibatnya, terdapat kecenderungan untuk lebih fokus pada pencapaian target kuantitatif dibanding kualitas pelaksanaan di lapangan.

Ketika sebuah program telah menjadi simbol politik, kritik sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap citra pemerintah. Padahal dalam negara demokrasi, kritik merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Risiko terbesar bukan terletak pada adanya kritik, tetapi ketika kritik diabaikan demi menjaga narasi keberhasilan. Dalam kondisi seperti itu, berbagai persoalan yang muncul di lapangan berpotensi tidak mendapatkan perhatian yang memadai karena dianggap dapat merusak citra program.

Akibatnya, evaluasi kebijakan menjadi lemah dan ruang koreksi semakin sempit. Padahal program yang melibatkan anggaran besar justru membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dibanding program-program biasa.

AKUNTABILITAS ADALAH KUNCI

Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Karena itu, keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang diterapkan.

Setiap proses pengadaan, distribusi, dan penggunaan anggaran harus dapat diaudit secara terbuka. Publik berhak mengetahui bagaimana dana digunakan, siapa yang memperoleh kontrak, bagaimana mekanisme pengawasan berjalan, dan sejauh mana manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Negara juga perlu memastikan bahwa tidak ada kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan berlebihan dari program yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi dan pengawasan.

Pada akhirnya, ancaman terbesar bagi program sosial bukan hanya korupsi dalam pengertian hukum, tetapi juga munculnya tata kelola yang tertutup, minim pengawasan, dan terlalu dekat dengan kepentingan politik maupun ekonomi tertentu. Jika hal itu terjadi, maka tujuan mulia program dapat terdistorsi oleh berbagai kepentingan yang berada di sekitarnya.

Karena itu, perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak berhenti pada soal dukung atau tidak mendukung program. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai praktik penyimpangan. Sebab ukuran keberhasilan sebuah program publik bukan terletak pada besarnya anggaran yang diumumkan, melainkan pada sejauh mana manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.