Ketika Kritik Disebut “Londo Ireng”: Relasi Prabowo dan Pers Kembali Jadi Sorotan

Optika.id – Hubungan antara kekuasaan dan pers kembali memasuki ruang perdebatan setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan istilah “londo ireng” ketika berbicara mengenai wartawan, jurnalis, pengamat hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Pidato tersebut kemudian memantik kritik karena istilah “londo ireng” memiliki muatan historis yang tidak sederhana. Dalam konteks sejarah kolonial, istilah tersebut digunakan untuk menyebut orang pribumi yang dianggap berpihak kepada Belanda atau membantu kekuasaan kolonial menghadapi bangsanya sendiri.

Ketika istilah itu ditarik ke arena politik hari ini dan dilekatkan kepada profesi seperti wartawan, persoalannya tidak lagi sebatas pilihan diksi dalam sebuah pidato. Perdebatan bergeser kepada bagaimana pemerintah memandang kritik, fungsi kontrol pers, dan posisi kelompok masyarakat sipil di hadapan kekuasaan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pun meminta Prabowo menyampaikan permintaan maaf dan memperbaiki cara berkomunikasi ketika menanggapi pemberitaan kritis terhadap pemerintah.

Dari Kritik Media hingga Istilah “Londo Ireng”

Pernyataan Prabowo bermula ketika Kepala Negara berbicara mengenai pihak-pihak yang menurutnya masih memiliki kecenderungan mengabdi kepada kepentingan bangsa lain.

“Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng yang ikut Belanda perang melawan kita,” kata Prabowo dalam pidatonya, Kamis (23/7/2026).

Prabowo kemudian membawa istilah historis tersebut ke konteks kontemporer.

“Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya sekarang dia pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM,” ujarnya.

Pernyataan itulah yang kemudian menimbulkan polemik. Sebab, wartawan dan organisasi masyarakat sipil memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik yang mereka sampaikan, dalam sistem demokrasi, tidak dengan sendirinya dapat dimaknai sebagai sikap yang berlawanan dengan kepentingan negara.

Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyinggung pola pemberitaan media. Presiden menilai ada media yang lebih memilih menampilkan kekurangan pemerintah dibandingkan capaian yang telah dilakukan.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah persoalan sekolah rusak.

“Ada juga media-media yang walaupun kita sudah perbaiki 67 ribu sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar taruh di halaman pertama,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, pemerintah bukan tidak menerima kritik. Namun, ia mempersoalkan pemberitaan yang menurutnya terlalu menonjolkan sisi negatif dan tidak memberikan gambaran mengenai capaian pemerintah secara keseluruhan.

AJI: Jangan Serang Pembawa Berita

Aliansi Jurnalis Independen melihat persoalan tersebut dari arah berbeda. Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana menilai penyematan istilah “londo ireng” kepada wartawan dapat mendiskreditkan profesi jurnalis.

AJI kemudian meminta Presiden memperbaiki cara menyampaikan kritik terhadap media.

“Sebaiknya Presiden minta maaf soal ini dan memperbaiki pidato-pidatonya,” kata Bayu Wardhana, Jumat (24/7/2026).

Menurut Bayu, pekerjaan jurnalis adalah menyampaikan fakta yang ditemukan di lapangan kepada masyarakat. Karena itu, munculnya pemberitaan negatif terhadap suatu kebijakan pemerintah seharusnya tidak langsung dibaca sebagai bentuk permusuhan kepada pemerintah.

AJI mengambil contoh pemberitaan mengenai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketika media memberitakan kasus keracunan atau masalah tata kelola program tersebut, menurut AJI, substansi yang semestinya diperhatikan pemerintah adalah fakta yang ditemukan dalam pelaksanaan program.

“Presiden jangan menyerang pembawa berita, tapi memperbaiki fakta yang buruk, misal dengan memperbaiki tata kelola MBG,” ujar Bayu.

Dengan perspektif tersebut, kritik media justru dapat menjadi mekanisme koreksi terhadap kebijakan publik. Pemerintah memperoleh informasi mengenai persoalan yang mungkin tidak sepenuhnya terlihat melalui laporan birokrasi.

Pers Bukan Bagian dari Pemerintah

Kontroversi “londo ireng” memperlihatkan kembali garis yang terkadang menjadi kabur dalam hubungan pemerintah dengan media.

Pers memang dapat memberitakan keberhasilan pembangunan. Namun, pers tidak memiliki kewajiban menjadi instrumen komunikasi pemerintah.

Sebaliknya, salah satu fungsi penting jurnalisme dalam negara demokratis adalah melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan kekuasaan. Fungsi tersebut membuat media kerap menempatkan masalah, kegagalan kebijakan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelayanan publik yang buruk sebagai objek pemberitaan.

Karena itu, keberadaan satu sekolah yang belum diperbaiki tetap memiliki nilai berita meskipun ribuan sekolah lainnya telah direnovasi.

Bagi warga yang anaknya belajar di sekolah rusak, angka keberhasilan pemerintah secara nasional tidak otomatis menghilangkan persoalan yang mereka alami.

Di titik inilah pemerintah dan pers dapat memiliki sudut pandang berbeda.

Pemerintah berkepentingan menjelaskan keberhasilan program secara agregat. Sementara jurnalisme dapat memilih melihat kelompok masyarakat yang belum menerima manfaat kebijakan tersebut.

Perbedaan itu merupakan sesuatu yang lazim dalam demokrasi sepanjang tidak berubah menjadi delegitimasi terhadap fungsi masing-masing institusi.

Pelabelan Bisa Mempersempit Ruang Kritik

Persoalan menjadi lebih sensitif ketika kritik dikaitkan dengan loyalitas kepada bangsa.

Istilah “londo ireng” bukan sekadar ungkapan mengenai seseorang yang memiliki pandangan berbeda. Secara historis istilah tersebut membawa asosiasi pengkhianatan dan keberpihakan kepada kekuatan kolonial.

Karena itu, penggunaan istilah tersebut terhadap wartawan, pengamat maupun LSM berpotensi menciptakan kesan bahwa pihak yang mengkritik pemerintah berada di seberang kepentingan nasional.

Padahal kritik terhadap pemerintah dan kritik terhadap negara merupakan dua hal berbeda.

Pemerintahan dapat berganti melalui pemilihan umum, sedangkan pers dan masyarakat sipil menjalankan fungsi pengawasan terhadap siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.

Bahkan kritik yang keras sekalipun tidak otomatis membuat seseorang kehilangan loyalitas kepada negara.

Sebaliknya, demokrasi membutuhkan mekanisme yang memungkinkan kebijakan pemerintah diperiksa secara terbuka.

Pemerintah dan Media Tak Harus Selalu Sepakat

Ketegangan antara pemerintah dan media sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Pemerintah tentu berharap capaian pembangunan mendapatkan ruang pemberitaan yang proporsional. Media, pada saat yang sama, memiliki pertimbangan editorial sendiri dalam menentukan persoalan yang dianggap penting bagi publik.

Perbedaan tersebut semestinya diselesaikan melalui data dan keterbukaan informasi.

Jika pemerintah menganggap pemberitaan mengenai sebuah program tidak lengkap, pemerintah dapat membuka data mengenai capaian, anggaran, sasaran, hingga evaluasi program kepada publik.

Sebaliknya, media memiliki kewajiban melakukan verifikasi, menyediakan konteks yang memadai, dan memberi ruang konfirmasi kepada pemerintah.

Relasi kritis semacam itu justru dapat memperkuat kualitas pemerintahan.

Masalah muncul ketika kritik dibalas dengan stigma. Pelabelan terhadap wartawan dapat menggeser perdebatan dari substansi pemberitaan menjadi persoalan mengenai siapa yang dianggap berada di pihak pemerintah dan siapa yang dianggap menjadi lawan.

Ujian Cara Kekuasaan Menghadapi Kritik

Kontroversi pidato Prabowo akhirnya melampaui persoalan satu istilah.

Peristiwa tersebut menjadi ujian mengenai bagaimana pemerintahan memperlakukan suara-suara kritis dalam ruang demokrasi.

Presiden memiliki hak untuk mengkritik media. Media juga bukan institusi yang kebal dari kritik. Kesalahan pemberitaan, ketidakakuratan informasi maupun praktik jurnalistik yang tidak profesional tetap harus dikoreksi.

Namun, kritik terhadap media berbeda dengan pemberian stigma terhadap profesi wartawan secara luas.

AJI karena itu memilih mendorong Presiden untuk meminta maaf sekaligus mengubah pendekatan komunikasinya terhadap pers.

Sebab, persoalan yang diberitakan wartawan tidak akan selesai dengan mempersoalkan siapa yang menyampaikan berita.

Jika ada sekolah rusak, persoalannya adalah bagaimana sekolah tersebut diperbaiki. Jika terdapat masalah dalam MBG, yang perlu diperiksa adalah tata kelola program. Jika pelayanan publik buruk, pemerintah perlu mencari penyebab dan memperbaikinya.

Di situlah pers menjalankan fungsi yang terkadang tidak nyaman bagi pemegang kekuasaan: menunjukkan bagian yang belum bekerja.

Dalam demokrasi, pemerintah dan media memang tidak dituntut selalu berada dalam posisi yang sama. Justru jarak antara keduanya diperlukan agar kekuasaan tetap memiliki pengawas.

Karena itu, polemik “londo ireng” bukan hanya perdebatan mengenai sebuah ungkapan dalam pidato Presiden. Perdebatan tersebut menyentuh persoalan yang lebih mendasar: apakah kritik dipandang sebagai masukan bagi kekuasaan, atau justru dianggap sebagai tanda ketidaksetiaan kepada negara.

Pertanyaan itu menjadi penting karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjalankan programnya, tetapi juga bagaimana kekuasaan bereaksi ketika kekurangan program tersebut diberitakan kepada publik.