Dewi Sulis Herawati Bantah Laporan Penggelapan Uang Kasur Rp33 Juta, Mengaku Punya Bukti Kuat Siap Lapor Balik

Dewi Sulis Herawati menyampaikan klarifikasi dan hak jawab kepada optika.id didampingi Kuasa Hukum R. Fauzi Zuhri Wahyu Pradika, Kamis, 30 Juli 2026.

Optika.id – Dewi Sulis Herawati menyampaikan klarifikasi dan hak jawab kepada optika.id atas pemberitaan berjudul “Diduga Gelapkan Uang Pembayaran Kasur Busa, Dewi Sulis Herawati Mantan Marketing PT Dynasti Indomegah Dilaporkan ke Polresta Sidoarjo, https://optika.id/2026/07/18/diduga-gelapkan-uang-pembayaran-kasur-busa-dewi-sulis-herawati-mantan-marketing-pt-dynasti-indomegah-dilaporkan-ke-polresta-sidoarjo/. Langkah hak jawab ini menjawab somasi dari Dewi Sulis Herawati melalui kuasa hukum R. Fauzi Zuhri Wahyu Pradika, SH, MH. Hak jawab ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Didampingi Kuasa Hukum R. Fauzi Zuhri Wahyu Pradika, Dewi menyatakan keberatan karena pemberitaan sebelumnya dinilai hanya memuat keterangan sepihak dari kuasa hukum Furqon Azizi.

Apa dampak pemberitaan padu kasus Furqon Azizi kepada anda dan keluarga ?
Saya berkeberatan karena menurut saya pemberitaan tersebut
hanya memuat pernyataan sepihak dari narasumber;
tidak memberikan ruang kepada saya untuk memberikan penjelasan;
tidak menyampaikan konteks bahwa saya telah memberikan keterangan mengenai asal-usul pembayaran Rp20.000.000 dan Rp13.000.000;
berpotensi menimbulkan kesan bahwa saya telah terbukti melakukan penggelapan, padahal pemberitaan tersebut tidak memuat penjelasan maupun bantahan dari saya.
Akibatnya, masyarakat menerima informasi yang menurut saya tidak utuh.

Pastinya merugikan saya secara pribadi dan professional, padahal belum saya klarifikasi ke media. Juga belum ada laporan dari kepolisian serta pemanggilan. Berita laporan dugaan penggelapan itu sudah di-blow up di media seperti itu.

Terus mungkin keinginannya mbak Dewi gimana?

“Yang saya harapkan bukan perlakuan istimewa, melainkan pemenuhan hak saya sebagai warga negara. Saya meminta agar media memuat Hak Jawab saya secara utuh, melakukan koreksi apabila terdapat informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui penjelasan saya.”

“Tujuan saya adalah memulihkan kehormatan, nama baik, dan reputasi saya yang menurut saya telah terdampak oleh pemberitaan tersebut. Saya juga berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh sehingga tidak hanya mendengar tuduhan, tetapi juga mengetahui penjelasan dan bukti yang saya miliki.”

Serta memuat hak jawab saya diakomodir di masing-masing media tanpa mengurangi substansi dari yang sudah kita jelaskan. Berdasarkan bukti-bukti yang valid dan authentik dari yang saya punya.

Sebenarnya yang terjadi seperti apa sih?*
Perkara ini bermula dari hubungan bisnis antara Furqon Azizi dengan perusahaan tempat saya bekerja pada saat itu. Selama periode 2018 sampai dengan 2023, terdapat berbagai transaksi pembelian dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2.009.384.648, sehingga hubungan bisnis tersebut tidak hanya berkaitan dengan 7 pondok pesantren yang kemudian menjadi objek perkara pidana.”
“Dalam perkara pidana tersebut, objek yang dipersoalkan adalah 28 nota pengiriman kepada 7 pondok pesantren dengan nilai sekitar Rp620.374.348. Saya dihadirkan sebagai saksi dan sejak tahap penyidikan maupun di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah.”
“Salah satu pokok yang kemudian menjadi pemberitaan adalah pembayaran sebesar Rp20.000.000 dan Rp13.000.000 yang saya terima dari Furqon Azizi. Sejak awal saya telah menjelaskan dalam BAP dan kembali saya sampaikan di persidangan bahwa menurut keterangan saya pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas transaksi lain di luar 28 nota yang menjadi objek perkara.”
“Saya juga menerangkan bahwa pada tahun 2022–2023 terdapat 14 kali pembayaran dengan total sekitar Rp367.721.100 yang, menurut dokumen yang saya miliki, digunakan untuk berbagai transaksi berbeda. Karena itu, menurut saya setiap pembayaran harus dilihat terlebih dahulu dialokasikan untuk invoice yang mana, dan tidak otomatis dianggap sebagai pembayaran atas objek perkara.”

“Setelah putusan dibacakan, muncul pemberitaan yang menyebut saya diduga melakukan penggelapan. Saya merasa keberatan karena sebelum berita diterbitkan saya tidak pernah dimintai konfirmasi, sehingga penjelasan yang telah saya berikan dalam penyidikan dan persidangan tidak ikut dimuat.”

Saya tidak menerima tuduhan tersebut. Posisi saya sejak penyidikan sampai persidangan tetap sama, yaitu menurut keterangan saya pembayaran Rp20 juta dan Rp13 juta tersebut merupakan pembayaran atas transaksi lain di luar 28 nota yang menjadi objek perkara. Penjelasan itu telah saya sampaikan dalam BAP dan di bawah sumpah di persidangan.”

Atas dasar itu saya mengirimkan Hak Jawab kepada media untuk meluruskan informasi menurut versi saya.

Untuk pembayaran Rp 20 juta dan Rp 13 juta sudah saya terangkan di BAP waktu saya diperiksa polisi. Terus saya jelaskan disitu bahwa alokasi Rp 20 juta sama Rp 13 juta pembayaran secara tunai dan saya terima. kemudian sudah saya bayarkan untuk kepada PT Dinasti Indomegah

Perusahaan kami itu PT Dinasti Indomegah sudah TBK. Jadi tidak mungkin ada pembayaran tidak dimasukkan ke perusahaan. Maka saya juga akan mengkaji keputusan PN Sidoarjo atas kasus penggelapan Furkuan Azizi yang katanya ada pembayaran Rp 172 juta sekian dalam pertimbangan hakim. Itu saya mau tanyakan nota untuk invoice yang mana? Apakah itu nota untuk pembayaran yang menjadi objek perkara? atau 7 pondok dengan 28 nota yang menjadi objek perkara? Atau transaksi lain, karena tidak disebutkan di situ. Harusnya kan kalau cermat, majelis hakim harus mengkaji buktinya apa? Nomor invoice-nya berapa? Karena kita setakan di situ ada invoice-nya harus disesuaikan.

Kenapa Dasar Acuhan Laporan Itu Tidak Tepat ?

Menurut saya, dasar laporan tersebut masih perlu diuji karena mengacu pada pertimbangan dalam putusan pidana yang menyebut adanya beberapa pembayaran, yaitu kepada PT Dynasti, melalui sales, dan melalui saya. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap pembayaran tersebut telah dibuktikan sebagai pembayaran khusus untuk 28 nota dari 7 pondok pesantren yang menjadi objek perkara. Menurut saya, hal itu tidak dapat diasumsikan begitu saja

Posisi saya sejak penyidikan hingga persidangan tetap konsisten. Saya telah menjelaskan bahwa pembayaran Rp20 juta dan Rp13 juta yang saya terima merupakan pembayaran atas transaksi lain di luar objek perkara. Hubungan bisnis Furqon Azizi dengan perusahaan berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2023 dengan nilai transaksi sekitar Rp2 miliar dan melibatkan banyak invoice. Oleh karena itu, menurut saya, setiap pembayaran harus ditelusuri terlebih dahulu dialokasikan untuk invoice yang mana.”

Menurut saya, yang harus dibuktikan bukan hanya bahwa ada pembayaran, tetapi juga hubungan pembayaran tersebut dengan objek perkara. Misalnya, apakah pembayaran itu mencantumkan nomor invoice, apakah dicatat sebagai pelunasan 28 nota yang menjadi objek perkara, apakah pembukuan perusahaan menunjukkan alokasi yang sama, dan apakah ada saksi atau dokumen yang menerangkan tujuan pembayaran tersebut. Tanpa penelusuran itu, menurut saya belum dapat disimpulkan bahwa pembayaran tersebut pasti berkaitan dengan objek perkara.”

Lalu darimana landasannya Majelis Hakim ini menyimpulkan seperti itu. Sehingga mengurangi nilai piutang dari Rp 620 juta sekian menjadi Rp 400 juta sekian. Akibatnya mengurangi vonisnya. Dari tuntutan jaksa 4 tahun dikorting 50 persen menjadi 2 tahun kurungan.

Dampak Dari Kasus Ini Bagi Anda dan Perusahaan Apa ?

“Karena pemberitaan langsung mengaitkan saya dengan dugaan penggelapan tanpa memuat penjelasan saya. Padahal saya telah menyampaikan keterangan sejak penyidikan dan persidangan. Menurut saya, masyarakat berhak mengetahui kedua sisi agar dapat memahami persoalan secara utuh.”

“Dampak yang saya rasakan sangat besar. Pemberitaan tersebut menurut saya telah memengaruhi kehormatan, nama baik, dan reputasi saya di mata masyarakat. Saya menjadi dikaitkan dengan dugaan tindak pidana tanpa adanya penjelasan dari pihak saya dalam berita tersebut.”

Selain berdampak pada nama baik, pemberitaan tersebut juga berpotensi memengaruhi kepercayaan relasi bisnis, calon mitra usaha, pelanggan, maupun lingkungan sosial saya. Dalam dunia usaha, kepercayaan merupakan modal utama. Ketika seseorang diberitakan diduga melakukan penggelapan tanpa informasi yang utuh dan berimbang, persepsi negatif dapat muncul sebelum masyarakat mengetahui seluruh fakta.”

Secara pribadi, saya juga merasakan tekanan psikologis karena saya harus menghadapi pertanyaan dan penilaian dari berbagai pihak atas pemberitaan tersebut. Saya merasa harus terus menjelaskan posisi saya kepada orang-orang yang membaca berita itu.”

Karena itu, yang saya perjuangkan bukan hanya hak jawab, tetapi juga pemulihan nama baik dan kehormatan saya. Saya berharap media memberikan ruang yang setara untuk memuat penjelasan saya sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, berimbang, dan tidak hanya mendengar satu sisi.

“Saat ini fokus saya adalah memperoleh pemulihan nama baik melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, yaitu hak jawab, koreksi apabila diperlukan, dan penilaian dari Dewan Pers terhadap proses pemberitaan. Langkah hukum lain akan saya pertimbangkan sesuai perkembangan dan ketentuan hukum yang berlaku.”

Dari perusahaan pastinya mengalami kerugian sangat besar, sebab tidak ada pembayaran. Saya Otomatis ditekan perusahaan untuk menyelesaikan. setidaknya perusahaan tidak terlalu dirugikan dengan kasus ini.

Akhirnya saya harus talangi atas kerugian tersebut. Ada rinciannya di sini juga. Jadi saya sangat kecewa, karena saya itu sudah menolong Furqon pembelian tanpa DP. Lalu barang saya kirim dengan harga murah. Saya juga membantu akses ke direksi. Tapi dengan gini saya masih disusahkan. Kemudian tidak ada etikat baik kepada saya untuk melunasi dan membayar kewajibannya.

Kini Furkon sudah diputus vonis 2 tahun. Meskipun Furkon Azizi melakukan banding, berarti proses hukum masih berjalan. Begitu juga pihak JPU juga banding, dikarenakan putusan dibawah sepertiga tuntutan 4 tahun, dan hanya divonis 2 tahun. Maka pihak jaksa menyatakan banding. Sehingga kami mendukung langkah kejaksaan Negeri Sidoarjo tentang banding ini. dengan harapan hakim pengadilan tinggi bisa lebih cermat, dan bisa memvonis maksimal.

Penasehat Hukum Dewi Menganggap Kasus Fukon Seperti Drama
Sementara itu penasehat hukum Dewi, R. Fauzi Zuhriwayu Pradiga. yang mengawal perkara ini sejak awal, menyatakan kasus ini sepertinya mudah namun ternyata penuh drama. Artinya tidak serta-merta mudah bisa memenjarakan Furkon Azizi. Dikarenakan ada pembayaran yang dianggap wanprestasi oleh pihak mereka. Namun dalam perjalanannya pembayaran-pembayaran itu ternyata dijadikan bahan bukti Pleidoi oleh pihak penasihat hukum dari Furkon Azizi.

“Kami tetap merujuk angka kerugian Rp 620.374.348 juta dari para korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum tetap melalui BAP, bukti-bukti, keterangan saksi dan juga ada keterangan ahli. Bahkan keterangan ahli juga datang ke persidangan yang menyatakan murni ada penguasaan uang pasal 486. Jadi fokusnya disini penggelapannya. yang mana uang senilai Rp 620.374.348 juta dari 7 Pondok sejumlah 28 nota yang sudah dibayar penuh dibayar lunas oleh pihak Pondok, tapi uang tersebut tidak disetor ke pabrik oleh Furkon Azizi. Sementara Furkon Azizi berani mengirimkan bukti lunas kwitansi dengan menyertakan stempel plus tanda tangan Furkon Azizi kepada para 7 Pondok,” kata R Fauzi.

Terus kembali lagi dalam putusan Persidangan, tuntutan dikejaksaan 4 tahun namun divonis hakim 2 tahun. Pastinya kami sangat kecewa. Dikarenakan ada pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

“Bentuknya dari kerugian Rp 620 juta dikorting Rp 172 juta. Jadi ada pembayaran Furkon yang dianggap oleh majelis hakim dianggap itikat baiknya Furkon senilai Rp 172 juta. Padahal sesuai disampaikan klien saya, Dewi Herawati, Rp 172 juta itu tidak diverifikasi. Maka pembayaran lewat marketing siapa? Apakah lewat Bu Dewi atau marketing lain? Yang sama-sama rekening penerimanya PT Dinasti Indonesia. Sehingga kami menilai hakim kurang cermat dalam menilai objek pembuktian dari pihak penasihat hukum Furkon Hazizi,” jelas R Fauzi.

Jaksa meyakini bahwa Rp 620 itu tidak ada pembayaran penuh. Sedangkan dari penasihat hukum memberikan bukti totalnya Rp 172 juta pembayaran dari Furqon. Padahal proyeknya Furqon tidak hanya Rp 620 juta saja, sebab sebelum-sebelumnya banyak belum terbayarkan.

Bukti tersebut dilampirkan saat duplik. Saat pembuktian pemeriksaan terdakwa tidak ditunjukkan. Sehingga tidak bisa diklarifikasi oleh pihak kejaksaan selaku JPU.

Terkait laporan ke Polda tudingan penggelapan uang setoran, R Fauji memastikan semua uang sudah disetorkan ke pihak PT Dinasti Indomegah. Maka, laporan itu dianggap prematur dikarenakan mengambil pertimbangan hakim.

“Jelas-jelas di dalam BAP, Bu Dewi mengatakan uang dari Furkon sebesar Rp 20 juta plus Rp 13 juta sudah saya serahkan ke PT Dinasti Indonesia beserta bukti-buktinya. Sehingga, laporan Furqon Azizi kepada Bu Dewi Sulis di Polda Jatim sudah pasti terbantah. Sebab sudah ada serah penyerahan kepada PT Dinasti Indomegah. Kalau nanti laporan polisi ini nanti tidak dapat dilanjutkan maka kami akan melaporkan balik pencemaran nama baik dan fitnah,” jelas Fauzi.

Pengacara Fauzi justru heran dengan hal receh Rp 20 juta sama Rp 13 juta yang dilaporkan ke Polda Jatim. Maka pihaknya sangat menyesalkan apa yang dilakukan oleh Furqon Azizi sebagai bentuk manuver. “Manuver ini sangat merugikan klien kami. Kalau nanti kami bisa menunjukkan bukti bahwa tidak ada pengelapan kami akan melakukan laporan balik,” tambah Fauzi .

Hingga saat ini Dewi Sulis Herawati belum dipanggil pihak kepolisian. Sehingga kasus ini masih bersifat asas praduga tidak bersalah. Asas perduganya masih jauh sekali. Bahkan masuk LPM bukan LPB.

“Masih bersifat LPM atau masih pengaduan. Tahapan berikutnya Bu Dewi akan diundang. Disitulah momen kami siap menjelaskan semuanya beserta bukti,” tambah Fauzi.

Dengan putusan Pengadilan Negeri Sidarjo yang saat ini masih proses banding, menjadi fakta hukum bahwa Dewi Sulis Herawati tidak melakukan fraud dengan Furqon Azizi. Nah, putusan 2 tahun pejara terhadap Furqon Azizi semakin terang-benerang, bahwa Furkon Azizi telah melakukan penggelapan. Jika Furkon Azizi dianggap bersalah, maka tidak ada kesalahan pada Bu dewi. Putusan ini, menjadi titik terang bagi PT Dinasti Indomegah, yang selama menduga ada fraud diantara keduanya menjadi terbantahkan. (pul)