SUPREMASI SIPIL rek

Oleh: Haryadi (Lab45, 31 Juli 2026)

Optika.id – Supremasi sipil pada dasarnya adalah prinsip di mana kewenangan politik tertinggi dalam negara berada penuh di tangan pejabat sipil yang dipilih secara demokratis.

Adapun militer, aparat keamanan, dan seluruh elemen koersif negara bertindak sebagai instrumen profesional negara. Bukan bertindak sebagai aktor politik yang menentukan kebijakan.

Di era sekarang, supremasi sipil tak lagi sekadar membatasi militer untuk fokus profesional dan ada di barak. Tapi, supremasi sipil telah bergeser ke democratic governance of the security sector. Dalam hal ini, mencakup kendali sipil atas ranah baru seperti perang siber, intelijen, dan penggunaan AI dalam sistem pertahanan. Tentu keseluruhannya berada dalam payung konstitusi.

Supremasi sipil diyakini tetap penting dan krusial sekarang untuk tiga alasan utama.

Alasan pertama, jika tanpa pengawasan sipil yang kuat, maka militer maupun aparat keamanan mudah dikooptasi oleh rejim otoriter untuk membungkam suara oposisi maupun suara civil society yang kritis.

Alasan kedua, guna memastikan alokasi belanja alutsista yang bernilai raksasa tetap dapat diaudit dan dinilai relevansinya sesuai skala prioritas pembangunan nasional suatu negara.

Alasan ketiga, menjaga agar penanganan masalah non-militer (energi, digital, siber, AI, pertanian, infrastruktur, perkebunan, ekonomi biru, tambang, etc) tidak diselesaikan dengan pendekatan komando atau kekerasan.

Adapun karakter utama supremasi sipil dalam konteks negara sekarang mencakup beberapa aspek.

Karakter pertama, kewenangan keputusan politik berada di tangan sipil. Artinya, pemimpin sipil yang terpilih secara demokratis memegang kendali veto ultimate atas doktrin, strategi nasional, anggaran pertahanan, serta keputusan untuk berperang atau berdamai.

Karakter kedua, profesionalisme militer yang apolitik. Dalam hal ini, militer difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kapabilitas teknis pertahanan. Anggota militer aktif tidak boleh berpartisipasi dan dilibatkan dalam day to day politics. Tidak boleh menduduki jabatan politik atau jabatan publik atau jabatan sipil. Dan, tidak boleh berbisnis.

Karakteristik ketiga, pengawasan multi-lapis yang transparan. Disadari bahwa sektor pertahanan tidak berada dalam ruang hampa. Pertahanan patut tunduk pada pengawasan legislatif. Manut diaudit lembaga keuangan independen. Ada dalam ranah peradilan umum untuk tindak pidana umum. Serta, terbuka terhadap kontrol media dan publik.

Selanjutnya, belajar dari best-practices banyak negara dari dulu hingga sekarang, maka kalau benar-benar jadi pilihan jalan demokrasi setidaknya tersedia empat cara paling efektif untuk memperkuat dan melembagakan supremasi sipil.

Cara pertama adalah mengunci secara hukum fungsi utama militer hanya untuk pertahanan serangan luar negeri. Serta, menutup celah regulasi yang memungkinkan penyusupan prajurit aktif ke dalam birokrasi sipil dan atau jabatan publik.

Cara kedua, sipil tidak boleh asal-asalan mengontrol militer terlalu teknis. Apalagi jika tidak paham tentang strategi pertahanan. Kalangan akademisi, parlemen, dan politisi sipil wajib meningkatkan literasi pertahanan dan keamanan serta perang dan persenjataan mutakhir. Agar pengawasan yang dilakukan terhadap militer jadi berbobot dan substantif. Bukan sekadar kontrol formal tapi kosong makna.

Cara ketiga, memastikan proses pengadaan alutsista dan penganggaran pertahanan dibahas secara terbuka bersama parlemen. Dan, diaudit oleh lembaga pemeriksaan independen nasional, demi mencegah korupsi dan mendorong transparansi vendor.

Cara keempat, memperkuat civil society dan literasi civic bagi warga. Dalam hal ini adalah civic education untuk menopang warga menjadi active citizen. Kebebasan pers. Kebebasan akademik. Keseluruhan langkah ini penting untuk memperkuat budaya politik demokratis sebagai fondasi supremasi sipil.

Penting dicamkan, bahwa hambatan utama pelembagaan dan penguatan supremasi sipil era sekarang, bukan datang dari kudeta militer langsung. Tapi, dari ketidakmampuan atau rasa malas sebagian pemimpin sipil dalam menata-kelola kekuasaan pemerintahan. Ketika sebagian pemimpin sipil itu gagal, maka warga akan berspekulasi menoleh ke militer, dan menyerahkan sebagian tugas-tugas sipil ke militer. Hal ini secara perlahan akan mengikis supremasi sipil dan berkembang apa yang disebut sebagai militerisasi terselubung.

Berhal keseluruhan uraian di atas dapat dikontstatasikan, bahwa supremasi sipil pada era sekarang bukanlah kondisi statis. Bukan pula sekadar pemisahan fisik antara sipil dan militer. Tapi, supremasi sipil adalah dinamika relasional yang terus menerus dinegosiasikan.

Keberhasilan melembagakan supremasi sipil sangat bergantung pada legitimasi publik, kapasitas pengawasan sipil, dan komitmen kedua belah pihak untuk patuh pada rambu-rambu konstitusi yang menjadi payung demokrasi substantif. Dalam konteks ini, tantangan besarnya adalah mencegah militer melakukan pembangkangan halus (shirking) terhadap prinsip supremasi sipil. Nah !🇮🇩