EQUALITY itu

Oleh: Haryadi (Lab45, 26 Agt 2026)

Optika.id – Dalam konteks negara-bangsa era sekarang, maka equality dapat dipahamkan sebagai jaminan bahwa setiap warga-negara memiliki status politik yang setara, akses yang adil terhadap kesempatan dan sumber-daya publik. Serta, perlindungan dari diskriminasi struktural dan ketimpangan akibat algoritma maupun dominasi pasar global.

Equality ini selalu diperlukan dan bahkan semakin urgent. Sebab, diperlukan bagi negara-bangsa untuk menjaga kohesi sosial dan stabilitas. Karena, ketidakadilan yang terstruktur menimbulkan polarisasi ekstrem, kemarahan publik, dan kerentanan terhadap konflik sosial atau populisme otoriter. Juga, karena perkembangan teknologi AI dan otomasi yang berisiko memperlebar jurang ekonomi dan memperkuat bias algoritma jika tidak dipagari dengan prinsip equality. Hal lain adalah karena makin meningkatnya kecenderungan korupsi politik dan pemusatan kekuasaan pada segelintir oligarki.

Adapun prinsip yang menjadi pedoman bagi equality era sekarang meliputi equal dignity. Di mana setiap warga-negara harus diperlakukan sebagai subyek politik yang sama. Tak boleh ada diskriminasi berdasar status sosial, ekonomi, gender, agama, etnis, kedaerahan, atau identitas kultural. Prinsip berikutnya, negara harus bertindak pro-aktif melalui kebijakan publik untuk memangkas outcome gap. Bukan sekadar pasif memberi aturan yang seragam. Prinsip lainnya adalah equal opportunity with substantive fairness. Menegaskan bahwa kesetaraan formal kadang justru mempertahankan ketidaksetaraan. Maka, negara harus bergerak dari formal equality ke substantive equality. Artinya, kebijakan publik boleh berbeda perlakuannya jika perbedaan itu memang diperlukan untuk menghasilkan kesempatan yang benar-benar lebih equal.

Kalau diamati sungguh-sungguh pada negara-negara yang telah melembagakan equality, niscaya seketika tampak tiga karakteristik utamanya yang melekat.

Karakteristik pertama adalah berlakunya equality before the law. Hukum yang diterapkan tak mengenal imunitas informal sekalipun. Hukum bersifat impersonal. Aturan hukum berlaku konsisten bagi semua. Termasuk bagi penguasa, keluarga, pejabat, orang kaya, orang miskin, etc.

Karakteristik kedua, distribusi kesempatan tidak dikendalikan oleh oligarki. Dalam hal ini, negara tidak harus membuat semua warga-negara memiliki kekayaan sama. Negara berupaya mencegah konsentrasi kekuasaan, konsentrasi kekayaan, konsentrasi kesempatan, dan reproduksi elit oligarki. Kalau kekuasaan politik dan ekonomi saling memperkuat, maka niscaya equality makin sulit dipulihkan.

Karakter ketiga, institusi negara bersifat Inklusif dan representatif. Dalam hal ini kelompok miskin, minoritas, gender, kelompok rentan, dan generasi muda diafirmasi dan atau difasilitasi untuk memiliki akses nyata terhadap proses politik.

Berhal selalu relevan dan urgent-nya equality bagi tiap negara, maka wajar jika pelembagaan equality itu menjadi dambaan negara dan warga-negara yang berwawasan demokratis. Untuk ini, dikenal ada tiga cara yang diyakini paling efektif untuk melembagakan equality bagi negara-bangsa.

Cara pertama adalah membangun level playing field melalui institusi hukum dan politik sekaligus. Prioritas langkahnya memastikan independensi peradilan. Memastikan tegaknya prinsip anti-diskriminasi. Memastikan transparansi pembiayaan politik. Memastikan delivery akses informasi publik. Memastikan berjalannya checks and balances. Memastikan sistem pemilu yang representatif dan fair. Memastikan penegakan yang impersonal.

Cara kedua adalah menggabungkan equality politik dengan equality sosial-ekonomi. Ada alasan struktural untuk ini. Karena, demokrasi dapat mendorong kebijakan egaliter. Tapi, efeknya amat bergantung kepada distribusi sumber daya ekonomi. Dan, seberapa jauh demokrasi berhasil keluar dari elite capture.

Cara ketiga adalah melembagakan equal voice. Dalam hal ini negara perlu menciptakan mekanisme agar suara warga-negara tak hanya muncul lima tahun sekali. Tapi, harus masuk ke dalam proses konsultasi publik yang bermakna, dewan warga, partisipasi digital yang inklusif, keterbukaan data, mekanisme pengaduan publik, dan perlindungan terhadap media maupun masyarakat sipil.

Tentu upaya memperkuat pelembagaan equality itu tak berlangsung dalam ruang hampa. Setidaknya ada tiga tantangan nyata yang perlu diantisipasi.

Tantangan pertama adalah ketimpangan struktural. Dalam hal ini perbedaan status ekonomi, sering membuat kelompok miskin sulit mengakses keadilan hukum yang memadai.

Tantangan kedua berupa diskriminasi terselubung, yaitu prasangka sosial yang cenderung menghambat kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Sifatnya potensial, tak selalu manifes.

Tantangan ketiga berupa kesenjangan akses. Di mana perkembangan teknologi yang cepat, kadang meninggalkan warga-negara di kawasan tertinggal.

Tantangan keempat dan paling berat adalah berasal dari kelompok yang memperoleh keuntungan dari kondisi inequality, dan mereka memiliki kapasitas untuk mempertahankan inequality tersebut.

Sampai di sini, dengan segenap deskripsi ringkas perihal equality dalam konteks negara-bangsa era sekarang, dapat disimpulkan, bahwa equality bukan terutama masalah moral individual. Tapi, equality adalah masalah struktur kekuasaan dan desain institusi ekonomi-sosial-hukum yang secara aktif memproduksi disparitas.

Oleh sebab itu, equality hanya dapat dihadirkan melalui intervensi struktural yang radikal pada regulasi, kebijakan fiskal, dan pembongkaran hirarki kekuasaan. Tak bisa semata normatif lewat edukasi atau bantuan sosial. Nah !🇮🇩