Pemuda Demokrat Indonesia Jatim Kritik Pernyataan Budi Arie soal “Percepatan” Politik

Optika.id – Pemuda Demokrat Indonesia Jawa Timur melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan terjadinya “percepatan” dinamika politik sebelum 2029. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi memunculkan spekulasi yang tidak sehat mengenai keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Jawa Timur, Vabianus Hendrix, mengatakan seorang tokoh politik semestinya berhati-hati ketika menyampaikan pandangan menyangkut masa depan pemerintahan. Terlebih, pernyataan itu disampaikan oleh figur yang pernah menduduki jabatan menteri.

Menurut Vabianus, apabila pandangan mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 tersebut semata-mata merupakan analisis pribadi, Budi Arie seharusnya menjelaskan indikator yang mendasarinya.

“Kalau memang hanya sebuah analisis atau insting politik pribadi, pertanyaannya sederhana: apa dasar dan indikatornya? Jangan melempar wacana tentang pemerintahan yang tidak sampai 2029 tanpa penjelasan yang jelas. Pernyataan seperti itu hanya akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian politik,” kata Vabianus pada Optika.id, Rabu (26/8/2026).

Soroti Kehadiran Jokowi

Vabianus turut menyoroti konteks ketika pernyataan Budi Arie disampaikan. Dalam video yang beredar, Budi Arie berbicara dalam sebuah forum yang turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Budi Arie bahkan menyebut telah menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan “percepatan” tersebut kepada Jokowi.

Menurut Vabianus, situasi demikian dapat melahirkan berbagai tafsir di tengah masyarakat. Publik, kata dia, bisa saja menghubungkan pandangan Budi Arie dengan sikap politik Jokowi meskipun belum tentu terdapat hubungan antara keduanya.

“Kalau itu benar merupakan pandangan pribadi Budi Arie, jangan menyeret nama Pak Jokowi. Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa ada agenda politik bersama. Apalagi Budi sendiri mengatakan telah menyampaikan pandangan tersebut kepada Pak Jokowi,” ujarnya.

Karena itu, Vabianus meminta setiap pandangan politik yang bersifat personal disampaikan secara terang sehingga tidak menimbulkan persepsi seolah-olah mewakili tokoh atau kelompok politik tertentu.

Pertanyakan Konsistensi Dukungan terhadap Prabowo-Gibran

Pemuda Demokrat Indonesia Jatim juga mempertanyakan konsistensi sikap politik Budi Arie. Pasalnya, Projo sebelumnya menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga 2029.

Menurut Vabianus, sikap tersebut menjadi sulit dipahami ketika pada saat bersamaan muncul pembicaraan mengenai kemungkinan dinamika politik berlangsung lebih cepat dari 2029.

“Ini yang menjadi pertanyaan. Kemarin mengatakan Projo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029, bahkan sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan yang mengantarkan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. Sekarang justru membuka wacana seolah-olah ada kemungkinan pemerintahan tidak sampai 2029. Apa yang berubah?” katanya.

Vabianus berpandangan, kritik terhadap pemerintahan merupakan bagian yang sah dalam demokrasi. Namun, kritik seharusnya diarahkan pada kebijakan, program, maupun kinerja pemerintah dan disertai argumentasi serta solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau ada kebijakan pemerintah yang salah, kritik. Kalau ada program yang tidak berjalan, beri solusi. Tetapi jangan mengeluarkan pernyataan yang dapat dibaca sebagai upaya menggoyang kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah,” tegasnya.

Jangan Bawa Kekecewaan Politik

Vabianus juga menyinggung posisi Budi Arie yang tidak lagi berada dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Ia meminta agar persoalan jabatan ataupun kemungkinan kekecewaan politik tidak memengaruhi pernyataan seorang tokoh mengenai stabilitas pemerintahan.

“Kalaupun Budi Arie sakit hati atau kecewa karena diberhentikan Presiden Prabowo, jangan kemudian kekecewaan itu dibawa menjadi kebencian politik yang diwujudkan melalui pernyataan provokatif dan berpotensi menggoyang stabilitas bangsa. Kepentingan Indonesia jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi, jabatan, maupun kelompok,” ujarnya.

Menurut Vabianus, stabilitas politik menjadi penting ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai persoalan ekonomi, sosial, kebakaran hutan dan lahan hingga dinamika geopolitik internasional.

Masyarakat, menurut dia, membutuhkan kepastian bahwa pemerintahan dapat bekerja sesuai mandat konstitusional yang diberikan melalui pemilu.

“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan spekulasi. Pemerintah membutuhkan ruang untuk bekerja, bukan terus-menerus diganggu oleh narasi politik yang tidak jelas dasarnya. Jangan pertaruhkan stabilitas Indonesia hanya karena kepentingan atau kekecewaan politik seseorang,” katanya.

Pergantian Kekuasaan Harus Konstitusional

Vabianus menegaskan Pemuda Demokrat Indonesia yang memiliki akar historis dalam tradisi nasionalisme PNI dan Marhaenisme Bung Karno tetap berpandangan bahwa perubahan maupun pergantian kekuasaan harus berlangsung melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi.

Kebebasan menyampaikan pendapat, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab politik, terutama bagi figur publik yang pernyataannya dapat memengaruhi persepsi masyarakat.

“Demokrasi memberikan ruang untuk kritik, tetapi demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Kami menolak segala bentuk upaya mendelegitimasi pemerintahan melalui spekulasi dan narasi provokatif. Jika ada persoalan, selesaikan melalui konstitusi. Jika ada kritik, sampaikan dengan data. Jangan bermain api dengan stabilitas bangsa,” ujarnya.

Ia pun meminta semua kekuatan politik menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.

“Budi Arie harus ingat, jabatan bisa datang dan pergi, tetapi Indonesia harus tetap berdiri. Jangan karena kehilangan jabatan, kemudian kehilangan juga kebijaksanaan dalam menjaga kepentingan bangsa,” pungkas Vabianus.

Budi Arie Minta Maaf dan Sebut Analisis Pribadi

Pernyataan yang dipersoalkan tersebut bermula dari beredarnya video Budi Arie dalam pertemuan bersama sejumlah relawan yang turut dihadiri Jokowi. Dalam forum itu, Budi Arie mengutarakan insting politiknya mengenai kemungkinan dinamika politik berlangsung lebih cepat daripada 2029.

Budi Arie mengaitkan pandangannya dengan sejumlah dinamika sosial dan ekonomi serta pengalaman perubahan politik pada 1998. Projo kemudian memberikan penjelasan bahwa video yang beredar merupakan potongan dari pembicaraan yang lebih panjang dalam forum silaturahmi relawan.

Pada Rabu (26/8/2026), Budi Arie akhirnya memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul.

Ia menegaskan pandangan mengenai kemungkinan “percepatan” tersebut merupakan analisis pribadinya dan tidak berkaitan dengan Jokowi. Budi Arie mengakui pernyataannya telah memunculkan berbagai spekulasi dan penafsiran di tengah masyarakat.

Klarifikasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa sampai saat ini tidak terdapat keputusan resmi mengenai percepatan Pemilu 2029. Pernyataan yang menjadi polemik merupakan analisis mengenai kemungkinan dinamika politik, bukan pengumuman mengenai perubahan jadwal pemilu.