Optika.id – Ratusan juru parkir (jukir) yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Balai Kota Surabaya, Senin (31/8/2026). Massa memprotes kebijakan perparkiran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terutama penerapan sistem parkir digital dan mekanisme pembagian hasil retribusi.
Aksi tersebut membuat kawasan pusat pemerintahan Kota Surabaya dipadati massa. Konsentrasi demonstran berada di sisi timur Balai Kota, terutama Jalan Sedap Malam. Arus kendaraan di kawasan sekitar Balai Kota, termasuk akses menuju kawasan Jalan Wali Kota Mustajab, ikut terdampak oleh aktivitas massa.
Berdasarkan pantauan Optika.id hingga menjelang siang, massa yang mengenakan rompi jukir memenuhi kawasan depan Balai Kota sambil membawa sejumlah tuntutan. Mereka meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung menemui peserta aksi.
Ketua PJS, Izul Fiqri mengatakan para jukir sengaja mendatangi Balai Kota karena menginginkan adanya keputusan langsung dari wali kota terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Kami berharap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui kami secara langsung. Karena kami ingin langsung ada keputusan, tidak lagi menyampaikan ke pimpinan-pimpinan,” kata Izul di Balai Kota Surabaya, Senin (31/8/2026).
Bergerak dari Taman Mundu
Sebelum mendatangi Balai Kota, para jukir lebih dulu berkumpul di kawasan Taman Mundu, depan Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, sejak sekitar pukul 08.00 WIB.
Dari titik tersebut, massa kemudian bergerak secara bersama-sama menuju pusat Kota Surabaya.
Dalam perjalanan menuju Balai Kota, rombongan sempat berhenti di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso. Di lokasi itu, para jukir menyampaikan aspirasi sekaligus meminta anggota DPRD Surabaya ikut mengawal persoalan perparkiran.
Setelah itu, massa melanjutkan perjalanan menuju Balai Kota.
Memasuki kawasan Balai Kota, demonstran kemudian berkumpul di sekitar Jalan Sedap Malam. Mereka melakukan orasi di depan gerbang Balai Kota sambil menunggu respons pemerintah kota.
Aksi ini juga disertai mogok kerja oleh sejumlah jukir yang mengikuti demonstrasi.
Persoalkan Sistem Parkir Digital
Salah satu tuntutan utama massa berkaitan dengan penerapan parkir digital atau pembayaran parkir secara nontunai.
Para jukir menilai pelaksanaan kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan teknis di lapangan. Salah satunya menyangkut ketidaksinkronan antara pembayaran yang dilakukan masyarakat dengan mekanisme setoran jukir.
Menurut Izul, masyarakat didorong melakukan pembayaran secara nontunai. Namun, dalam pelaksanaannya jukir masih menghadapi kewajiban penyetoran yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan mekanisme digital.
“Di media sosial masyarakat diimbau untuk bayar non-tunai. Sementara di sore hari, jukir dipaksa setor kepada pemkot secara tunai. Jadi ada dua, masyarakat diminta non-tunai sementara jukirnya diminta setor tunai, susah kan,” ujar Izul, Senin (31/8/2026).
Karena itu, PJS meminta Pemkot Surabaya menentukan satu mekanisme pembayaran yang jelas.
“Oleh karena itu, tunggal pembayarannya. Pastikan sekarang juga, mau tunai atau non-tunai,” lanjutnya.
Meski melakukan demonstrasi, PJS menegaskan mereka pada dasarnya tidak menolak digitalisasi parkir. Mereka meminta sistem tersebut dievaluasi agar implementasinya tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi jukir resmi.
Menurut PJS, masih terdapat jukir yang belum memperoleh perangkat maupun fasilitas memadai untuk melaksanakan transaksi parkir secara digital.
Bagi Hasil Jadi Sorotan
Persoalan lain yang disuarakan massa adalah mekanisme pembagian hasil pendapatan parkir.
Para jukir menilai proporsi pembagian pendapatan yang berlaku belum memberikan kesejahteraan memadai bagi mereka.
Selain besar pembagian, massa mempersoalkan waktu pencairan pendapatan yang menjadi hak jukir.
Dalam sistem nontunai, PJS meminta bagian pendapatan jukir dapat diberikan pada hari yang sama. Alasannya, sebagian besar jukir menggantungkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari pendapatan parkir.
“Oleh karena itu kita minta pelimpahan bagi hasil untuk jukir kalau misalnya non-tunai dilakukan di hari yang sama maksimal jam 5 sore. Sehingga di sore hari istri jukir, anak jukir bisa belanja kebutuhan sehari-hari,” kata Izul.
Massa juga menyuarakan persoalan perlindungan sosial dan asuransi bagi jukir.
Mereka berharap kebijakan penataan parkir tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengubah sistem transaksi menjadi digital, tetapi juga memperhatikan nasib pekerja parkir yang selama ini bekerja langsung di jalan.
Digitalisasi Parkir Terus Didorong
Persoalan parkir memang menjadi salah satu agenda yang mendapatkan perhatian serius Pemkot Surabaya sepanjang 2026.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menegaskan penataan parkir dilakukan untuk menciptakan transparansi, kenyamanan pengguna jasa parkir, sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Pada 30 Januari 2026, Eri menyatakan penerapan sistem nontunai menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki tata kelola parkir di Surabaya.
Pemkot kemudian memperluas implementasi sistem tersebut secara bertahap.
Pada Mei 2026, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan juga mulai memberlakukan voucher parkir di tepi jalan umum dan sejumlah tempat khusus parkir sebagai bagian dari masa transisi menuju transaksi nontunai.
Sosialisasi dilakukan kepada jukir, PJS, masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan.
Digitalisasi tersebut kemudian terus diperluas. Salah satunya melalui penataan kawasan wisata Tunjungan Romansa dengan sistem pembayaran nontunai.
Namun, demonstrasi Senin ini menunjukkan proses transformasi sistem perparkiran tersebut masih menyisakan persoalan di tingkat pelaksana.
Minta Eri Cahyadi Turun Langsung
Di tengah aksi, para jukir berulang kali meminta Eri Cahyadi menemui mereka.
PJS menginginkan dialog dilakukan langsung dengan wali kota karena persoalan yang dibawa dinilai membutuhkan keputusan kebijakan, bukan sekadar pembahasan teknis dengan pejabat di bawahnya.
Mereka berharap pertemuan langsung bisa menghasilkan titik temu mengenai sistem pembayaran, pembagian hasil, pencairan pendapatan hingga perlindungan terhadap jukir resmi.
PJS juga meminta digitalisasi tidak dipaksakan apabila seluruh infrastruktur pendukung belum tersedia.
“Kalau misalnya pemkot tidak siap dengan digital secara total maka jangan dipaksakan,” kata Izul.
Menurut dia, kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat harus sejalan dengan kesiapan di lapangan.
Aksi ratusan jukir tersebut akhirnya menjadi ujian terbaru bagi kebijakan reformasi parkir Pemkot Surabaya. Di satu sisi, pemerintah berupaya mendorong transparansi melalui digitalisasi dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan parkir.
Di sisi lain, jukir meminta perubahan sistem tidak menghilangkan aspek kesejahteraan pekerja yang selama ini berada di garis depan pelayanan parkir.
Hingga Senin siang, massa masih menyuarakan tuntutan di kawasan Balai Kota Surabaya dan menunggu respons pemerintah kota.
Diskusi (0)
Komentar hanya untuk member
Login untuk BerkomentarBelum punya akun? Daftar gratis
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!