SOCIAL UNREST

Oleh: Haryadi (Lab45, 31 Agt 2026)

Optika.id – Social unrest adalah ekspresi kolektif berupa keresahan, gejolak, dan mobilisasi warga terhadap kondisi ekonomi-politik yang dipersepsi tidak adil dan tidak responsif. Ini merupakan gejala sistemik yang muncul ketika lembaga-lembaga formal dinilai gagal menghadirkan rasa keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bagi warga.

Ekspresinya dapat berupa demonstrasi damai, pemogokan kerja, pemboikotan, pembangkangan sipil, dan kerusuhan.

Penting dicatat, bahwa social unrest tidak otomatis berarti ancaman terhadap negara. Karena, dalam bingkai demokrasi substantif, sesungguhnya social unrest justru menjadi alarm korektif. Terutama ketika institusi formal gagal menangkap aspirasi warga.

Belakangan ini social unrest menjadi fenomena yang kerap muncul dan menguat di banyak negara. Penyebabnya adalah pertumbuham ekonomi yang tak merata. Sehingga, menimbulkan keputusasaan sosial di kalangan kelas menengah-bawah.

Selain itu, ada pula penyebab berupa pupusnya kepercayaan terhadap institusi politik. Dalam hal ini persepsi tentang perilaku partai politik, parlemen, kementerian, dan lembaga penegak hukum yang menyimpang dari fungsi normatifnya. Juga meluasnya korupsi, nepotisme, dan elit yang terisolasi dari realitas warga. Keseluruhan fenomena itu niscaya telah melemahkan legitimasi kekuasaan pemerintah dalam arti luas.

Penyebab lain lagi adalah amplifikasi media digital. Di mana teknologi mempercepat penyebaran informasi, dan mempermudah konsolidasi gerakan massa tanpa batasan geografis.

Adapun karakteristik social unrest era sekarang yang tampak paling mengedepan adalah tak selalu memiliki satu pemimpin, satu organisasi, dan satu ideologi. Pesertanya bersifat horisontal dan cair. Dapat berasal dari kekompok yang sangat berbeda, tapi bertemu pada satu grievance bersama.

Karakter lainnya adalah sangat cepat mengalami eskalasi. Informasi, video, simbol, dan narasi dapat membuat persoalan lokal menjadi persoalan nasional dan bahkan global dalam waktu singkat.

Karakter selanjutnya adalah lebih menuntut legitimasi moral dan penampilan. Bukan sekadar tuntutan material. Social unrest seringkali tak berfokus hanya untuk menuntut kenaikan upah atau perubahan kebijakan. Namun, lebih banyak mempertanyakan perihal keadilan, penegakan hukum, korupsi, resposivitas, etc.

Secara prinsip, social unrest itu selaras dengan demokrasi substantif. Karena, demokrasi substantif itu harus memungkinkan warga bersuara, didengar, mempengaruhi kebijakan, dan mengoreksi kekuasaan. Dalam kerangka ini, social unrest merupakan signal warga dalam mengevaluasi kembali perilaku penguasa dan kualitas institusi politik dan pemerintahan.

So, meskipun benar demokrasi substantif membutuhkan stabilitas, tapi stabilitas demokratis itu bukanlah ketiadaan protes atau social unrest. Stabilitas demokratis adalah kemampuan institusi mengolah protes atau social unrest menjadi koreksi perilaku penguasa dan kebijakan.

Berhal begitu, maka sikap ideal penguasa dan segenap aparatur kekerasan negara bukanlah mematikan social unrest. Tapi, mengubah energi social unrest menjadi reformasi kelembagaan.

Kata kuncinya, dengarkan dan identifikasi keluhan (grievance) yang sebenarnya diajukan dalam social unrest. Bedakan dan pisahkan suara keras yang dikumandangkan dalam social unrest dengan tindakan kekerasan preman berkedok ormas dan dengan tindakan kriminal. Berdialoglah dan buka ruang kanal negosiasi yang kredibel dengan warga pelaku social unrest. Koreksi kesalahan diri kekuasaan, jika secara nurani tuntutan social unrest itu legitimate. Ubah kebijakan prioritas, prosedur, dan institusi yang memang bermasalah. Kunci pamungkasnya, tegakkan hukum secara proporsional dan adil. Kekerasan dalam social unrest boleh ditangani. Tapi, dengan prinsip legalitas, necessity, proportionality, accountability, dan perlindungan hak warga.

Konon, negara yang matang dalam berdemokrasi tidak bertanya perihal bagaimana menghentikan social unrest, tapi bertanya perihal mengapa warga merasa harus melakukan social unrest.

Penting untuk dipahamkan, bahwa tindakan represif negara tidak akan pernah bisa menghilangkan social unrest. Kekerasan atau tindakan respresif negara hanya akan menekan gejala dipermukaan (silencing effect) secara sementara. Cara-cara represif dengan menggunakan aparatur kekerasan negara dan premanisme, justru akan memperdalam kekecewaan warga. Dan, sewaktu-waktu dapat memicu ledakan gejolak yang jauh lebih besar (backlash movement).

Bila suatu negara gagal mengatasi social unrest, maka risiko terburuknya adalah punahnya legitimasi yang bisa berujung pada krisis rejim. Jika ini terjadi, maka derajat bahayanya lebih tinggi daripada sekadar kehilangan populeritas. Nah !🇮🇩