Empat Orang Kepercayaannya Jadi Tersangka, Nusron Wahid Mulai Dibidik KPK

Optika.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berpotensi masuk dalam radar pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namanya mencuat setelah empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaannya menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KPK membuka peluang memanggil Nusron untuk dimintai keterangan apabila penyidik menilai keterangannya diperlukan dalam pengembangan perkara.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan keputusan mengenai pemeriksaan Nusron sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidikan.

“Apakah nanti NW (Nusron Wahid) dipanggil? Ya, itu tergantung kebutuhan penyidikan ke depan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Namun, KPK menegaskan hingga saat ini Nusron belum pernah diperiksa dalam perkara tersebut.

“Saya pastikan sampai saat ini belum ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ujar Taufik.

Empat Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka

Nama Nusron ikut terseret dalam pusaran perkara setelah KPK mengungkap bahwa empat dari delapan tersangka diduga merupakan orang kepercayaannya. Dugaan hubungan tersebut, menurut KPK, diperoleh berdasarkan keterangan dan barang bukti yang telah dikantongi penyidik.

Empat orang tersebut adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto alias Gus Arif, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.

Sementara empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; serta pihak swasta Rizal Pahlevi.

KPK menyatakan penyidik masih terus mendalami hubungan antara para tersangka serta pihak-pihak lain yang diduga mengetahui rangkaian pengurusan HGB tersebut.

Karena itu, peluang pemeriksaan terhadap Nusron belum tertutup.

“Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan,” kata Taufik.

Dugaan Suap Rp1,5 Miliar

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, pihak Summarecon diduga memberikan uang Rp1,5 miliar terkait proses pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas lahan milik perusahaan di Kabupaten Bogor.

Dua tersangka yang diduga bertindak sebagai pemberi adalah Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi yang disebut sebagai perantara pihak Summarecon.

Uang tersebut diduga diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung melalui Erwin.

Nilai uang yang akhirnya diserahkan disebut lebih rendah dibandingkan permintaan awal. Dalam pengungkapan perkara, permintaan awal disebut mencapai Rp2 miliar, sedangkan uang yang kemudian diberikan sebesar Rp1,5 miliar.

Kasus tersebut kini berkembang tidak hanya pada transaksi dugaan suap, tetapi juga jaringan pihak yang diduga terlibat maupun mengetahui proses pengurusan pertanahan tersebut.

Nusron Kembali Absen dari Rapat DPR

Di tengah mencuatnya perkara tersebut, Nusron Wahid kembali tidak terlihat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Dalam rapat yang membahas agenda terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2027 tersebut, Kementerian ATR/BPN diwakili Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan.

Ossy menjelaskan kehadirannya dalam rapat merupakan penugasan langsung dari Nusron. Menurut dia, ketidakhadiran Nusron berkaitan dengan agenda menteri yang telah dijadwalkan sebelumnya.

“Saya hadir di sini kemarin mewakili. Tentunya itu adalah penugasan dari beliau sebagai Menteri ATR BPN. Dan tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan,” ujar Ossy kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).

Ketidakhadiran tersebut terjadi ketika perhatian publik sedang tertuju pada pengusutan perkara HGB Bogor dan penetapan sejumlah orang yang disebut dekat dengan Nusron sebagai tersangka.

KPK Masih Dalami Perkara

Meski nama Nusron kini berada dalam sorotan, KPK belum menyatakan Menteri ATR/BPN tersebut terlibat dalam tindak pidana yang sedang disidik.

Status Nusron hingga Rabu (16/9/2026) juga bukan tersangka dalam perkara tersebut. KPK baru menyampaikan kemungkinan memanggilnya apabila keterangannya dianggap relevan dan diperlukan oleh penyidik.

Dengan demikian, perkembangan penyidikan selanjutnya menjadi penting untuk melihat apakah pemeriksaan akan berhenti pada delapan tersangka yang telah diumumkan atau berkembang kepada pihak lain.

Keterangan empat tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron juga berpotensi menjadi bagian penting dalam penelusuran KPK untuk mengetahui jalur komunikasi, aliran uang, dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam proses pengurusan HGB tersebut.

Untuk sementara, KPK memilih tidak mendahului hasil penyidikan. Lembaga antirasuah itu menegaskan setiap pemanggilan akan ditentukan berdasarkan kebutuhan pembuktian perkara.

Artinya, Nusron belum diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka. Namun, setelah empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaannya masuk dalam daftar tersangka, peluang Menteri ATR/BPN tersebut dimintai keterangan kini terbuka.