Struktur Kepemilikan Saham Tidak Transparan

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id – Ada berita yang membuat bumi Indonesia “gonjang-ganjing” yaitu berita tentang jatuhnya pasar saham di Indonesia. Tentu yang terkejut dengan berita tentang saham ini adalah para pelaku pasar saham, investor, perusahaan, para pengambil keputusan dibidang ekonomi dsb. Sedangkan masyarakat umum terutama kelompok bawah tidak faham bahkan tidak peduli dengan berita jatuhnya pasar saham itu karena mereka masih bergelut dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, harga-harga bahan pokok naik, antrian panjang bahan bakar Pertalite di SPBU dimana-mana, yang berada di kawasan kebakaran hutan dan lahan menderita sesak napas, tidak bisa beraktivitas keluar rumah karena gelap gulita akibat tebalnya asap. Walaupun rakyat jelata tidak faham dengan kejadian ini, namun ujung-ujungnya mereka toh terkena dampaknya juga.

Seperti diketahui media nasional maupun internasional memberitakan bahwa Indeks Komposit Jakarta (JCI) anjlok 10,76% menjadi 11,39% (turun sekitar 630 menjadi 660 poin ke level 5.200) pada 16 Oktober 2026, menandai penurunan terbesar dalam satu hari sejak Januari 1998.

Penyebabnya penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International) mengumumkan konsultasi mengenai proposal untuk menurunkan status Indonesia dari status Pasar Berkembang menjadi Pasar Berdiri sendiri (standalone market) turun dua tingkat) akibat kekhawatiran terhadap tata kelola dan transparansi transparansi kepemilikan saham, dan dugaan perilaku perdagangan yang terkoordinasi. Anjloknya saham itu memicu penghentian perdagangan sementara secara otomatis tak lama setelah pembukaan ketika indeks turun sebesar 8%, sebelum melanjutkan perdagangan pada pagi harinya.

Ada pemain pasar saham yang mengatakan bahwa status Standalone Market atau Pasar Berdiri Sendiri itu ibaratnya pasar saham di Indonesia itu diisolasi dunia dan disetarakan dengan negara Zimbwabe di Afrika yang menyebabkan investor saham menjauh tidak tertarik membeli saham-saham Indonesia.

Anjlok nya saham itu menekan Rupiah Indonesia dan menambah penurunan ekuitas yang lebih luas yang menyebabkan JCI kehilangan hampir 40% sepanjang tahun 2026.

Lembaga MSCI meminta transparansi yang lebih besar terkait struktur pemegang saham Indonesia karena investor institusional internasional menimbulkan kekhawatiran tentang data kepemilikan yang tidak transparan, kepemilikan saham yang sangat terkonsentrasi, dan dugaan perilaku perdagangan yang terkoordinasi.

Secara umum yang disebut transparansi struktur pemegang saham mengacu pada pengungkapan yang terbuka, akurat, dan tepat waktu tentang siapa yang memiliki, mengendalikan, dan memegang hak ekuitas utama atau menguntungkan dalam sebuah perusahaan. Ini memastikan bahwa investor, regulator, dan publik dengan jelas memahami distribusi saham, kekuasaan suara, dan pengambil keputusan akhir di balik entitas korporasi

Transparansi itu mengidentifikasi orang pribadi (pemilik manfaat) atau entitas institusional yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan persentase signifikan saham, bukan hanya perusahaan cangkang atau nama nominee; mengungkapkan hak suara khusus, saham kelas ganda, piramida, atau perjanjian pemegang saham yang mengalihkan kendali riil dari persentase ekuitas dasar; dan mengungkap hubungan antara pemegang saham, anggota dewan, dan manajemen eksekutif untuk mencegah konflik kepentingan tersembunyi.

MSCI berpendapat bahwa tanpa data yang jelas dan andal tentang siapa yang sebenarnya memegang saham—terutama di balik lapisan kepemilikan yang kompleks atau tersembunyi—manajer dana global tidak dapat mengukur secara akurat free-float sejati perusahaan (saham yang dapat diperdagangkan secara publik) atau mereplikasi indeks internasional dengan aman. Selain itu konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi dikombinasikan dengan kurangnya klasifikasi investor yang rinci menciptakan kekhawatiran akan pembentukan harga buatan dan perdagangan terkoordinasi yang mendistorsi nilai pasar yang adil.

Menurut MSCI ada dugaan perdagangan terkoordinasi (coordinated trading behavior), adanya indikasi aktivitas transaksi yang diatur atau dikoordinasikan sehingga mengganggu pembentukan harga saham yang wajar; penegakan aturan belum optimal: Dinilai kurang bukti nyata dari efektivitas penegakan hukum dan regulasi pasar modal oleh otoritas terkait; dan reformasi belum berdampak nyata: Rencana peningkatan free float minimum menjadi 15% serta pembenahan transparansi dari OJK dan BEI belum meyakinkan investor institusional global

Kenapa soal transparansi struktur kepemilikan itu penting? Karena bisa membantu memblokir penyalahgunaan struktur korporasi untuk pencucian uang, penghindaran pajak, atau pendanaan terorisme; mengurangi risiko pemegang saham mayoritas mengeksploitasi pemegang saham minoritas atau menggunakan akuntansi kreatif dan manajemen laba pendapatan; dan meningkatkan kepercayaan investor,

Karena itu MSCI menurunkan kriteria Alur Informasi Indonesia, menyatakan bahwa ketidakjelasan struktural dan pengungkapan institusional yang tidak memadai merusak investasi pasar secara keseluruhan, yang akhirnya mendorong MSCI untuk memberikan konsultasi dalam mengklasifikasikan ulang Indonesia dari Pasar Berkembang.