Perang Iran melawan Amerika Serikat-Israel: Damai Tak Kunjung Datang?

Oleh: Ridwan al-Makassary (Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII)

Optika.id – Perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel telah berlangsung lebih dari delapan bulan, sejak 28 Februari 2026. Kini, perang Iran melawan AS menapaki babak yang semakin rumit dan genting. Pelbagai gencatan senjata dan upaya negosiasi diplomatik belum membuahkan kesepakatan politik yang berkelanjutan. Bahkan, pada 3 November 2026, Washington kembali melancarkan serangan terbatas di Pulau Qeshm, kawasan strategis di sekitar Selat Hormuz.

Serangan terbatas AS tersebut diklaim sebagai tindakan defensif untuk menyahuti ancaman rudal Iran terhadap aset militer Amerika. Dalam hal ini, Washington menyatakan bahwa serangan tersebut bukan operasi tempur berskala besar. Namun, bagi Teheran, setiap serangan baru merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan dapat memicu pembalasan yang sama kerasnya.

Salah satu dimensi paling penting dalam perang ini adalah Selat Hormuz. Jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman tersebut merupakan urat nadi perdagangan energi internasional. Iran memahami betul bahwa Selat Hormuz merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan biaya politik dan ekonomi bagi Washington dan sekutu-sekutunya. Sebaliknya, Amerika Serikat berusaha mempertahankan kebebasan navigasi melalui tekanan militer dan blokade terhadap pelabuhan Iran.

Di tengah eskalasi konflik tersebut, diplomasi belum sepenuhnya dihardik dari matra realitas. Qatar sedang memainkan peran penting sebagai mediator yang menyampaikan proposal antara Washington dan Teheran. Pada awal November, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa pembicaraan melalui mediator Qatar berlangsung intensif. Namun, perundingan belum menghasilkan terobosan penting.

Iran mengajukan sejumlah persyaratan, antara lain penghentian blokade pelabuhan, pencabutan sanksi, dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Juga, Iran menegaskan bahwa pembicaraan mengenai program nuklir harus dilakukan setelah persyaratan tersebut dipenuhi. Sementara itu, Washington tetap mempertahankan tuntutan agar Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Iran bahkan mengusulkan penyederhanaan proposal tujuh tahap menjadi mekanisme yang dapat dilaksanakan dalam dua hari. Namun, perbedaan mendasar mengenai urutan pelaksanaan kesepakatan masih menjadi hambatan. Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyampaikan optimismenya mengenai perkembangan perundingan. Sedangkan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran masih mungkin dicapai. Namun, pernyataan tersebut berjalan beriringan dengan operasi militer terbatas yang dilakukan Washington.

Karenanya, persoalan kepercayaan menjadi sangat penting di sini. Bagaimana mungkin sebuah kesepakatan dapat bertahan apabila masing-masing pihak masih mempersiapkan serangan sebagai alternatif diplomasi?

Selain Qatar, China dan Pakistan juga memiliki posisi strategis. Beijing telah menyuarakan penolakan terhadap kemungkinan dimulainya kembali operasi militer dan mendorong penyelesaian politik. Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dalam pertemuannya dengan pejabat keamanan Iran Ali Bagheri Kani pada 2 November, menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur politik. Sedangkan Pakistan juga memiliki pengalaman dalam memfasilitasi proses diplomasi sebelumnya.

Sementara itu, keterlibatan negara-negara seperti Arab Saudi dan Turki menunjukkan bahwa negara-negara kawasan mulai mencari mekanisme keamanan yang tidak sepenuhnya bergantung pada Washington.

Memang, diplomasi multilateral semacam ini perlu diperkuat. Perdamaian tidak dapat hanya bergantung pada kesediaan dua negara untuk menghentikan tembakan dan rudal. Ia membutuhkan jaminan keamanan regional, mekanisme pengawasan, dan kesepakatan yang dapat dipercaya oleh semua pihak.

Konflik Yaman mengajukan pertanyaan mendasar terhadap paradigma keamanan internasional, yakni, apakah superioritas militer benar-benar dapat menciptakan perdamaian?

Amerika Serikat memiliki keunggulan teknologi, kekuatan udara, armada laut, dan jaringan pangkalan militer global. Israel juga memiliki kemampuan intelijen dan pertahanan udara yang sangat maju. Namun, keunggulan tersebut tidak otomatis menghilangkan kemampuan Iran untuk melakukan perlawanan asimetris melalui rudal, drone, jaringan sekutu regional, dan juga tekanan terhadap jalur perdagangan strategis.

Iran mungkin menghadapi kerusakan infrastruktur militer yang parah, tetapi kemampuan untuk mengganggu stabilitas kawasan tetap menjadi instrumen tawar-menawar geopolitiknya. Lebih jauh, strategi Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan juga memiliki konsekuensi serius. Negara-negara tetangga dan masyarakat dunia ikut menanggung risiko ekonomi dan keamanan. Karenanya, tidak tepat apabila keamanan regional hanya dipahami sebagai kemenangan strategis salah satu pihak.

Perkembangan 3 November 2026 memperlihatkan bahwa perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel belum benar-benar menemukan titik akhir penyelesaian. Serangan terbatas Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz berlangsung ketika perundingan melalui Qatar masih berjalan. Washington berbicara mengenai kemungkinan kesepakatan, sementara Teheran menegaskan bahwa tuntutan politik dan ekonominya harus dipenuhi.

Kondisi ini mengingatkan kita bahwa diplomasi tanpa kepercayaan mudah kehilangan makna, sementara kekuatan militer tanpa visi perdamaian hanya memperpanjang ketidakpastian. Barangkali persoalan paling mendasar dalam perang ini adalah kecenderungan para pemimpin negara untuk mengukur keamanan melalui kemampuan mengalahkan lawan, bukan kemampuan membangun tatanan yang memungkinkan semua pihak hidup tanpa ancaman.

Perdamaian tidak lahir ketika satu negara berhasil mempermalukan negara lainnya. Ia juga tidak tercipta hanya karena sebuah negara kehilangan kemampuan untuk melancarkan serangan balasan.

Perdamaian secara niscaya membutuhkan kesediaan politik untuk mengakui bahwa keamanan satu negara tidak mungkin dibangun secara permanen dengan menghancurkan keamanan negara lain.

Pungkasannya, Timur Tengah tidak membutuhkan lebih banyak rudal, blokade, dan ancaman pembalasan. Kawasan ini membutuhkan arsitektur keamanan yang mengakui kepentingan seluruh negara, menghormati kedaulatan, melindungi masyarakat sipil, dan menyediakan ruang bagi penyelesaian perselisihan secara damai. Sebab, kemenangan terbesar dalam perang bukanlah ketika musuh berhasil dikalahkan, melainkan ketika generasi berikutnya tidak lagi harus mewarisi perang yang sama.