Optika.id, Surabaya – Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kembali lontarkan isu kontroversial. Cak Imin, setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto, usul agar pilkada (pemilu kepala daerah) dikembalikan tidak lsngsung. Kepala daerah dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) seperti zaman Orde Baru.
Cak Imin mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses demokrasi dan pembangunan.
Menurut dia kenapa pilkada oleh DPRD:
– Biaya Pilkada yang terlalu mahal: Muhaimin menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada langsung saat ini menimbulkan biaya yang sangat besar dan tidak efisien. Calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya tinggi, bahkan kadang tidak rasional.
– Lemahnya kemandirian daerah: Meskipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, hampir seluruh program pembangunan tetap bergantung pada Pemerintah Pusat. Kondisi ini membuktikan bahwa sistem yang ada belum menghasilkan otonomi daerah yang sejati.
– Pencarian jalan efektif: Muhaimin mengusulkan dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat. Kedua, pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota.
– Lontaran Cak Imin mulai liar. Pendapat ini berpotensi menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat sipil yang khawatir kehilangan hak pilih jika Pilkada tidak lagi langsung. Muhaimin menegaskan bahwa PKB tetap pada posisi mendukung perubahan sistem demi efektivitas proses demokrasi dan percepatan pembangunan.
Di sisi lain masyarakat sipil memiliki pendapat yang beragam tentang upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung. Beberapa di antaranya khawatir bahwa perubahan mekanisme ini dapat mengurangi peran serta masyarakat dalam proses politik dan berpotensi memicu praktik politik yang kurang transparan.
Di samping itu pilkada tidak langsung bisa mengurangi hak pilih masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah
– Berpotensi memicu praktik politik uang dan korupsi di tingkat DPRD
– Kurang demokratis karena tidak melibatkan masyarakat langsung dalam proses pemilihan
Tulisan: Aribowo