Kasus Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Beri Perintah: “Apa yang dikatakan Jurist Tan dan Fiona Handayani adalah kata-kata saya”

Optika.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU), Roy Riady, mengungkap “keseweng-wenangan” Nadiem Anwar Makarim (Menteri Pendidikan, Budaya, dan Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi/Mendikbudristek) diberikan kepada Jurist Tan dan Fiona Handayani. Nadiem meminta semua pejabat harus tunduk kepada Jurist Tan dan Fiona Handayani.

“Apa yang dikatakan Jurist Tan dan Fiona Handayani adalah kata-kata saya,” kata Roy menirukan perintah Nadiem Makarim kepada pejabat eselon 1 dan 2 di Kemendikbudristek dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 23/12/2025.

Sejak perintah Nadiem Makarim kepada eselon 1 dan 2 Kemedikbud itu maka Jurist Tan dan Fiona sering memimpin zoom meeting dengan pejabat Eselon 1 dan 2 di Kemendikbud mewakili Menteri Nadiem untuk membahas program dan projek pendidikan di Indonesia. Projek itu antara lain Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan program Merdeka Belajar melalui Digitalisasi Pendidikan berbasis Chromebook.

Saking besarnya kekuasaan Jurist Tan dan Fiona itu para pejabat eselon 1 dan 2 memberikan pengakuan yang menyodok Jurist Tan dan Fiona dalam persidangan di Tipikor PN Jakarta Pusat.

“Setahu saya, Jurist Tan itu kan yang diberi kewenangan (besar) yang meliputi IT, masalah anggaran, regulasi, sama SDM. Jadi siapapun juga yang nanti akan rotasi, mutasi, dan seterusnya, promosi, jadi itu kewenangan Jurist Tan,” ujar Hamid Muhammad, mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dalam sidang, Selasa, 23/12/2025.

Pengakuan terdakwa Hamid dalam sidang di PN Jakarta Pusat mengungkap adanya tata kelola manajemen Kemendikbudristek dalam hegemoni dan kekuasaan Nadiem sepenuhnya. Dan kekuasaan itu dijalankan dan diarahkan untuk berbagai proyek oleh Jurist Tan dan Fiona.

“Sampai mutasi pegawai pun kewenangannya? Maka apakah eselon dua termasuk Pak Mul, Bu Sri, termasuk saudara sendiri eselon satu juga ngeri-ngeri sedap nih dengan Jurist Tan ini, begitukah?” saat ditanya oleh jaksa Roy.

Hamid menjawab singkat, “Iya, betul”. Jaksa sebut Nadiem beri kewenangan Jurist Tan dan Fiona Jurist Tan bukan pegawai internal kementerian. Dia bergabung di Kemendikbudristek setelah Nadiem dilantik menjadi menteri.

Sementara itu pengakuan mengejutkan juga diungkap olehJumeri, mantan Dirjen Paudasmen Kemedibudristek, yaitu dirinya merasa menjadi target dari Jurist Tan. Jumeri mengatakan kerap berseberangan pandangan dengan Jurist Tan dalam berbagai kebijakan internal kementerian.

Jumeri dalam sidang dengan terdakwa Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, dan Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, mengaku peranan kebablasan Jurist Tan.

Jumeri mengaku kalau seringkali berseberangan dengan Jurist Tan dalam berbagai urusan kementerian. Bahkan Jumeri menduga Jurist Tan membencinya.

“Ya saya termasuk orang yang sering berseberangan pandangan dengan Jurist Tan dalam banyak hal sehingga kayaknya dia itu benci sekali dengan saya, Pak. Gitu. Jadi ya saya jadi target man gitu,” keterangan Jumeris di depan Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat.

“Contohnya, Pak, contohnya jangan cerita dulu, contohnya apa?” tanya hakim Andi.

“Ya kalau rapat-rapat itu seperti sinis gitu loh, Pak. Saya memang pernah bertentangan karena ‘rebutan fasilitas UPT’, Pak,” urai Jumeri. Misalnya dalam kasus fasilitas unit pelaksana teknis (UPT) tersebut. Jumeri mengaku kerap menolak sejumlah permintaan yang menurutnya tak memiliki dasar kuat dan berpotensi merugikan anak buahnya.

“Jadi kami punya dua UPT, yaitu PP PAUD, PP PAUD dan LPMP, Pak. Nah waktu itu LPMP yang bagus akan diminta oleh GTK untuk diminta GTK. Nah saya minta firm, Mbak Juris LPMP ke Paudasmen, BP PAUD ke GTK. Kemudian sampai menjelang ditandatangani SK-nya Pak Jumeri ini SK-nya ditandatangani gimana tetap itu? Ya saya tetap milih semua LPMP masuk ke kami gitu. Jadi sebenarnya mereka mau milih, Pak. Gitu,” urai Jumeri.

“Terus juga ketika BP PAUD itu sudah menjadi bagian dari GTK, kita kan rapat, Kami meminta mbok ya itu diciptakan suasana yang sejuk dulu kepala BP PAUD itu ditetapkan dulu nanti baru dievaluasi gitu evaluasi. Nah kemudian mereka enggak mau. ‘Lho Pak Jumeri punya kepentingan apa?’ Lho itu masih anak buah saya, saya bilang gitu. Saya harus membela anak buah saya gitu,” kata Jumeri lebih lengkap.

Jumeri juga mengaku pernah diminta memberhetikan direktur. Namun, saat itu dia menolaknya.

“Yang kemudian diganti Bu Sri itu?” tanya hakim.

“Bukan. Ya Bu Sri sebenarnya direktur kami, saya diminta untuk memberhentikan, mengajukan pemberhentian. Saya tanya alasannya apa? Dia tidak menyebutkan alasannya karena pegawai negeri menurut saya harus ada alasan yang mendasar ketika dia kita memberhentikan orang,” jelas Jumeri.

Jumeri mengatakan dirinya sempat dipanggil Nadiem. Menurutnya, pemanggilan itu lantaran dirinya sering berbenturan pandangan.

Selain itu, Jumeri menceritakan peristiwa ketika dirinya diminta menyeleksi kepala unit pelaksana teknis (UPT). Meski proses seleksi telah dilakukan dan undangan pelantikan sudah dikirim, pelantikan tersebut justru tak dilaksanakan.

Stafsus Jurist Tan dan Fiona Handayani

Pada tanggal 2 Januari 2020 Menteri Nadiem Anwar Makarim mengangkat Jurist Tan sebagai Staf Khusus Menteri (SKM) di Bidang Pemerintahan yang tugasnya memberikan masukan strategis terkait kebijakan pemerintahan di sektor pendidikan, termasuk peran diantaranya dalam program Merdeka Belajar.

Selain itu, terdakwa Nadiem Makarim juga mengangkat Fiona Handayani sebagai Staf Khusus Menteri (SKM) di Bidang Isu-Isu Strategis.

Menurut Jaksa dalam dakwaannya, Nadiem Makarim memberikan kekuasaan yang luas kepada Jurist Tan dan Fiona Handayani. Menteri Nadiem menyampaikan kepada pejabat Eselon 1 dan 2 di Kemendikbud bahwa “APA YANG DIKATAKAN JURIST TAN DAN FIONA HANDAYANI ADALAH KATA-KATA SAYA”.

Dalam siding itu Jaksa telah mendakwa Dalam kasus ini, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dan kawan-kawan disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp2,1 triliun.

Mereka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Nadiem baru akan menjalani sidang dakwaan pada 5 Januari 2026.

Sebelumnya, Nadiem dijadwalkan untuk mendengarkan dakwaan pada Selasa (16/12/2025). Namun, karena masih dirawat pascaoperasi, agenda sidang untuknya ditunda. Tetapi, pada Selasa pekan lalu, hakim memerintahkan JPU untuk membacakan dakwaan bagi tiga terdakwa lainnya. Ketiga terdakwa itu adalah Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.

Tulisan: Aribowo