Pilkada Langsung Uang Mengalir ke Rakyat, Tak Langsung ke Elite

Optika.id – Pilkada (pemilihan umum kepala daerah) selalu main uang (money politics). Jika pilkada langsung uang mengalir ke rakyat, tetapi yang tidak langsung uang mengalir ke atas atau elite.

Pilkada tidak langsung di zaman Orba selalu melalui jalur politik yang harus dilalui kandidat kepala daerah. Jalur politik itu mulai dari Istna hingga ke politisi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Semua itu harus dilalui kandidat kepala daerah. Baik dia lakukan sendiri maupun melalui broker politik (tokoh perantara khusus) atau tim khususnya.

Di zaman rezim Soeharto, Orde Baru (Orba), yang menjadi kepala daerah sebagian besar bupati dan walikota, juga gubernur, dari TNI, utamanya TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat). Walikota Surabaya, misalnya, sejak Orba berasal dari TNI AD. Tidak pernah dari sipil. Tidak ada kiai, ustadz, akademisi, tukang atau pedagang kayu macam Joko Widodo menjadi kepala daerah.

Semua dari TNI. Apa makna fakta itu: semua kepala daerah ada di laci presiden Soeharto. Istana yang nenentukan siapa kandidat, siapa yang harus maju, siapa yang boleh dan tidak maju, dan yang harus menang. Kekuasaan dan pengendalian pilkada diarahkan dari Istana. Biasanya policy Istana kemudian dioperasionalkan oleh inner criclenya (IC).

Dari Istana dan ICnya, biasanya terus mengalir ke menteri-menteri. Biasanya lewat menteri dalam negeri atau menteri pertahanan keamanan atau menteri lain yang mempunyai akses langsung ke Istana.

Setelah beres dari Istana dan IC itu maka jalur politik kandidat ke parpol (partai politik) pengusung kandidat. Mulai dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) hingga DPC (Dewan Pimpinan Cabang) harus dilalui oleh kandidat.

Kandidat setelah membereskan jalur politik dari jalan kekuasaan maka harus membereskan jalur parpol dari Pusat hingga DPC. Setelah itu kandidat harus nego untuk “beli suara” di DPRD agar bisa menang. Misalnya di DPRD Surabaya ada 50 kursi atau suara. Agar bisa menang maka kandidat harus minimal membeli 26 suara di DPRD Surabaya. Biasanya agar aman mereka membeli sekitar 30 suara.

Yang menarik, agar kontestasi pilkada di DPRD itu terkesan “demokratis,” biasanya mengindari calon tunggal, maka kandidat harus “membeli calon pelengkap penderita.” Calon pelengkap penderita itu maju untuk kalah.

Konon calon pelengkap penderita itu pun bisa terjadi saat pilwali Kota Solo jaman Gibran Rakabuming Raka. Lawannya adalah kandidat maju untuk kalah. Kandidat macam ini selalu diambilkan orang yang kapasitas dan kapabilitasnya jauh di bawah kandidat utama.

Jika pilkada langsung saja bisa dimainkan kandidat dan voting rakyatnya, apalagi pilkada melalui DPRD. Sangat gampang dimainkan dan diatur oleh kekuasaan atas.

Apakah kandidat kepala daerah (KD) oleh DPRD tidak mengeluarkan dana gede?

Hitungan Tim Optika.id besar sekali. Membereskan jalan politik di jalur kekuasaan memerlukan duit miliran rupiah. Mulai minta restu Istana, lewat IC, menteri-menteri, broker politik Jakarta, dan sebagainya memerlukan miliaran.

Kandidat juga harus membeli parpol: dari DPP hingga DPC juga perlu dana miliaran. Setelah itu kandidat agar menang memerlukan duit besar untuk “membeli suara” anggota DPRD. Minimal 50 persen plus 1. Misal untuk DPRD Surabaya minimal harus beli 26 suara.

Biasanya kandidat juga diminta membiayai kandidat pelengkap penderita, yang tampil atau maju untuk kalah, dan itu pun perlu dibiayai oleh kandidat yang diunggulkan tersebut. demi sebuah drama “pesta demokrasi.”

Menilik alur perjalan kandidat dalam pilkada oleh DPRD itu tampak besar pula money politicsnya. Uang besar miliaran itu mengalir ke atas. Mengalir ke kekuasaan. Mengalir ke elite kekuasaan, parpol, broker, dan aparat keamanan.

Yang paling penting dalam pilkada oleh DPRD adalah semua proses pilkada tidak langsung bisa dikontrol dan dikendalikan oleh kekuasaan. Hampir seratus persen pilkada tidak langsung dikendalikan Istana, ICnya. Pilkada tidak langsung dalam konteks ini merupakan bagian dari akumulasi kekuasaan otoriter.

Itu semua yang diimpikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto. Semua kekuasaan berada di dalam genggamannya.

Prabowo meminta Pilkada tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui DPRD. Dia mengatakan, “Kalau sudah memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kenapa tidak langsung memilih gubernur dan bupati saja, itu saja”.

Pilkada Langsung

Pilkada langsung memang memerlukan duit banyak. Ada biaya pemilu yaitu biaya kampanye, branding kandidat, dan sebagainya. Ini bukan money politics. Juga ada biaya “membeli” parpol pengusung. Jika kandidat popular, elektabilitasnya tinggi, biasanya kandidat malah didekati parpol untuk diusung sebagai kandidat.

Jika kandidat rendah elektabilitasnya memang memerlukan dana besar. Mulai dari beli parpol, kampanye, hingga “membeli” pemilih alias money politics (MP). Kandidat melakukan MP karena takut kalah, sebab posisi elektabilitasnya rendah. Akibatnya banyak kandidat melakukan MP.

Andai UU Pemilu ketat mengatur MP dan memberi sanksi keras maka MP bisa kecil sekali. Missal jika kandidat ada indikasi MP maka bisa didiskualifikasi. Jika KPU keras lakukan diskuslifikasi kandidat MP maka bakal berkurang MPnya.

Selama ini aturan tentang MP longgar dan KPU pun tidak berani bertindak tegas. Akibatnya kandidat berlomba-lomba lakukan MP. Dan yang menyogok rakyat itu kan kandidat. Yang membagikan uang ke rakyat itu kan kandidat juga.

Bukan rakyat yang minta MP. Bukan rakyat yang menjual suaranya, tetapi kandidat “memaksa” atau mendorong rakyat untuk menjual suaranya. Tragisnya, semua isu MP diidentikan menyebabkan rakyat rusak dan rakyat yang salah. Padahal rakyat sampai hari ini belum pernah rusak karena pilkada dan pemilu langsung. Mereka malahan menikmatinya.

Memang dalam kasus MP pilkada langsung uang mengalir ke rakyat. Uang masuk ke kantong rakyat. Kalau dalam pilkada tidak langsung, uang masuk ke politisi DPRD, parpol, dan elite kekuasaan.

Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Prof Dr. Muhammad Uhaib As’ad, menegaskan rencana tersebut pada hakikatnya hanya mengganti “casing” atau bungkus sistem semata. Menurutnya, persoalan utama Pilkada bukan terletak pada siapa yang memilih, melainkan pada konstruksi politik yang masih sarat praktik menyimpang.

“Masalahnya bukan dipilih langsung atau lewat DPRD. Selama konstruksi politiknya tidak dibenahi, hasilnya akan tetap sama. Orang masih menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik,” urainya, dilansir banjarhits, 31/12/2025.

Ia menekankan, praktik politik uang tidak akan berhenti hanya karena cara dan sistem pemilihan diubah. Menurutnya, tanpa pembersihan akar persoalan, politik uang justru akan terus beradaptasi mengikuti pola baru.

“Kalau hanya memindahkan mekanisme, politik uang tidak akan hilang. Ia hanya berpindah ruang dan cara. Yang harus dibersihkan itu akarnya,” kata Uhaib.

Selain politik uang, ia juga menyoroti kuatnya relasi kuasa dengan oligarki serta penggunaan kampanye hitam (black campaign) yang dalam sejumlah kasus masih dijadikan strategi untuk menjatuhkan lawan politik. Kondisi ini dinilai semakin merusak kualitas demokrasi dan menutup ruang kompetisi yang adil.

Lebih lanjut, Uhaib menilai partai politik saat ini juga mengalami degradasi fungsi. Alih-alih menjalankan peran kaderisasi dan pendidikan politik, partai justru kerap bertindak layaknya pedagang politik.

“Siapa yang memberi keuntungan, dialah yang diunggulkan. Politik pragmatis seperti ini jelas tidak baik untuk masa depan negeri,” katanya.

Dengan situasi tersebut, ia memandang wacana perubahan sistem Pilkada hanya akan memindahkan praktik transaksi politik dari satu arena ke arena lain. Tanpa reformasi menyeluruh terhadap etika politik, pendanaan pemilu, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten, perubahan mekanisme dinilai tidak akan membawa perbaikan substansial.

“Kalau isinya tetap sama, maka ganti sistem hanya sebatas ganti bungkus. Isinya tetap saja ulat bulu dan belatung,” pungkasnya.

Dampak Pilkada Tidak Langsung

Dampak dari KD (kepala daerah) dipilih DPRD di zaman Orba adalah KD menghamba ke atas, penguasa, dan elite. Mereka cenderung tidak takut kepada rakyat. Mereka takut kepada kekuasaan atas. KD tidak langsung berorientasi ke atas dan kurang “menghamba” ke rakyat.

Konsekuensi KD di zaman Orba adalah kurang inovatif, komunikasi ke rakyat terbatas dan cenderung formal belaka, dan sistem evaluasi terhadap KD cenderung formal. Semua bergantung kekuasaan Istana. Mau dijatuhkan atau tidak. Contoh Bupati Sudewo dari Pati, Jawa Tengah. Dia bisa tetap bertahan karena kekuasaan Jakarta. Padahal dia hasil dari pilkada langsung. Apalagi KD hasil pilkada tidak langsung, lebih susah diganti.

Suatu realita di daerah, berbagai inovasi, kreasi, dan perkembangan kesejahteraan kepada orang miskin hasil pilkada langsung lebih besar daripada zaman rezim Orba.

Tulisan: Aribowo