Optika.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ada agenda revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam daftar kerja legislasi DPR. Dasco menyampaikan penegasan itu untuk meluruskan isu yang beredar, termasuk wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD.
“Dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun ini tidak ada masuk agenda pembahasan UU Pilkada,” kata Dasco dalam konferensi pers bersama pimpinan Komisi II DPR dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/1/2026).
Dasco menyebut pimpinan Komisi II DPR juga telah menegaskan belum ada rencana pembahasan UU Pilkada di parlemen. Menurut Dasco, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang ramai diperbincangkan belum bergerak dari sekadar diskursus publik. “Kemudian wacana di luar katanya ditetapkan atau kepala daerah dipilih oleh DPRD, itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan membahas hal itu,” ujar Dasco. 
Seperti dilansir ANTARA, DPR dan pemerintah menyatakan telah satu suara untuk tidak membawa revisi UU Pilkada ke meja pembahasan tahun ini. “Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada,” kata Dasco.
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah menghormati pandangan yang berkembang di masyarakat, tetapi menekankan tidak ada proses formal terkait wacana Pilkada lewat DPRD. “Berkenaan dengan wacana yang berkembang di masyarakat, itu kita hormati sebagai sebuah pandangan… secara formilnya belum dibahas atau belum masuk di Prolegnas di DPR,” kata Prasetyo. 
Di saat yang sama, Dasco menyebut fokus DPR saat ini lebih mengarah pada penataan aturan kepemiluan melalui pembahasan revisi UU Pemilu, termasuk tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait desain jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. 

Diskusi (0)
Komentar hanya untuk member
Login untuk BerkomentarBelum punya akun? Daftar gratis
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!