MAKI Nilai Jokowi “Cari Muka” soal UU KPK Lama, Komisi III DPR Ingatkan Peran Presiden dan Opsi Perppu

Optika.id – Penyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku setuju bila Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi sebelum revisi 2019 memantik respons berlapis, dari pegiat antikorupsi sampai parlemen. Jokowi menyebut gagasan pengembalian aturan lama sebagai hal yang “bagus”, sembari menegaskan revisi 2019 merupakan inisiatif DPR dan Jokowi tidak menandatangani naskah revisi tersebut.

MAKI: “Jokowi saat ini hanya cari muka”

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai pernyataan Jokowi itu terlambat dan terkesan mencari sorotan. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menohok langsung: “Jokowi saat ini hanya cari muka.” Boyamin mengingatkan revisi UU KPK terjadi ketika Jokowi masih menjabat, dan pemerintah saat itu ikut terlibat dalam proses pembahasan bersama DPR. 

MAKI juga mengaitkan kontroversi lama, termasuk dinamika alih status pegawai KPK dan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung penyingkiran pegawai KPK. Dalam pandangan MAKI, perdebatan “setuju” atau “tidak setuju” menjadi kurang bermakna bila tidak disertai langkah konkret ketika kewenangan eksekutif masih penuh berada di tangan Presiden, terutama lewat opsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Komisi III DPR: Klaim “inisiatif DPR” dinilai tidak tepat

Dari Senayan, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah, yang dikenal publik sebagai Gus Abduh, menyebut narasi Jokowi yang menempatkan revisi sebagai urusan DPR semata perlu diluruskan. Abdullah menegaskan proses legislasi melekat pada pembahasan bersama DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. “Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo… tidak tepat,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis. 

Abdullah juga menyinggung argumen “tidak menandatangani” yang kerap muncul di ruang publik. Menurut Abdullah, ketidakhadiran tanda tangan Presiden tidak otomatis meniadakan keberlakuan undang-undang yang sudah disetujui bersama. Abdullah menekankan rujukan konstitusional bahwa UU tetap berlaku setelah tenggat waktu tertentu meski tanpa tanda tangan Presiden. 

Intinya, DPR menilai Jokowi tetap punya ruang politik dan konstitusional saat itu, termasuk jika memang menganggap revisi UU KPK bermasalah dan perlu “dikoreksi” melalui jalur kebijakan eksekutif.

Pimpinan KPK: “UU itu bukan barang pinjaman”

Respons lain datang dari internal KPK. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menanggapi wacana “mengembalikan” UU KPK ke versi lama dengan pernyataan yang menyengat. “Apanya yang mau dikembalikan? UU itu bukan barang yang bisa dipinjam,” kata Johanis Tanak. 

Pernyataan Johanis Tanak mempertegas dimensi teknis ketatanegaraan: bila negara ingin kembali ke desain lama, jalurnya bukan “mengembalikan” seperti memutar barang, melainkan menyusun perubahan regulasi, baik lewat revisi UU di DPR maupun lewat Perppu yang kemudian tetap harus diuji politiknya di parlemen.

Catatan 2019: Jokowi sempat menolak Perppu “dalam waktu dekat”

Perdebatan Perppu sebenarnya bukan barang baru. Pada 1 November 2019, Sekretariat Kabinet memuat pernyataan resmi bahwa Jokowi tidak akan mengeluarkan Perppu UU KPK “dalam waktu dekat”, dengan alasan masih ada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Jokowi bahkan menyebut perlunya “menghargai proses” dan menyinggung “sopan santun dalam bertatanegaraan.” 

Fakta historis ini yang kini dipakai kelompok masyarakat sipil sebagai “alat ukur konsistensi”: ketika gelombang penolakan revisi menguat pada 2019, opsi Perppu sempat menjadi tuntutan publik, tetapi jalur itu tidak dipilih pemerintah saat itu.

Perppu: bisa diterbitkan Presiden, tapi tidak otomatis “lulus”

Secara prinsip, Perppu adalah hak Presiden dalam kondisi “kegentingan yang memaksa”. Mahkamah Konstitusi melalui putusan penting pernah merumuskan parameter kegentingan memaksa, yang pada praktiknya menjadi rujukan publik untuk menilai apakah Perppu layak dikeluarkan. 

Namun Perppu juga bukan jalan tol kosong. Begitu diterbitkan, Perppu tetap harus dibawa ke DPR untuk dimintakan persetujuan pada masa sidang berikutnya. Jadi, Perppu adalah kombinasi dua hal: keputusan eksekutif yang cepat, lalu ujian politik di legislatif.

Apa yang dipersoalkan dari revisi 2019: Dewas, izin tindakan, sampai alih status pegawai

Wacana “kembali ke versi lama” muncul karena revisi 2019 mengubah arsitektur KPK secara signifikan. UU hasil revisi menambahkan organ Dewan Pengawas (Dewas) dan memuat tugas Dewas, termasuk pada naskah awal yang memberi peran perizinan terhadap tindakan tertentu. 

Dalam perkembangan berikutnya, putusan Mahkamah Konstitusi pada 4 Mei 2021 turut mengubah konfigurasi tugas Dewas. Situs resmi Dewas KPK sendiri mencatat penyesuaian tugas Dewas pascaputusan MK tersebut. 

Di sisi lain, isu kepegawaian juga terus menjadi bara. Revisi UU KPK menempatkan pegawai KPK dalam rezim ASN, lalu pemerintah menerbitkan aturan turunan, termasuk PP Nomor 41 Tahun 2020 terkait pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. 

Polemik TWK menjadi simpul paling emosional dalam bab ini. Sejumlah pemberitaan menyebut 57 pegawai KPK yang tidak lulus TWK diberhentikan pada 30 September 2021. 

Ujungnya: bola panas pindah ke Prabowo dan DPR

Di tengah silang pendapat, MAKI mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memakai jalur Perppu, bukan hanya untuk mengembalikan UU KPK versi lama, tetapi juga mendorong Perppu terkait aturan perampasan aset. Sementara di DPR, pesan yang mengemuka adalah jangan mengerdilkan peran Presiden dalam proses legislasi, karena revisi UU KPK 2019 lahir dari mekanisme persetujuan bersama.

Dengan kata lain, perdebatan ini bukan sekadar soal “siapa yang memulai”, tetapi soal “siapa yang bertanggung jawab” dan “siapa yang berani menutup siklus” lewat langkah yang benar-benar punya konsekuensi kebijakan.