Negeri ini Mau Dibawa ke Mana Oleh Rezim Gemoy? Parade Omon-Omon dan Ilusi Tak Bertepi dari Altar Istana

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

KRISIS ARAH DI TENGAH BANJIR JANJI

Optika.id – Dalam setiap pergantian pemerintahan, rakyat selalu menyimpan harapan besar bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Janji kampanye, pidato kenegaraan, dan berbagai program prioritas sering dipresentasikan sebagai jalan keluar atas persoalan yang selama ini membelit masyarakat. Namun harapan hanya akan menjadi energi positif apabila diikuti oleh kebijakan yang terukur, konsisten, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ketika janji terlalu banyak diproduksi sementara hasil yang tampak belum sebanding dengan ekspektasi publik, maka yang lahir adalah keraguan mengenai arah perjalanan bangsa.

Dalam ruang publik Indonesia hari ini, istilah “omon-omon” telah menjadi ungkapan populer untuk menggambarkan jarak antara janji politik dan realitas kebijakan. Istilah tersebut hidup bukan karena diciptakan oleh lawan politik semata, melainkan karena masyarakat mulai menguji setiap narasi kekuasaan dengan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Rakyat tidak lagi hanya mendengar pidato, tetapi membandingkannya dengan harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, daya beli, dan kualitas pelayanan publik yang mereka rasakan secara langsung.

Persoalan utama sebuah pemerintahan bukanlah banyaknya program yang diumumkan, melainkan kemampuan menghadirkan kepastian arah pembangunan. Ketika publik sulit memahami prioritas yang sesungguhnya ingin dicapai negara, maka muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar: negeri ini sebenarnya sedang dibawa ke mana?

POLITIK PENCITRAAN DAN INDUSTRI HARAPAN

Di era digital, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga melalui pengelolaan citra. Pemerintah modern dituntut mampu mengelola persepsi publik secara efektif. Akibatnya, komunikasi politik sering menjadi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Dalam kondisi tertentu, citra bahkan dapat lebih dominan dibanding substansi.

Fenomena tersebut melahirkan apa yang oleh Guy Debord disebut sebagai society of the spectacle, yakni masyarakat yang semakin banyak mengonsumsi simbol, pertunjukan, dan citra dibanding realitas yang sebenarnya (Debord, 1967). Politik kemudian berubah menjadi panggung besar yang dipenuhi slogan, video promosi, narasi optimisme, dan pencitraan keberhasilan.

Masalah muncul ketika pertunjukan politik bergerak lebih cepat daripada capaian nyata. Rakyat terus disuguhi berbagai cerita tentang masa depan yang cerah, sementara persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, pengangguran, dan daya beli masih menjadi beban yang dirasakan banyak orang. Dalam situasi seperti itu, harapan dapat berubah menjadi kekecewaan karena publik merasa lebih banyak menerima narasi daripada hasil.

Pemerintahan mana pun tentu membutuhkan optimisme untuk menggerakkan masyarakat. Namun optimisme yang tidak ditopang oleh hasil konkret berisiko berubah menjadi ilusi politik. Ketika rakyat merasa hidup mereka tidak berubah secara signifikan, maka setiap janji baru akan diterima dengan skeptisisme yang semakin besar.

EKONOMI RAKYAT DAN REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Ukuran keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak terletak pada seberapa sering program diumumkan, tetapi pada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Bagi sebagian besar rakyat, indikator keberhasilan negara sangat sederhana: harga kebutuhan pokok terjangkau, pekerjaan tersedia, usaha kecil dapat bertahan, dan masa depan anak-anak mereka terlihat lebih menjanjikan.

Ketika masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup yang meningkat, mereka cenderung menilai pemerintah berdasarkan pengalaman ekonomi sehari-hari. Di titik ini, statistik pertumbuhan ekonomi yang positif belum tentu cukup apabila manfaatnya tidak terasa merata. Pertumbuhan tanpa distribusi kesejahteraan yang memadai sering kali menghasilkan kesenjangan antara narasi resmi dan persepsi publik.

Joseph Stiglitz mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan keadilan sosial apabila manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu (Stiglitz, 2012). Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur melalui angka makro, tetapi juga melalui kemampuan negara mengurangi beban hidup masyarakat.

Di berbagai daerah, masyarakat sering kali tidak membicarakan indikator ekonomi nasional yang kompleks. Mereka lebih banyak membicarakan harga beras, biaya sekolah, tagihan listrik, dan peluang usaha yang semakin sulit. Dari sinilah legitimasi sosial sebuah pemerintahan sebenarnya diuji setiap hari.

ANTARA KEKUASAAN DAN LEGITIMASI PUBLIK

Legitimasi politik tidak lahir hanya dari kemenangan dalam pemilu. Kemenangan elektoral memang memberikan hak konstitusional untuk memerintah, tetapi legitimasi sosial harus terus dipelihara melalui kinerja dan kepercayaan publik. David Easton menjelaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap sistem politik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memenuhi harapan publik secara berkelanjutan (Easton, 1965).

Ketika masyarakat mulai mempertanyakan arah kebijakan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan popularitas atau kekuatan komunikasi politik. Yang dibutuhkan adalah kemampuan menunjukkan bahwa negara memahami persoalan rakyat dan bekerja secara serius untuk mengatasinya.

Dalam sejarah politik banyak negara, krisis legitimasi sering muncul bukan karena pemerintah sepenuhnya gagal, tetapi karena ekspektasi publik tumbuh lebih cepat dibanding hasil yang mampu ditunjukkan. Semakin besar janji yang disampaikan, semakin besar pula standar yang digunakan masyarakat untuk menilai keberhasilannya.

Oleh karena itu, pemerintahan yang terlalu banyak membangun ekspektasi tanpa diimbangi capaian yang sepadan berisiko menghadapi erosi kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menciptakan jarak emosional antara negara dan masyarakat.

MASA DEPAN BANGSA DAN TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN

Setiap rezim pada akhirnya akan dinilai oleh sejarah, bukan oleh slogan yang diproduksinya. Sejarah lebih tertarik pada hasil daripada retorika. Yang akan dikenang bukan banyaknya janji, tetapi apakah rakyat benar-benar merasakan perubahan yang lebih baik selama pemerintahan berlangsung.

Pertanyaan mengenai arah bangsa tidak boleh dijawab dengan narasi optimisme semata. Ia harus dijawab melalui kebijakan yang konsisten, tata kelola yang transparan, penguatan institusi, dan keberanian menghadapi persoalan mendasar yang selama ini menghambat kemajuan Indonesia.

Negara yang besar membutuhkan kepemimpinan yang mampu membedakan antara popularitas dan keberhasilan. Popularitas dapat dibangun dalam waktu singkat melalui komunikasi politik yang efektif, tetapi keberhasilan memerlukan kerja panjang, kebijakan yang tepat, dan kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pertanyaan “negeri ini mau dibawa ke mana?” bukan sekadar kritik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pertanyaan itu merupakan refleksi kolektif masyarakat yang ingin melihat arah pembangunan yang jelas, kesejahteraan yang lebih merata, dan masa depan yang tidak hanya indah dalam pidato, tetapi juga nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

1. Debord, Guy. The Society of the Spectacle. Zone Books, 1994 (edisi asli 1967).
2. Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. Wiley, 1965.
3. Stiglitz, Joseph E. The Price of Inequality. W.W. Norton & Company, 2012.
4. Acemoglu, Daron & James A. Robinson. Why Nations Fail. Crown Publishing, 2012.
5. Levitsky, Steven & Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown, 2018.
6. Fukuyama, Francis. Political Order and Political Decay. Farrar, Straus and Giroux, 2014.
7. Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia, edisi terbaru.
8. BPS RI. Statistik Indonesia, edisi terbaru.