Resiko Negara Dikelola Penguasa Serakah dan Sakit Jiwa: Rakyat dan Nyanyian Ilusi Sejahtera Tak Bertepi

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

Optika.id – Ada fase paling berbahaya dalam kehidupan sebuah negara, yakni ketika kekuasaan jatuh ke tangan para penguasa yang kehilangan empati sosial, rakus terhadap kekuasaan, dan menjadikan negara hanya sebagai alat memenuhi hasrat pribadi maupun kelompoknya. Negara tidak lagi dipandang sebagai ruang pengabdian untuk melayani rakyat, melainkan sebagai ladang eksploitasi politik, ekonomi, dan simbolik yang bisa diperah demi memperpanjang dominasi kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, rakyat hanya menjadi objek administrasi dan alat legitimasi politik yang dipelihara melalui janji-janji kesejahteraan yang tak pernah benar-benar tiba.

Penguasa yang serakah biasanya tidak pernah merasa cukup. Kekuasaan yang dimiliki selalu ingin diperluas, pengaruh politik terus ingin diperpanjang, dan sumber daya negara terus ingin dikuasai. Mereka tidak hanya ingin mengontrol pemerintahan, tetapi juga ingin mengendalikan birokrasi, ekonomi, media, bahkan kesadaran publik. Akibatnya, negara perlahan kehilangan orientasi moralnya karena seluruh energi kekuasaan lebih banyak digunakan untuk menjaga kepentingan elite dibanding memperbaiki kehidupan masyarakat.

Yang lebih mengerikan adalah ketika keserakahan itu bertemu dengan mentalitas kekuasaan yang sakit. Penguasa semacam ini biasanya tidak tahan terhadap kritik, alergi terhadap perbedaan pendapat, dan selalu merasa dirinya paling benar. Kritik dianggap ancaman, oposisi dianggap musuh, dan rakyat yang kecewa dipandang sebagai kelompok yang harus dikendalikan melalui propaganda maupun tekanan sosial. Dalam kondisi seperti itu, negara perlahan bergerak menuju ruang politik yang penuh ketakutan, manipulasi, dan pencitraan semu.

Ironisnya, di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin berat, rakyat justru terus diperdengarkan nyanyian optimisme dan kesejahteraan yang terasa makin jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, investasi besar, stabilitas nasional, dan masa depan cerah negara. Namun di lapangan, masyarakat menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus naik, lapangan pekerjaan yang sempit, biaya pendidikan yang mahal, dan tekanan hidup yang semakin melelahkan. Ada jurang yang sangat lebar antara narasi resmi kekuasaan dan realitas sosial rakyat biasa.

Negara yang dikelola penguasa serakah biasanya sangat piawai membangun ilusi kesejahteraan. Mereka memahami bahwa citra lebih penting dibanding substansi. Karena itu, baliho, seremoni, media sosial, pencitraan digital, dan propaganda pembangunan diproduksi terus-menerus untuk menciptakan kesan bahwa negara sedang baik-baik saja. Padahal di balik layar, ketimpangan sosial semakin besar, sumber daya alam dikuasai segelintir elite, dan rakyat kecil terus hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

Dalam situasi seperti itu, demokrasi perlahan berubah menjadi panggung sandiwara politik. Pemilu tetap berlangsung, pidato-pidato kebangsaan terus terdengar, dan slogan kesejahteraan terus dikumandangkan. Namun semua itu sering hanya menjadi dekorasi demokrasi yang menutupi kenyataan bahwa negara semakin dikendalikan oleh syahwat kekuasaan dan kepentingan oligarki. Rakyat diminta percaya, diminta bersabar, dan diminta tetap optimis, sementara elite terus menikmati fasilitas kekuasaan tanpa benar-benar merasakan penderitaan masyarakat bawah.

Penguasa yang serakah juga cenderung membangun lingkaran kekuasaan yang dipenuhi para penjilat, buzzer politik, dan elite oportunis yang hanya mengatakan hal-hal menyenangkan bagi telinga penguasa. Akibatnya, kekuasaan kehilangan kemampuan mendengar realitas sosial secara jujur. Kritik publik tidak lagi dipandang sebagai masukan, tetapi dianggap ancaman terhadap stabilitas politik. Dalam kondisi seperti itu, negara hidup dalam ruang gema yang dipenuhi pujian semu dan kehilangan keberanian melakukan introspeksi terhadap kegagalannya sendiri.

Sementara itu, rakyat terus dipaksa hidup dalam keadaan yang melelahkan. Mereka bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan hidup yang semakin mahal. Pendapatan tidak bertambah signifikan, tetapi harga kebutuhan terus naik. Anak-anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan layak, petani menghadapi ketidakpastian harga hasil panen, nelayan menghadapi biaya operasional yang tinggi, dan masyarakat kecil harus terus beradaptasi dengan tekanan ekonomi yang tidak pernah benar-benar selesai.

Namun setiap kali rakyat mengeluh, negara sering merespons dengan narasi moral agar masyarakat tetap bersyukur, tidak mudah terprovokasi, dan percaya kepada pemerintah. Kritik sosial sering dipelintir menjadi sikap pesimistis atau ancaman terhadap stabilitas nasional. Padahal yang sedang disampaikan rakyat sebenarnya sangat sederhana: mereka ingin hidup lebih layak, lebih aman secara ekonomi, dan lebih dihargai sebagai warga negara.

Penguasa yang sakit jiwa secara politik juga memiliki kecenderungan membangun kultus kekuasaan. Mereka ingin dipuja, dibela secara membabi buta, dan dianggap sebagai penyelamat bangsa meskipun realitas sosial menunjukkan banyak persoalan yang belum terselesaikan. Dalam situasi seperti itu, loyalitas lebih dihargai dibanding kompetensi, pujian lebih disukai dibanding kritik, dan pencitraan lebih diprioritaskan dibanding kerja nyata.

Negara akhirnya kehilangan kemampuan membedakan antara kepentingan publik dan kepentingan penguasa. Semua kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan memperkuat citra elite politik. Anggaran negara digunakan untuk proyek-proyek simbolik, birokrasi dipenuhi kepentingan loyalitas politik, dan media sosial dipenuhi propaganda yang terus memproduksi ilusi bahwa negara sedang bergerak menuju kesejahteraan besar.

Padahal rakyat hidup dalam kenyataan yang sangat berbeda. Banyak masyarakat tidak lagi berbicara soal mimpi besar negara, tetapi soal bagaimana membeli beras besok pagi, membayar uang sekolah anak, atau bertahan menghadapi biaya hidup yang semakin berat. Ketika elite berbicara tentang pencapaian makro ekonomi, rakyat justru sibuk menghitung pengeluaran harian yang terus membengkak.

Yang paling menyedihkan adalah ketika masyarakat mulai terbiasa hidup dalam ilusi. Mereka mendengar janji kesejahteraan berulang-ulang setiap musim politik, tetapi tidak pernah benar-benar melihat perubahan mendasar dalam hidup mereka. Demokrasi akhirnya terasa seperti siklus panjang janji dan kekecewaan yang terus berulang tanpa ujung.

Dalam kondisi seperti itu, negara sebenarnya sedang bergerak menuju krisis legitimasi sosial. Rakyat mungkin masih diam, tetapi di dalam diam itu tumbuh rasa lelah, sinisme, dan ketidakpercayaan terhadap kekuasaan. Ketika rakyat mulai merasa negara tidak lagi hadir untuk mereka, maka hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat perlahan runtuh.

Penguasa yang serakah sering lupa bahwa kekuasaan tidak hanya membutuhkan kontrol politik, tetapi juga kepercayaan publik. Negara bisa saja tampak stabil secara administratif, tetapi rapuh secara sosial apabila rakyat terus hidup dalam tekanan ekonomi dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Ketika masyarakat kehilangan harapan terhadap negara, maka stabilitas yang terlihat di permukaan sebenarnya hanyalah ketenangan semu yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi kemarahan sosial.

Pada akhirnya, risiko terbesar ketika negara dikelola penguasa yang serakah dan sakit jiwa bukan hanya lahirnya korupsi atau ketimpangan ekonomi, tetapi hancurnya kepercayaan rakyat terhadap masa depan bangsanya sendiri. Dan ketika rakyat hanya terus diperdengarkan nyanyian ilusi kesejahteraan tanpa pernah benar-benar merasakannya, maka negara sedang berjalan menuju ruang gelap di mana kekuasaan hidup mewah di atas penderitaan rakyat yang semakin sunyi dan tak terdengar.