Meratus dan Kutukan Ekstraktivisme: Saat Tambang Menjadi Dogma Pembangunan

Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)

Optika.id – Pegunungan Meratus bukan sekadar bentang alam yang membelah Kalimantan Selatan dari utara hingga selatan. Meratus adalah ruang hidup, ruang budaya, ruang ekologis, dan ruang sejarah yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan selama ratusan tahun. Di kawasan inilah berbagai komunitas adat hidup berdampingan dengan alam, menjaga tradisi, serta membangun hubungan yang harmonis dengan hutan dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Namun dalam beberapa dekade terakhir, wajah Meratus perlahan berubah. Hutan yang dahulu hijau mulai terfragmentasi, sungai-sungai menghadapi tekanan ekologis, dan ruang hidup masyarakat lokal semakin terdesak oleh ekspansi industri ekstraktif.

Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari semakin kuatnya orientasi pembangunan yang menempatkan eksploitasi sumber daya alam sebagai indikator utama keberhasilan ekonomi. Dalam logika pembangunan semacam ini, hutan dipandang sebagai cadangan ekonomi yang harus dimanfaatkan, gunung dianggap sebagai sumber mineral yang harus dieksploitasi, dan ruang hidup masyarakat sering kali hanya diposisikan sebagai variabel pendukung dalam perencanaan investasi. Akibatnya, pembangunan lebih banyak diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi dibanding keberlanjutan ekologis maupun kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Di Kalimantan Selatan, sektor pertambangan telah lama menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Kontribusinya terhadap pendapatan daerah, ekspor, dan investasi memang tidak dapat dipungkiri. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah manfaat ekonomi tersebut sebanding dengan biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung oleh masyarakat? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika berbagai persoalan lingkungan mulai muncul secara berulang, mulai dari degradasi lahan, pencemaran sungai, konflik agraria, hingga meningkatnya kerentanan terhadap bencana ekologis.

Dalam banyak kesempatan, tambang sering dipromosikan sebagai simbol kemajuan. Kehadiran investasi besar dianggap sebagai bukti keberhasilan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jalan-jalan dibangun, alat berat beroperasi, aktivitas ekonomi meningkat, dan berbagai indikator makro menunjukkan pertumbuhan. Namun di balik narasi kemajuan tersebut, terdapat kenyataan lain yang sering luput dari perhatian. Banyak masyarakat lokal yang justru mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan. Di satu sisi, kekayaan alam dieksploitasi dalam skala besar untuk menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Di sisi lain, sebagian masyarakat yang hidup di sekitar kawasan eksploitasi justru masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan. Ketimpangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan dan manfaat yang diterima masyarakat lokal menjadi salah satu persoalan yang terus berulang dalam berbagai wilayah yang bergantung pada industri ekstraktif.

Meratus hari ini dapat dibaca sebagai representasi dari pertarungan antara dua paradigma pembangunan. Paradigma pertama melihat alam sebagai komoditas ekonomi yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan. Paradigma kedua memandang alam sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan budaya yang tidak dapat diukur semata-mata dengan nilai pasar. Ketika paradigma pertama lebih dominan, maka segala sesuatu cenderung diukur berdasarkan keuntungan ekonomi jangka pendek.

Dalam situasi seperti itu, tambang perlahan berubah menjadi semacam “agama baru pembangunan”. Ia diyakini sebagai solusi atas berbagai persoalan ekonomi, dianggap mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Kritik terhadap tambang sering kali dipandang sebagai hambatan terhadap kemajuan. Padahal dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kritik justru diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Salah satu persoalan utama dalam eksploitasi sumber daya alam adalah kecenderungan mengabaikan biaya ekologis yang tidak tercatat dalam laporan keuangan perusahaan maupun statistik pertumbuhan ekonomi. Kerusakan daerah aliran sungai, hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas tanah, dan meningkatnya risiko bencana sering kali baru dirasakan bertahun-tahun setelah aktivitas eksploitasi berlangsung. Ketika dampak tersebut muncul, biaya pemulihannya jauh lebih besar dibanding keuntungan ekonomi yang sebelumnya diperoleh.

Pegunungan Meratus memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi Kalimantan Selatan. Kawasan ini merupakan daerah tangkapan air yang menopang kehidupan jutaan penduduk. Sungai-sungai yang berhulu di Meratus menjadi sumber air bagi masyarakat, pertanian, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Ketika kawasan ini mengalami tekanan yang berlebihan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, tetapi juga oleh masyarakat yang hidup jauh dari lokasi eksploitasi.

Bencana banjir yang berulang dalam beberapa tahun terakhir sering memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara kerusakan lingkungan dan aktivitas ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam. Meskipun penyebab banjir bersifat kompleks dan melibatkan banyak faktor, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan dapat meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap bencana hidrometeorologi. Karena itu, menjaga kawasan hulu seperti Meratus bukan hanya soal konservasi, tetapi juga soal keamanan ekologis masyarakat Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

Selain persoalan lingkungan, terdapat pula persoalan sosial yang tidak kalah penting. Kehadiran investasi besar sering kali mengubah struktur sosial masyarakat lokal. Pola mata pencaharian berubah, relasi sosial mengalami transformasi, dan dalam beberapa kasus muncul konflik terkait kepemilikan maupun pemanfaatan lahan. Masyarakat adat yang selama ini hidup dengan sistem nilai tertentu sering kali harus berhadapan dengan logika ekonomi pasar yang bergerak sangat cepat.

Dalam konteks masyarakat adat Meratus, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks. Bagi komunitas adat, hutan bukan sekadar sumber ekonomi. Hutan merupakan bagian dari identitas budaya, ruang spiritual, dan sumber pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika ruang tersebut mengalami perubahan drastis akibat aktivitas ekonomi berskala besar, yang hilang bukan hanya pohon atau lahan, tetapi juga sebagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat itu sendiri.

Persoalan lainnya adalah bagaimana kebijakan pembangunan sering kali lebih banyak mendengarkan suara pemilik modal dibanding suara masyarakat lokal. Dalam berbagai proses perencanaan pembangunan, kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan ekonomi dan politik cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding kelompok masyarakat biasa. Akibatnya, aspirasi masyarakat lokal sering kali kalah oleh logika investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak pernah sepenuhnya netral. Di balik setiap kebijakan terdapat relasi kekuasaan yang menentukan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang harus menanggung risiko. Ketika pembangunan lebih banyak berpihak kepada kepentingan modal dibanding kepentingan masyarakat dan lingkungan, maka yang terjadi adalah ketimpangan ekologis dan sosial yang semakin dalam.

Meratus sesungguhnya mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berbicara tentang angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi yang merusak lingkungan pada akhirnya akan menciptakan biaya sosial yang sangat besar. Sebaliknya, perlindungan lingkungan yang mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat juga tidak akan menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Karena itu, masa depan Meratus seharusnya tidak hanya ditentukan oleh kalkulasi keuntungan ekonomi jangka pendek. Masa depan Meratus harus ditentukan oleh visi pembangunan yang mampu melihat jauh ke depan, melampaui siklus politik lima tahunan dan kepentingan bisnis sesaat. Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak sumber daya alam yang dapat dieksploitasi hari ini, tetapi apakah generasi mendatang masih dapat menikmati fungsi ekologis dan kekayaan alam yang sama.

Pada akhirnya, Meratus bukan hanya milik pemerintah, perusahaan, atau kelompok tertentu. Meratus adalah warisan ekologis Kalimantan Selatan yang memiliki nilai jauh lebih besar daripada sekadar cadangan sumber daya alam. Ketika tambang mulai diperlakukan sebagai agama baru pembangunan yang tidak boleh dikritik, saat itulah kita perlu bertanya kembali mengenai arah pembangunan yang sedang ditempuh. Sebab pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat demi keuntungan sesaat mungkin menghasilkan pertumbuhan ekonomi hari ini, tetapi belum tentu mampu menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan.