CONNECTIVE ACTION

Foto: W Lance Bennett

Oleh: Haryadi (Lab45, 24 Agt 2026)

Optika.id – Konsep connective action pertama kali diformulasikan oleh W. Lance Bennett dan Alexandra Segerberg. Konotasinya mengarah pada bentuk aksi politik politik yang dibangun tidak melalui organisasi hierarkis, keanggotaan formal, dan identitas kolektif yang seragam. Tapi, melalui jaringan komunikasi digital yang memungkinkan individu menghubungkan pengalaman, kepentingan, narasi, dan tindakannya menjadi kekuatan politik bersama.

Konotasi tersebut nyata berbeda dengan collective action yang bergantung pada leadership, organisasi, sumber-daya, dan identitas kolektif.

Secara hakiki, connective action niscaya mengubah arsitektur hubungan negara-rakyat.

Dulu rakyat berpartisipasi secara khusus melalui partai politik, ormas, media mainstream, pemilu, dan demostrasi terorganisir.

Sekarang seseorang dapat mengangkat isu, membangun narasi, memobilisasi dukungan, mengawasi pemerintah, melakukan cek fakta, mengorganisasi aksi, dan mempengaruhi kebijakan publik, etc. Tanpa harus menjadi anggota organisasi politik formal.

Itulah bentuk pergeseran penting dari politics of organization menuju politics of connection. Bahkan, Bennett dan Segerberg menunjukkan bahwa komunkasi digital dapat berfungsi sebagai mekanisme organisasional itu sendiri. Bukan lagi sekadar alat komunikasi organisasi.

Kehadiran connective action itu semakin dirasakan relevan dan urgent bagi tiap negara sekarang. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa situasi dan kondisi struktural yang melingkupi negara era sekarang.

Penyebabnya mulai dari publik yang makin skeptis terhadap institusi formal (parpol, parlemen, kepresidenan, birokrasi). Sehingga, partisipasi dialihkan ke gerakan kewargaan berbasis tagar, petisi online, dan pengerahan massa secara terdistribusi.

Penyebab lain adalah connective action mampu memobilisasi ribuan hingga jutaan orang dalam hitungan jam untuk merespons kebijakan negara yang mendadak atau tidak adil.

Penyebab berikutnya adalah keberadaan algoritme platform digital kini menjadi infrastruktur politik baru yang membentuk diskursus publik dan mengarahkan perilaku politik warga-negara secara langsung.

Sejauh yang dapat dipantau, setidaknya ada tiga karakter utama connective action yang mengedepan.

Karakter pertama adalah personalisasi politik. Di mana individu tak perlu mengadopsi ideologi kaku. Gagasan umum dipersonalisasi ke dalam aksi mandiri. So, partisipasi dimulai dari pengalaman dan kepentingan personal.

Karakter kedua adalah self-organizing digital networks. Komunikasi terorganisir melalui arsitektur media sosial. Jaringan bersifat horisontal dan cair, terdesentralisasi, dan seringkali leaderless.

Karakter ketiga adalah low threshold and flexible entry points. Dalam hal ini, seseorang dapat berpartisipasi cukup dengan membuat konten, membagikan informasi, mendonasikan dana digital, ataupun hadir secara fisik tanpa perlu komitmen keanggotan jangka panjang.

Sudah barang tentu connective action itu inheren memuat kelebihan dan sekaligus kelemahan.

Kelebihannya terutama adalah mampu menghimpun kekuatan massal secara instan, dengan biaya operasional minimal dibanding organisasi konvensional.

Kelebihan berikutnya adalah adalah sulit diredam oleh represivitas negara. Karena, tak ada satu figur kunci yang jadi leader.

Sedangkan kelemahannya adalah gerakan sering mengalami kebingungan taktikal. Karena, satu sisi cepat membesar, tapi pada sisi lain sulit menentukan langkah strategis setelah fase protes.

Di samping itu, kelemahan lainnya adalah rentan oleh narasi disinformasi, bot, buzzer, serta polarisasi ekstrem. Karena ketergantungan pada platform swasta.

Berhal kelebihan dan kelemahan itu, maka banyak analis yang secara kritis melihat adanya paradoks fundamental dari connective action. Di mana semakin mudah warga terkoneksi, niscaya semakin mudah pula warga dimobilisasi untuk tujuan yang patut maupun tak patut.

Mengingat relevansi dan urgensi connective action pada era sekarang, maka diperlukan cara paling efektif untuk melembagakan mekanisme transformasi connective action menjadi kebijakan.

Cara pertama adalah menghubungkan jaringan yang cair dari warga dengan lembaga advokasi formal. Agar, aspirasi connective dapat diterjemahkan menjadi draf kebijakan atau legal draft resmi.

Cara kedua adalah membangun platform partisipasi publik independen (mis: platform decide, open-budgeting, etc) yang tidak bergantung kepada algoritma komersial media sosial utama.

Cara ketiga adalah membekali jejaring warga dengan konsensus tata kelola internal, untuk mengantisipasi fase negosiasi dengan pembuat kebijakan saat momentum gerakan memuncak.

Sampai di sini, melalui keseluruhan deskripsi singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa connective action itu merupakan transformasi struktural cara kekuasaan warga diproduksi, disebarkan, dan dikonsolidasikan.

Connective action yang sehat harus menjadi urat saraf demokrasi. Bukan sistem saraf populisme digital.

Negara yang gagal memahami logika connective action, akan semakin kehilangan kemampuan membaca kehendak warganya. Sebaliknya, negara yang menyerahkan seluruh ruang publik kepada logika platform, juga berisiko kehilangan kendali demokratis kehendak warga. Oleh sebab itu, diperlukan political crafting negara dalam menatakelola connective action. Nah !🇮🇩