Optika.id, Sidoarjo - Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menegaskan meski Program Universal Health Coverage (UHC) diberhentikan sementara atau sedang dilakukan perbaikan. Ia meminta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin harus tetap terjamin.
"Tadi sudah saya tegaskan meski tidak lagi ada UHC, masyarakat miskin harus tetap gratis," ucapnya, Kamis (6/1/2022).
Baca juga: Sinkronkan Data Kemiskinan 2022-2024, Eri Cahyadi Gandeng Bappenas
Politisi PKB itu menegaskan, inti dari visi misi Bupati Sidoarjo itu untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis terhadap warga miskin. Tidak harus dengan skema Universal Health Coverage.
"Dalam JKMM ini yang terpenting masyarakat terlayani dulu, persoalan SKTM itu bisa menyusul," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman menjelaskan saat ini memang ada evaluasi UHC. Selama evaluasi, sistem layanan kesehatan dikembalikan lagi pada JKMM (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin).
"Bagi yang kemarin kartu BPJS-nya sudah tidak aktif atau dicabut. Bisa mengunakan layanan JKMM. Sudah disiapkan anggaran Rp 15 M," katanya saat hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo, Rabu (5/1/2022).
Baca juga: BPJS Kesehatan Jamin Petugas KPPS Sampai Pemilu Usai
Syaf Satriawarman menambahkan untuk memfasilitasi masyarakat miskin, Dinas Kesehatan Sidoarjo akan bekerjasama dengan empat rumah sakit baru. Dengan syarat harus mendapat surat keterangan tidak mampu (SKTM).
"Jadi rujukannya tidak hanya RSUD saja. Kita akan tambah empat rumah sakit lagi," pungkasnya.
Reporter: Jenik Mauliddina
Baca juga: Capres Diminta Lebih Fokus Urus Kesehatan Multisektor dan Multiaktor
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi