Optika.id - Pengamat politik Hersubeno Arief menyebut kasus korupsi mafia minyak goreng yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu ternyata hanya merupakan puncak gunung es. Menurutnya ada permainan dari penguasa dan korporasi besar untuk menunda Pemilihan Umum 2024.
"Bila Kejaksaan Agung serius menanganinya berani membongkar sampai tuntas dipastikan kasus ini akan menjadi skandal politik terbesar di Indonesia. Adanya dugaan kasus korupsi minyak goreng ini untuk Fundraising penundaan pemilu disebut oleh Masinton Pasaribu," kata wartawan senior ini seperti dikutip Optika.id dari channel YouTube-nya Hersubeno Point, Minggu (24/4/2022).
Baca juga: Undat – Undat..
Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 Periode.
"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton Pasaribu dalam keterangannya, Minggu (24/4/2022).
"Kita jadi ingat beberapa waktu yang lalu, partai Golkar yang juga menko perekonomian Airlangga Hartarto ada aspirasi dari petani sawit untuk menunda pemilu. Saat bertemu petani plasma di Riau," timpal Hersubeno
"Dahsyat dan nggak main-main loh ini sinyalemen yang disampaikan Masinton. Anda masih ingat saat Masinton bersuara keras menyerang Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan pemilu," imbuhnya.
Masinton Sebut Luhut Brutus
Saat itu, kata Hersubeno, Masinton menyebut Luhut sebagai Brutus alias pengkhianat di dalam istana yang akan menjerumuskan Jokowi. Sebagai buntut serangannnya Masinton pun dilaporkan ke majelis kehormatan DPR.
"Namun Masinton tidak menanggapi laporan sirkus lawak. Masinton melaporkan legal standing dari pelapor. Yang melaporkan LSM harusnya Luhut sendiri bukan LSM yang melaporkan. Kalau anda lihat serangan Masinton sangat sistematis jadi semacam mozaik. Pertama dia menyerang Luhut sebagai Brutus yang ingin menjerumuskan Jokowi. Kemudian menyampaikan informasi yang dicicil semacam menyentil korporasi besar harus dihukum karena mereka terlibat dalam kampanye menunda pemilu dan ini juga melawan konstitusi," tukasnya.
Hersubeno mengatakan sekarang serangan Masinton langsung ke jantung persoalan. Menurutnya para mafia minyak goreng tidak bermain untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi ada kepentingan yang lebih besar yakni untuk pendanaan penundaan pemilu.
"Saya sendiri di konten sebelumnya mengingatkan, serangan Masinton ke Luhut ini bukan serangan pribadi. Tapi lihat dibaliknya ada PDIP. Untuk melawan seorang Luhut ini kan perlu keberanian yang besar dan back up yang besar. Bagaimanapun Luhut adalah orang paling berkuasa di Indonesia dan mendapat julukan menteri segala urusan," tandasnya.
Hersubeno menyebut dengan memegang 10 jabatan dari Jokowi, Luhut orang paling powerful. "Tiba-tiba muncul Masinton Pasaribu yang berani melawan. Dia adalah pasukan tempur untuk melawan. Caranya itu tadi dengan mencicil informasi, terakhir meledakkan informasinya," sambungnya.
PDIP Tegas Tolak Penundaan Pemilu
Hersubeno mengaitkan serangan Masinton ini dengan sikap Ketua Umum PDIP Megawati yang tegas menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Megawati mengingatkan orang-orang yang menunda pemilu, memangnya negara ini milik nenek moyangnya. Sekjen PDIP penolakan disampaikan beberapa kali. Luhut gagal melobi puan, mengutus Muhaimin bertemu Mega, tapi ditolak. PDIP menyebut ada penumpang gelap yang akan memanfaatkan amendem UUD untuk menunda pemilu. Drama ini jelas konduktornya adalah Luhut Binsar Pandjaitan dan yang akan diperpanjang adalah Jokowi," jelasnya.
Baca juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
Keterlibatan Luhut dan Kaesang
Hersubeno menambahkan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah juga menyatakan akan mengusut keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dan Kaesang Pangarep (Putra Presiden Joko Widodo) dalam kasus izin ekspor minyak goreng.
Diketahui, Kejaksaan Agung menyatakan akan bekerja secara profesional untuk menelusuri pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.
Kasus ini menjadi sorotan karena salah satu tersangka perkara itu adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor. PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis milik bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Pasca kasus ini bergulir, Kaesang pun memutuskan tidak melanjutkan hubungan kerja sama dengan Wilmar Grup.
Tak hanya Kaesang, Master Parulian Tumanggor juga memiliki kedekatan dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan keduanya menjalin kerja sama. Menko Luhut yang dikenal sebagai pemilik kerajaan bisnis Toba Sejahtera Grup, punya bisnis relasi bisnis dengan Wilmar Plantations. Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentra Buana. PT Toba Sejahtera menggenggam 25 persen saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur.
"Kejaksaan akan profesional. Terutama dalam tindakan profesional penyidik dalam proses mencari keterangan dari saksi, penggeledahan maupun upaya paksa dari keterkaitan saksi dengan pihak lain. Kita akan melakukan pemanggilan bila adanya keterkaitan dengan pembuktian dan konstruksi perkara, kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah, Jumat (22/4/2022).
Hersubeno menyebut terlihat foto Luhut Binsar Pandjaitan sangat intim fotonya dengan MP Tumanggor salah satu tersangka korupsi minyak goreng.
[caption id="attachment_23610" align="aligncenter" width="739"]
Foto Luhut dan MP Tumanggor. (Istimewa)[/caption]
Baca juga: Dosa-dosa Jokowi
"Sponsor Wilmar untuk Persis Solo. Kalau ini benar serius diusut oleh Kejaksaan Agung walau banyak anda sendiri meragukan. Sama seperti kasus pelaporan Gibran dan Kaesang ke KPK yang sampai sekarang tidak diusut. Kita meragukan itu. Kalau itu serius akan jadi skandal besar. Ini bisa menjadi bom atom bagi Luhut dan Jokowi," kata Hersubeno.
PDIP vs Istana
Sejauh ini, kata Hersubeno, ada dugaan PDIP mem-back up langkah Masinton. "Terlihat Masinton tidak ditegur, dibiarkan melakukan serangan-serangan. PDIP mendukung tegas Kejagung mengusut tuntas. Puan Maharani minta Kejagung mendalami dan mengusut. Sudah menyengsarakan rakyat. Rencananya Puan akan memanggil Menteri Perdagangan M Lutfi pada Senin mendatang 25 April. Berita dukungan untuk Puan pun dimuat di portal kejaksaanagung.go.id," kata Hersubeno.
"Jadi ini merupakan sinyal yang dimainkan Kejagung. Eh hati-hati dia tahu bahwa akan ada tekanan yang sangat berat tekanan secara politik. Tapi dia memberikan semacam sinyal mereka yang menekan kami didukung PDIP. Didukung Megawati. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Jangan kemana-mana. Saya menggaransi kasus ini sudah berubah menjadi sangat sedap dan bakal mengerikan. Saya memberi disclaimer itu Kejagung benar-benar serius dan tidak terjadi kompromi- kompromi politik. Karena mereka ini bisa saling sandera," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi