Oleh: Ahmad Cholis Hamzah
Optika.id - Seluruh dunia terutama negara-negara yang memiliki hubungan dengan Amerika Serikat terkejut ketika baru-baru ini Presiden Donald Trump memerintahkan agar lembaga yang memberikan bantuan AS ke negara-negara lain yaitu USAID (United States Agency for International Development) untuk segera ditutup.
Baca juga: Usulan yang Tidak Bermoral
Padahal USAID yang didirikan oleh Presiden AS John F. Kennedy tahun 1961 dikenal memberi bantuan kepada suatu negara atau lembaga kemasyarakatan, NGO atau LSM, lembaga pendidikan dan sebagainya dalam banyak bidang, misalkan bantuan untuk mengentaskan kemiskinan, bantuan untuk pelestarian lingkungan, bantuan untuk memerangi penyakit, pemberdayaan wanita, penguatan masyarakat sipil, edukasi tentang demokrasi dsb. USAID adalah sumber terbesar bantuan keuangan resmi AS di luar negeri, dengan anggaran tahunan mencapai puluhan miliar dolar. Dana ini membangun ratusan proyek di seluruh dunia.
Namun bagi Presiden Donald Trump USAID adalah lembaga yang terlibat korupsi, tepatnya kata Presiden Trump "KORUPSI BERADA PADA TINGKAT YANG JARANG TERLIHAT SEBELUMNYA. TUTUP SAJA!" Trump menulis di aplikasi Truth Social-nya sebagai bagian dari dorongan yang telah memicu kekacauan di jaringan global agensi dan tuduhan melemahnya pengaruh Amerika.
Dalam tiga minggu sejak dia memulai masa jabatan barunya, Trump telah meluncurkan perang besar-besaran yang dipimpin oleh donor utamanya dan orang terkaya di dunia, Elon Musk - CEO Tesla dan SpaceX, untuk mengurangi atau membongkar lembaga-lembaga pemerintah AS. Dan Tembakan Elon Musk pertama ditujukan pada USAID.
USAID juga menjalani inspeksi dan investigasi oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk, yang dipimpin oleh Elon Musk, awal bulan ini. Musk kemudian mencapnya sebagai "organisasi kriminal" yang dia yakini membiayai penelitian senjata biologis, termasuk proyek-proyek yang diduga menyebabkan munculnya Covid-19.
Pemerintahan Trump telah membekukan bantuan asing dan memerintahkan ribuan staf yang berbasis di luar negeri untuk kembali ke Amerika Serikat, dengan dampak yang dilaporkan di lapangan terus meningkat. Seorang pejabat serikat pekerja mengkonfirmasi laporan bahwa jumlah karyawan USAID saat ini yang berjumlah 10.000 karyawan akan dikurangi menjadi sekitar 300 orang.
Kubu partai Demokrat di Kongres mengatakan tindakan Trump itu tidak konstitusional Trump dimana dia juga telah menyatakan niat untuk menutup Departemen Pendidikan untuk menutup lembaga pemerintah lainnya tanpa lampu hijau legislatif. Samantha Power, mantan kepala USAID di bawah presiden Joe Biden mengatakan Kami menyaksikan salah satu kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dan paling mahal dalam sejarah AS," kata Power, yang juga mantan duta besar PBB. Power mengatakan bahwa "generasi mendatang akan mengetahui bahwa bukan tindakan China yang mengikis kedudukan AS dan keamanan global" melainkan "seorang presiden Amerika dan miliarder yang dia lepaskan untuk menembak terlebih dahulu dan membidik kemudian."
Tapi beberapa negara menuduh proyek-proyek USAID itu berfungsi sebagai kendaraan untuk memajukan kepentingan politik AS, kadang-kadang dengan hubungan rahasia dengan badan intelijen seperti CIA.
Pengungkapan baru-baru ini tentang hubungan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dengan kelompok-kelompok ekstremis dan proyek-proyeknya memvalidasi kekhawatiran yang telah lama diungkapkan oleh Rusia, kata duta besar Moskow untuk PBB, Vassily Nebenzia, kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Senin. Rusia "sama sekali tidak terkejut dengan pengungkapan baru-baru ini mengenai kegiatan USAID," kata Nebenzia. "Kami telah lama berbicara tentang fakta bahwa mereka telah membiayai elemen-elemen radikal di seluruh dunia," katanya, menambahkan bahwa pernyataan seperti itu sebelumnya ditolak sebagai "propaganda Rusia" tetapi akhirnya ternyata benar.
Negara-negara yang kritis terhadap kebijakan luar negeri AS sering menuduh bahwa USAID itu merupakan alat politik pemerintah AS untuk menggulingkan kepala negara atau suatu pemerintahan yang dianggap berseberangan dengan kemauan AS dengan cara memprovokasi unjuk rasa besar-besaran seperti yang terjadi di Ukraina, Kuba, Bangladesh, Georgia, Honggaria dan lain-lain.
Baca juga: Beri Presiden Kesempatan Penuh
Editor : Pahlevi