Ketua Komisi D DPRD Surabaya Kritisi Pemkot Tentang Aplikasi Tumpang Tindih

author angga kurnia putra

- Pewarta

Sabtu, 26 Feb 2022 12:43 WIB

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Kritisi Pemkot Tentang Aplikasi Tumpang Tindih

i

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Kritisi Pemkot Tentang Aplikasi Tumpang Tindih

Optika.id-Legislator menilai banyak aplikasi yang dibuat Pemkot Surabaya tumpang tindih sehingga membingungkan masyarakat di Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Pada saat reses di Tambaksari, ada sejumlah warga mengeluhkan soal banyaknya aplikasi yang dibuat Pemkot Surabaya hingga membuat warga bingung," kata Ketua Komisi D Bidang Sosial DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Jumat (25/2/2022).

Baca Juga: Komisi D Nilai Pengadaan Seragam Siswa MBR SD-SMP di Surabaya Belum Siap

Menurut Khusnul, tujuan diciptakannya aplikasi adalah untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Namun ternyata, lanjut dia, banyaknya inovasi aplikasi tersebut ternyata dianggap sebagian warga justru menciptakan tumpang tindih, antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya.

"Banyaknya aplikasi itu ternyata justru membuat bingung kader dan tokoh masyarakat. Mereka menganggap malah jadi tumpang tindih. Aplikasi itu tidak lagi memudahkan, tapi justru membingungkan," ujarnya.

Ia lantas mencontohkan, saat ini sudah ada aplikasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun diaplikasi yang lain juga ada aplikasi yang sama, seperti aplikasi e-Pemutakhiran Data dan aplikasi Sayang Warga.

Selain persoalan aplikasi, keluhan lainnya yang diterima Khusnul adalah bantuan komputer dan wifi gratis. Menurutnya, bantuan ini dinantikan karena untuk mempercepat pelaporan dan mendapatkan intervensi sebagaimana harapan Pemkot Surabaya.

"Kader merasa beban kerjanya tidak seimbang dengan insentif yang diterimakan. Rata-rata insentif habis untuk beli kuota internet. Makanya mereka meminta agar mempercepat bantuan komputer dan wifi hingga tingkat RT," ujarnya.

Untuk bantuan ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya memang sudah merencanakan akan memberikan bantuan berupa PC komputer, LCD proyektor, printer hingga jaringan wifi bagi kampung yang belum tersedia.

Paket bantuan juga berupa fasilitas lainnya seperti terop, 20 set kursi lipat, dua meja dan sistem suara. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan RW di Kota Pahlawan, dengan nilai bantuan mencapai Rp57,6 miliar.

Baca Juga: Khusnul: Hotline Puskesmas di Surabaya Harus Diaktifkan Lagi

"Mengingat bantuan-bantuan ini sangat dinantikan, saya mendorong agar Pemkot Surabaya bisa segera mempercepat bantuan ini. Jangan sampai insentif yang diberikan pemkot untuk para kader dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan, tapi habis untuk menunjang kinerjanya," katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan, ada sejumlah aplikasi terkait pelayanan publik di Surabaya saat ini sudah terintegrasi dengan aplikasi berbasis android "Wargaku".

Adapun aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Wargaku di antaranya layanan administrasi kependudukan, layanan perizinan, antrian layanan kesehatan (E-Health), sosial masyarakat untuk cek data MBR, layanan pengaduan, permohonan informasi publik, percepatan ekonomi dan masukan saran bagi pembangunan Kota Surabaya.

Diketahui aplikasi Wargaku selama ini digunakan oleh warga Surabaya sebagai media untuk menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi, keluhan, hingga apresiasi kepada Pemkot Surabaya.

Baca Juga: Meski Tak UHC, Pelayanan Kesehatan Warga Miskin Tak Boleh Terganggu

Wawali Armuji menyebutkan, saat ini aplikasi Wargaku masih di platform android dan akan dikembangkan ke platform IOS. "Kami mendorong setiap hari harus makin mudah dan cepat dalam memberikan pelayanan prima bagi warga Kota Surabaya," kata Armuji.

Reporter: Angga Kurnia Putra

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

Tag :

BERITA TERBARU